Connect with us

Pemkot Makassar

Resmikan Gereja Pantekosta Bathesda Makassar, Danny : Jadikan Rumah Ibadah Sebagai Tempat Bermanfaat Bagi Umat

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto meresmikan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bethesda Makassar, Jalan Gunung Merapi, Sabtu (1/02/2025).

Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Danny Pomanto dan disaksikan oleh seluruh jamaat yang hadir.

Dalam sambutannya, Danny mengatakan kehadirannya dalam peresmian ini sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah kota Makassar terhadap pembangunan tempat ibadah bagi umat beragama.

Pemerintah harus merangkul seluruh umat beragama dan ini jelas tertuang dalam program prioritas Danny Pomanto yakni perkuatan keimanan ummat.

Dimana kata Danny, kehadiran program ini pula menjadi landasan para umat beragama hidup berdampingan dengan aman, nyaman dan damai tanpa adanya gesekan.

BACA JUGA  Pertunjukan Teater Rakyat di Panggung KIM Fest Jadi Media Sosialisasi Stunting

“Keberagaman sangat indah. Merangkul seluruh umat itu sangat penting agar tercipta kota yang aman dan ini salah satu ciri kota yang maju,” ucapnya.

Danny juga menyebutkan kehadiran gereja ini adalah wujud nyata persatuan dan kesatuan sebagai bangsa.

Kota Makassar adalah kota yang penuh toleransi, tempat semua umat beragama hidup rukun dan saling menghargai.

Tak hanya itu, pada kesempatan ini pula Danny berpesan kepada para jamaat agar menjadikan rumah ibadah ini sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan kesuksesan program-program pemerintah.

Selain perkuatan keimanan ummat, program jagai anakta ikut kembali dingatkan Danny kepada para jamaat.

“Masa kepemimpinan saya sebentar lagi berakhir, pesan saya selalu program Jagai anakta itu sangat penting untuk keberlangsungan masa depan bangsa. Jadikan rumah ibadah ini sebagai tempat dimana anak-anak ini nyaman untuk lebih meningkatkan keimanannya dan mengenal Tuhannya,” ungkap Danny.

BACA JUGA  Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW, Pjs Ketua TP PKK Kota Makassar Apresiasi Keramahan Pengurus DWP Kota Makassar

Karenanya, Danny berharap agar gereja ini selalu dijaga dan dirawat. Mengingat tempat ini dibangun dengan penuh usaha dan dukungan banyak pihak.

“Sekali lagi saya berharap tempat ibadah ini tidak hanya digunakan dengan penuh penghormatan, tetapi juga dijaga keindahan dan kemegahannya. Tebarkanlah kedamaian kepada semua umat di sekitar kita,” harapnya .

Dengan diresmikannya gereja ini, Pemerintah Kota Makassar sendiri semakin menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberagaman dan mendukung pelaksanaan ibadah bagi seluruh umat beragama di wilayahnya, sekaligus memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Angkat 8.854 Honorer Jadi PPPK, Pengangguran Mulai Turun

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil konkret.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.

Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah kota dalam menata tenaga honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur.

BACA JUGA  Kemendagri “Tantang” OPD Makassar Kembangkan Inovasi Baru

“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar 8.963 orang, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.

Tidak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini memberikan peluang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Bagi pemerintah, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Wabup Sidrap Pimpin Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ 2024

“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.

Pemkot Makassar juga memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui pengangkatan tenaga farmasi PPPK secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi dilantik pada 14 November 2025.

Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.

BACA JUGA  Tinjau Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Aliyah Mustika Ilham Dampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY

Upaya tersebut mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Makassar mengalami penurunan dalam setahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.

Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending