Connect with us

Kementrian Agama RI

Menag RI: UIN Tidak Bisa Disamakan Dengan Universitas Lain, Tugasnya Lebih Berat

Published

on

Kitasulsel–SURABAYA Menteri Agama Nasarudin Umar kembali menegaskan tentang tanggung jawab Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang tak hanya meraih capaian birokratis saja, numun juga harus mencapai tujuan-tujuan keagamaan.

Menurutnya, perguruan tinggi keagamaan juga harus menjadi lembaga penyebar agama yang mendekatkan umat dengan agamanya.

Hal tersebut disampaikan Menag Nasaruddin saat memberi pembinaan kepada Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, di Ruang Auditorium A. Yani, UINSA, Jawa Timur, pada Senin (10/2/2025).

Menag mengatakan, PTK seperti UIN tidak bisa disamakan dengan universitas-universitas lain yang bersifat formal. Karena menurutnya, perguruan tinggi keagamaan memiliki tugas yang dibebankan negara dan juga tugas sebagai mubaligh.

Untuk itu, cara mengukurnya pun tak hanya menargetkan capaian formal saja, namun juga capaian keagamaan, dengan mendekatkan umat dengan agamanya.

Bagi saya UIN tidak bisa disamakan dengan universitas lain. Karena tugas ganda, dari negara dan juga sebagai mubaligh,” ujar Menag yang juga Imam besar Masjid Istiqlal kepada ratusan ASN UIN Sunan Ampel, Jatim.

BACA JUGA  Temui Penyintas Banjir di Bali, Menag Salurkan Bantuan Rp300 Juta

“Kita tidak bisa jadikan PTN sebagai standar akademik murni, karena sebagai PTKN bebannya ganda. Standar Akademik umum hanya mengantarkan hanya pada urusan dunia, tapi standar keagamaan juga harus dicapai,” lanjutnya.

Tugas ganda tersebut juga dibebankan kepada ASN Kemenag secara keseluruhan. Bahkan menurut Menag, tugasnya lebih berat, karena Kementerian Agama juga bertanggung jawab menjadi penyebar ajaran agama untuk masyarakat.

“Keunggulan yang diukur juga tentu tidak hanya satu standar yaitu standar birokrasi saja, tapi juga standar keagamaan,” ucapnya.

“Sekalipun Kemenag mendapat banyak prestasi, tapi sepanjang umat masih berjarak dengan agamanya artinya kita belum berhasil. Semakin berjarak berarti kita gagal, baik pegawai, rektor, dosen, dan lainnya. Inilah tugas ganda yang harus dipertanggungjawabkan,” tukasnya.

BACA JUGA  Tiba di Saudi Disambut Dubes dan Konjen RI, Ini Agenda Menag di Tanah Suci

Menurut Menag, nomenklatur Agama pada Kementerian Agama menjadikan tugas yang sangat berat. Hal tersebut menjadikan ekspektasi masyarakat sangat besar.

“Karena mereka mengharapkan pegawai Kemenag seperti malaikat, padahal kita juga manusia. Kementerian agama ibarat kertas putih sedikitpun noda akan terlihat,” ungkapnya.

Karena itu, Menag menjelaskan bahwa tantangan ASN Kemenag adalah bagaimana mengawasi diri sendiri dalam menjalankan perintah agama, sebelum mengawasi instansi.

“Ini perlu dicamkan. Kita harus menjadi pelayan umat yang ideal. Awasi diri terlebih dahulu, sebelum mengawasi instansi. Kita tidak bisa jadi malaikat tapi kita tidak boleh jadi iblis,” tegasnya.

Rektor UIN Sunan Ampel Akhmad Muzakki menyadari bahwa sebagai Universitas binaan Kemenag, UIN SA tidak bisa jauh dari pesantren. “Tanah di kampus ini juga dulu merupakan hibah dari para kyai kepada negara agar dibuatkan kampus Islam,” ucapnya.

BACA JUGA  Kemenag dan Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu

Karena itu, UINSA menyadari tugas berat yang diemban dalam menyebarkan keislaman di Indonesia, bahkan dunia Internasional. Meski demikian, Ia pun sadar bahwa capaian formal tetap diraih sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara.

“Sejak 2024, Unirank UINSA masuk universitas Islam terbaik ke-8 dunia, dan terbaik se Indonesia. Karena itu, kami berharap dan bertekad naik ke next level, agar level internasional,” ungkapnya.

“Ini adalah periode kedua untuk menikmati akreditasi unggul BAN PT. Sebelum yang lain, kami sudah tahun kedua. Selain itu, kami sedang proses finalisasi dan evaluasi prodi kedokteran yang sedang di proses Dikti. Semua sudah siap, baik tempat maupun administrasi,” ungkapnya.

Bahkan, Muzakki mengatakan bahwa prosea pendirian prodi kedokteran di UIN SA dijadikan Dikti sebagai tolak ukur bagi univeraitas yang ingin mendirikan prodi kedokteran oleh Dikti, Alhamdulillah,” tukasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag RI Jadi Narasumber Sertifikasi Pembimbing Haji Mandiri 1447 H/2026 di Asrama Haji Sudiang

Published

on

MAKASSAR, KITASULSEL.COM — Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., menjadi narasumber dalam kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi Pembimbingan Petugas Haji Jalur Mandiri Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Minggu (14/12/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Kalimantan, serta sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Sertifikasi dan akreditasi ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembimbing haji agar pelayanan kepada jamaah semakin profesional dan terstandar.

Dalam pemaparannya, Dr. Bunyamin M. Yapid menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 patut disyukuri karena dapat berjalan dengan aman, tertib, dan relatif lancar, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan di lapangan. Keberhasilan tersebut, menurutnya, merupakan hasil dari sinergi dan kerja kolektif seluruh petugas haji.

BACA JUGA  Kemenag Jajaki Sinergi dengan BLKK Kemnaker untuk Bekali Santri Bersaing di Industri

“Capaian positif penyelenggaraan haji 2025 harus menjadi modal evaluasi dan pembelajaran penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tantangan penyelenggaraan haji ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, seluruh petugas haji wajib memiliki pemahaman yang utuh terhadap problematika penyelenggaraan haji, regulasi berhaji, serta berbagai aspek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jamaah haji.

Menurutnya, melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi ini, para peserta memperoleh manfaat penting berupa peningkatan kompetensi bimbingan ibadah, pemahaman standar pelayanan jamaah, serta penguatan kapasitas dalam menghadapi persoalan di lapangan.

“Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terukur bagi pembimbing haji, sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh petugas haji merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semangat kebersamaan dan keikhlasan, kata dia, harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah pelayanan.

BACA JUGA  Cegah Judi Online, Kemenag Kerahkan 5.917 KUA dan Penyuluh Agama

“Semua petugas haji adalah satu kesatuan yang utuh. Semangat yang ditanamkan harus sejalan dengan nawaitu sebagai pelayan jamaah, dengan prinsip one team, one spirit, one goal,” tegas Dr. Bunyamin.

Salah satu peserta, Ikbal, yang berasal dari Timika, Papua, mengaku sangat terbantu dengan materi yang disampaikan oleh narasumber. Menurutnya, pemaparan yang diberikan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan motivasi untuk terus meningkatkan kapasitas diri sebagai petugas haji.

“Materi yang disampaikan sangat menarik dan memberikan motivasi tambahan untuk terus belajar tentang bagaimana menjadi petugas haji yang baik,” ujar Ikbal.

Ia menambahkan, materi yang disampaikan Dr. Bunyamin dinilai sangat aplikatif dan sarat makna.

“Materi yang disampaikan daging semua, ini bekal istimewa dari Pak Doktor,” ungkapnya.

Diketahui, Dr. H. Bunyamin M. Yapid selain menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama RI, juga merupakan dosen Manajemen Haji dan Umrah (MHU) UIN Alauddin Makassar. Ia juga tercatat sebagai angkatan pertama dalam sertifikasi pembimbing haji, sehingga pengalamannya dinilai sangat relevan dan kontekstual dengan kebutuhan petugas haji saat ini.

BACA JUGA  Tiga Menteri Asal Sulsel Bersinar di Kabinet Merah Putih

Sertifikasi dan akreditasi pembimbing haji jalur mandiri ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Kemenhaj dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, dan berlangsung selama 12 hingga 18 Desember 2025. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan materi terkait kebijakan haji, bimbingan manasik, standar pelayanan jamaah, hingga etika pendampingan di Tanah Suci.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pembimbing haji memiliki kompetensi, integritas, dan kesiapan pelayanan yang semakin baik, sehingga mampu melanjutkan dan meningkatkan capaian positif penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menuju pelaksanaan haji 1447 H/2026 M yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi jamaah Indonesia.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel