Nasional
Presiden PPMI Mesir dan Ketua Kerukunan Alumni As’adiya Mesir Dorong Mahasiswa Kaji Cinta Kemanusiaan
Kitasulsel—Mesir—Presiden Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir, bersama Ketua Kerukunan dan Ketua Alumni Pondok Pesantren As’adiyah dan Al Ikhlas Mesir, H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., mengajak para mahasiswa di Kairo untuk lebih giat dalam mengkaji hadis dan ayat-ayat tentang cinta kemanusiaan.
Langkah ini selaras dengan program Kementerian Agama yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan akademik dan sosial keagamaan.
H. Bunyamin M. Yapid yang juga sebagai Staff Khusus Menteri Agama RI menegaskan pentingnya kurikulum cinta sebagai bagian dari pembelajaran.
“Kita ingin anak-anak mahasiswa Kairo lebih giat mengkaji hadis dan ayat-ayat tentang cinta kemanusiaan yang sejalan dengan program Kementerian Agama. Kurikulum cinta yang sekarang kita bahas lebih menekankan cinta kemanusiaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap agar kajian-kajian tentang cinta kehidupan dan ekoteologi bisa menjadi bahan diskusi para mahasiswa.
“Saya meminta mahasiswa Kairo untuk mendalami kajian-kajian tentang kurikulum cinta, cinta kehidupan, dan ekoteologi, sehingga bisa menjadi bahan diskusi yang bermanfaat,” tambahnya.
H. Bunyamin juga mendorong agar wacana ini dikembangkan lebih luas ke dalam seminar-seminar, mulai dari tingkat almamater, kerukunan, hingga tingkat PPMI, dengan harapan nantinya bisa mencapai seminar internasional yang dihadiri delegasi mahasiswa Timur Tengah.
“Kedepannya, program Kementerian Agama yang senantiasa disuarakan di dunia akademik dan di masjid-masjid atau rumah ibadah dapat menjadi isu global, sebagai salah satu cara untuk mengatasi krisis yang tengah melanda Timur Tengah,” pungkasnya.
Dengan upaya ini, diharapkan mahasiswa di Mesir dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai cinta dan kemanusiaan di tengah tantangan dunia saat ini. (*)
Nasional
Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia
Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.
Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.
Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.
Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.
“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.
Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.
Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.
“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login