Kabupaten Sidrap

Jelang Pelantikan, Syaharuddin Alrif dan Nur Kanaah Ikuti Gladi Kotor di Monas

Published

6 bulan ago

18 Februari 2025

Kitasulsel–JAKARTA Pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota seluruh Indonesia pada Pilkada 2024 dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025.

Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum hari pelantikan, termasuk pemeriksaan kesehatan serta gladi kotor yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025.

Dalam gladi tersebut, tampak Bupati terpilih Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, dan Wakil Bupati terpilih, Nur Kanaah, mengenakan pakaian putih hitam. Kehadiran mereka menjadi perhatian di tengah prosesi persiapan yang berjalan dengan tertib dan penuh khidmat.

Syaharuddin Alrif menyampaikan bahwa gladi ini merupakan bagian dari kesiapan dirinya dan seluruh kepala daerah lainnya untuk menghadapi prosesi pelantikan yang akan datang.

Menurutnya, pelaksanaan gladi kotor ini penting untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

“Ini adalah momen penting bagi kami yang akan mengemban amanah rakyat,” ujar Syaharuddin.

Dikatakannya, pihaknya telah mempersiapkan berbagai agenda awal setelah dilantik, termasuk program kerja 100 hari pertama.

Fokus utama kepemimpinannya bersama Nur Kanaah adalah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidrap.

“Kami telah menyusun program prioritas yang akan segera kami jalankan setelah dilantik. Tentu kami berharap dukungan penuh dari seluruh masyarakat agar Sidrap semakin maju dan berkembang,” tambahnya.

Sementara itu, Nur Kanaah juga menyampaikan harapannya agar pelantikan berjalan lancar dan dirinya bersama Syaharuddin dapat segera bekerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah mereka canangkan selama masa kampanye.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Kami ingin membawa perubahan positif bagi masyarakat Sidrap,” ujar Nur Kanaah.

Pelaksanaan gladi kotor ini menjadi bagian krusial dalam persiapan pelantikan yang tinggal menghitung hari. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan prosesi pelantikan berjalan lancar dan para kepala daerah yang baru dapat segera menjalankan tugas mereka dalam membangun daerah masing-masing. (*)

Kabupaten Sidrap

Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Pesan Bupati Sidrap Saat Pimpin Rakor APBDes

Published

2 hari ago

2 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, memimpin rapat koordinasi terkait perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Jumat (1/8/2025) malam.

Kegiatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Sutikno, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarto, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo Haryanjas Pasang Kamase, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidrap Aminah Arsyad,

Tampak pula Kepala Dinas Pemdes PPA, Abbas Aras bersama jajarannya, Inspektur Mustari Kadir, Kabag Hukum Andi Kaimal, serta kepala desa se-Kabupaten Sidrap.

Dalam arahannya, Bupati Syaharuddin menegaskan pentingnya keselarasan persepsi antara pemerintah daerah dan para kepala desa dalam mengelola anggaran yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya saya. Maka kita harus satu persepsi, bahwa model pembangunan 2025–2029 ini lebih sosial dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan APBDes secara tepat guna dan terukur. Ia juga menjelaskan, proses perencanaan hingga pelaksanaan harus mengikuti alur input, output, dan outcome yang jelas.

“Input-nya dari musrenbangdes dan usulan masyarakat, lalu dibahas dalam APBDes, kemudian direalisasikan dalam kegiatan. Outcome-nya harus jelas: anggaran desa, sekitar Rp78 miliar untuk seluruh desa di Sidrap, harus terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Syaharuddin juga menyoroti pentingnya program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut program tersebut memberi manfaat nyata, seperti santunan kematian dan beasiswa untuk ahli waris.

“Program seperti ini harus dipikirkan dan disinergikan. APBD kabupaten akan mendukung kebutuhan dana desa, walaupun dana tersebut berasal dari APBD, APBD Provinsi, maupun APBN,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi program nasional seperti swasembada pangan, koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Sidrap. Termasuk, program reforma agraria yang tengah diupayakan bersama Forkopimda.

Bupati berharap penyusunan perubahan APBDes dilakukan secara terbuka dan transparan, serta meminta gaji kepala desa dibayarkan tepat waktu.

“Saya ingin gaji kepala desa dibayarkan setiap tanggal 1, tidak boleh menunggu dua bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Sidrap Sutikno mengingatkan bahwa penyusunan APBDes harus mengacu pada regulasi, terutama terkait alokasi untuk program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Undang-undang mengamanatkan perlindungan kepada rakyat, terutama pekerja rentan seperti petani, buruh, dan nelayan. Mereka harus dilindungi, apalagi jika penghasilannya di bawah standar,” jelas Sutikno.

Ia meminta para kepala desa didampingi dalam menyusun APBDes agar tidak salah langkah.

“Mereka adalah ujung tombak pembangunan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah karena kurang bimbingan. Saya titip ke Pak Sekda dan Kabag Hukum untuk membina para kades sebaik mungkin. Jika perlu bantuan, kami siap mendampingi,” pungkasnya. (*)