Provinsi Sulawesi Barat

SDK Ajak DPRD Bangun Sulbar Untuk Maju dan Sejahtera

Published

5 bulan ago

4 Maret 2025

Kitasulsel–MAMUJU Salah satu agenda yang dilakukan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga (JSM), di hari pertama kerja, yakni agenda Rapat Paripurna DPRD Sulbar dalam rangka Pidato Sambutan Gubernur periode 2025-2030 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Senin, 3 Maret 2025.

Di hadapan 37 Anggota DPRD Sulbar, SDK mengatakan, dirinya bersama JSM sudah mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah (Jateng), sebagai bekal dengan pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan, serta membangun sinergi yang kuat dalam menggerakkan roda pemerintahan dan kemajuan di daerah.

“Saya menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Sulbar atas terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024 yang lalu dengan aman, damai dan demokratis,” kata SDK.

Menurutnya, jabatan yang diemban merupakan titik awal dari tanggungjawab besar yang telah dipercayakan oleh masyarakat, untuk membawa Sulbar menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera.

“Kami juga menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaannya setinggi-tingginya pada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Amanah ini tentunya bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Sulbar tanpa kecuali,” ujarnya.

Lanjut SDK menjelaskan, pemerintahan yang akan dirinya bangun atau jalankan bersama JSM adalah pemerintahan yang inklusif.

“Pemerintahan yang akan kami bangun atau jalankan adalah pemerintahan yang inklusif, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkap SDK.

Ia pun menyadari, untuk membangun Sulbar yang lebih maju dan sejahtera, pihaknya membutuhkan dukungan serta kerjasama dari seluruh elemen. Baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat.

“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh stakeholder untuk bersama membangun, menjadikan visi dan misi sebagai satu kesatuan pemahaman dalam membangun daerah ini,” tuturnya. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Published

9 jam ago

30 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.

“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.

Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.

Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)