Kabupaten TAKALAR
Komitmen Jaga Stabilitas Harga, Bupati Takalar: Kunci Atasi Inflasi Sulsel Jelang Ramadhan
Kitasulsel–MAKASSAR Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus, MM, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan yang diadakan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (06/03/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang didampingi Wakil Gubernur, Fatmawati Rusdi.
Selain Bupati Takalar, hadir pula jajaran Forkopimda Sulsel, TPID Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Bupati/Wali Kota se-Sulsel beserta Tim TPID Kabupaten/Kota se-Sulsel, Sekretaris Daerah Takalar, Asisten Perekonomian Setda Takalar, Kabag Ekonomi Setda Takalar, serta perwakilan dari Bulog Sulsel dan Bank Indonesia Sulsel.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulsel menyampaikan berbagai program yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian inflasi, diantaranya program mandiri benih untuk komoditas padi, jagung, dan holtikultura, dengan total benih sebanyak 1.250.000 kg yang akan ditanam di lahan seluas 50.000 hektare.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan rumpon ikan massal dan sistem irigasi tetes untuk mendukung produktivitas pertanian.
Gubernur juga menghimbau agar perbaikan infrastruktur, khususnya jaringan irigasi dan jalan produksi, dapat mendukung ketahanan pangan dan kelancaran distribusi.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi gerakan tanam cabai dan peningkatan penyerapan gabah petani oleh Bulog.
Gubernur juga meminta agar Bupati dan Wali Kota mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dan Bulog, memperhatikan data stok pangan, serta meningkatkan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna memastikan stabilitas harga di daerah.
Sementara itu, Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar akan mengambil langkah-langkah sesuai instruksi Gubernur Sulsel untuk mencegah lonjakan harga di wilayahnya, demi menjaga stabilitas inflasi di Sulawesi Selatan.(*)
Kitasulsel–TAKALAR Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan komitmenya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima pada tahun 2021 lalu.
Dana PEN yang diketahui sebesar Rp233,3 miliar diterima Pemkab Takalar di masa kepemimpinan Bupati Syamsari Kitta, dengan alokasi utama pada pembangunan Rumah Sakit Galesong, infrastruktur jalan, serta dukungan bagi UMKM.
Seiring berjalannya waktu, pembayaran kewajiban cicilan utang tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah hingga tahun 2030 mendatang.
Bupati Takalar, Ir. H.Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, menegaskan bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai skema yang berlaku, tanpa mengabaikan pelayanan publik bagi masyarakat.
“Kita sadar betul, ini adalah kewajiban daerah yang harus ditunaikan. Karena itu, strategi kami adalah menyeimbangkan kewajiban pembayaran utang dengan tetap menjalankan program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Dg. Manye, di Rujab Bupati Takalar, Rabu (03/09/2025).
Hingga tahun 2025, Pemkab Takalar telah membayar cicilan sebesar Rp74,4 miliar. Sisa kewajiban hingga 2030 tercatat Rp225,4 miliar.
Fokus Perbaikan dan Evaluasi
Pemkab Takalar saat ini melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek-proyek yang dibiayai Dana PEN, termasuk pembangunan RS Galesong dan program UMKM. Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan kualitas bangunan rumah sakit agar bisa benar-benar berfungsi optimal melayani masyarakat.
Selain itu, dukungan untuk pembangunan UMKM yang juga menjadi prioritas agar manfaat Dana PEN tetap dapat dirasakan pelaku usaha kecil menengah di Takalar, sampai hari ini dikabarkan bermasalah juga.
Bupati Takalar menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus membuka akses informasi terkait perkembangan pembayaran utang PEN.
“Transparansi adalah kunci. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana keuangan daerah dikelola, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi,” katanya.
Meski pembayaran cicilan akan berlangsung hingga 8 Juni 2030, Pemkab Takalar memastikan kebarlanjutan pembangunan tidak akan terhenti.
Upaya inovatif dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, serta dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat meringankan beban keuangan.
Dengan langkah ini, Pemkab Takalar berharap masyarakat tetap mendapat pelayanan publik yang baik, sekaligus memastikan keuangan daerah tetap sehat dan akuntabel.(*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics12 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login