Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Sulsel Dukung Kelanjutan Pembangunan Kanwil Kemenkum Sulsel

Published

9 bulan ago

10 Maret 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memberi dukungan Kelanjutan Pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel).

Dalam dukungannya, Gubernur Sulsel berencana memberikan bantuan hibah yang dibutuhkan Kanwil Kemenkum Sulsel untuk peningkatan pelayanan publik masyarakat Sulawesi Selatan.

Gubernur menginginkan sinergitas dengan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam Pelaksanaan tugas untuk kemajuan masyarakat Sulsel.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal siap mendukung program – program Gubernur untuk kemajuan Sulawesi Selatan.

Hal ini disampaikan Andi Basmal saat bersilaturahmi dengan gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur, Senin, (10/3/2025).

“Saat ini Kementerian Hukum dan HAM, telah bertranformasi menjadi 3 Kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian HAM. Kehadiran kami saat ini sebagai Kakanwil Kemenkum Sulsel,” ujar Andi Basmal.

Selanjutnya Kakanwil menyampaikan terima kasih pada Pemprov Sulsel yang pada tahun lalu memberikan dukungan hibah ke Kanwil Kemenkum Sulsel sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Kakanwil berharap Gubernur Sulsel dapat terus memberikan dukungannya dan terus bersinergi untuk kemajuan Sulsel.

Kemudian, Kakanwil Sulsel menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas – tugas Kementerian Hukum di Wilayah, diantaranya melakukan penyusunan dan evaluasi kebijakan hukum seperti melakukan harmonisasi produk hukum daerah.

Juga melakukan pembinaan hukum kepda masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum dan pembinaan desa sadar hukum.

Selain itu, kakanwil juga menyampaikan bahwa pihaknya juga memberikan fasilitasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Ada juga layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual yang memberikan fasilitasi pendaftaran Merek, Cipta, Paten, Desain Indusrtri dan lainnya. Serta Pengesahan badan hukum dan pencatatan perjanjian keperdataan.

Tugas – tugas tersebut dijalankan melalui berbagai unit teknis, seperti Divisi Pelayanan Hukum dan Divisi Peraturan Perundang – Undangan dan Pembinaan Hukum.

Menurut Kakanwil, tugas – tugas yang diemban oleh Kanwil Kemenkum Sulsel akan sejalan dengan program – program yang akan dijalankan oleh Gubernur melalui Pemerintah Provinsi Sulsel.

Turut hadir mendampingi Kakanwil dalam pertemuan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi P3H Heny Widyawati, Kepala Bagian Umum Meydi Zulqadri dan Kepala Bidang AHU Muh Tahir. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel–DWP Gelar Workshop Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Dorong Lingkungan Aman dan Setara bagi Anak

Published

4 hari ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi Organisasi Perempuan Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat pengasuhan yang aman, setara, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan 26 Tahun Dharma Wanita Persatuan.

Dengan pendekatan psikologi perkembangan, regulasi emosi, serta penerapan prinsip hak anak, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendampingan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun organisasi perempuan.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Andi Murna, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus DWP dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan menerapkan positif parenting dan pendekatan pengasuhan non kekerasan, mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kekerasan terhadap anak dan mekanisme rujukan, memperkuat peran organisasi DWP sebagai mitra Pemerintah dalam upaya pemenuhan, perlindungan dan pengasuhan hak anak,” jelasnya.

Workshop menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dan psikolog Paras Putri Ramadhani.

Dalam paparannya, Sekda Sulsel menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang efektif, berwibawa, dan empatik. Ia menyebut perempuan yang memegang peran strategis dalam keluarga maupun organisasi membutuhkan kompetensi komunikasi publik untuk mendukung peran pemberdayaan.

Sementara itu, psikolog Paras Putri Ramadhani membahas strategi pengasuhan dengan fokus pada pengelolaan emosi dan perkembangan anak. Dalam materinya bertajuk “Strategi Pendampingan dan Regulasi Emosi bagi Orang Tua”, ia menjelaskan bahwa menurut WHO, anak adalah individu sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

Paras menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari perlindungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan perkembangan emosional yang memengaruhi masa depan sosial mereka.

Ia juga menguraikan teori attachment yang menekankan pentingnya respons positif orang tua untuk menciptakan rasa aman pada anak.

“Itulah pentingnya kita meregulasi emosi biar bisa cepat beradaptasi dan mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah kita,” ujarnya.

Selain sesi materi, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM binaan DWP Sulsel, Dekranasda, DWP OPD lingkup Pemprov, serta DWP kabupaten/kota se-Sulsel guna mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Workshop ini dihadiri oleh Ketua DWP Sulsel Melani Simon Jufri beserta jajaran pengurus DWP dari kabupaten/kota dan perwakilan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap peran keluarga dan organisasi perempuan dapat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, terlindungi, dan penuh kasih.