DPRD Kota Makassar
Reses Perdana, Budi Hastuti Serap Aspirasi Warga Mannuruki II
Kitasulsel–MAKASSAR Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar reses perdananya di Jalan Mannuruki II, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Senin (10/03/2025).
Reses merupakan agenda rutin yang digelar Anggota DPRD Makassar dalam rangka menyerap aspirasi warga dalam berbagai hal.
Dalam kegiatan tersebut, Budi Hastuti didampingi Lurah Mangasa, Ilham Arfah, Babinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat.
Legislator dari Fraksi Gerindra itu menemui konstituennya sekaligus menerima banyak keluhan dari mereka.
Ada banyak aspirasi yang disampaikan oleh warga kepada Budi Hastuti, di antaranya penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak merata, bedah rumah, hingga pendidikan.
Salah satu warga mempertanyakan program MBG yang tidak semua dijalankan di sekolah. Padahal, anaknya juga ingin mencoba makan bergizi gratis tersebut.
Sementara warga lain juga meminta adanya program bedah rumah. Pasalnya rumahnya sering kebanjiran.
“Ini yang coba kami sampai ke ibu dewan karena kami di sini itu punya berbagai macam masalah,” ujar Imran.
Budi Hastuti mencoba menjelaskan satu per satu mengenai masalah tersebut. Pertama adalah program MBG.
Menurut Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar ini menyampaikan program MBG memang belum dijalankan di semua sekolah. Alasannya karena keterbatasan dapur.
“Dapurnya masih terbatas. BGN (Badan Gizi Nasional) itu tidak semua menerima dapur karena ini butuh modal yang besar,” ujarnya.
Namun, dia mengatakan, program MBG ini akan menyasar seluruh sekolah. Sesuai amanat Presiden Prabowo, program ini harus berjalan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.
“Jadi memang sekarang belum merata tapi program ini kan terus berjalan, jadi tenang maki,” ungkap Budi Hastuti.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bedah rumah memang sudah jadi program tahunan pemerintah. Dia meminta pemerintah kelurahan untuk melakukan pendataan mengenai rumah mana saja yang berhak mendapatkan program ini.
“Karena ini ada syaratnya, jadi kalau memenuhi syarat sudah pasti itu akan dilakukan bedah rumah,” katanya.
Pada intinya, Budi Hastuti memastikan semua aspirasi tersebut ditindaklanjuti. Dia juga mengaku senang bisa bertemu dengan seluruh konstituennya.
“Saya sangat terima kasih semuanya sudah mau hadir. Ini reses perdana saya dan alhamdulillah semuanya antusias,” tutupnya.
Sementara Lurah Mangasa, Ilham Arfah memuji kehadiran Budi Hastuti di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan semua aspirasi.
“Kami terima kasih kepada ibu dewan kita sudah mau hadir di sini. Bu dewan di sini itu banyak sekali keluhannya warga jadi kami sangat senang bisa sampaikan ini,” pungkasnya.(*)
DPRD Kota Makassar
DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).
Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.
“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.
Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.
Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.
Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login