Connect with us

DPRD Kota Makassar

Komisi B DPRD Makassar-PD Parkir Sidak Pasar Butung, Temukan Tarif Tak Sesuai

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Komisi B DPRD Makassar bersama jajaran Direksi PD Parkir Makassar Raya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Butung pada Jumat (21/03/25).

Langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya laporan warga terkait penyimpangan dalam sistem parkir dan tarif retribusi yang dianggap tak sesuai ketentuan.

Direktur Operasional PD Parkir Makassar Raya, Christhoper Aviary, mengatakan bahwa lonjakan kendaraan memang lazim terjadi di Pasar Butung saat Ramadan, khususnya pada 10 hari terakhir.

Antusiasme masyarakat untuk berbelanja mendorong terjadinya kemacetan serta memicu permasalahan parkir.

“Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan lahan parkir, sehingga banyak kendaraan terpaksa parkir di badan jalan. Celah ini dimanfaatkan oleh juru parkir liar yang menetapkan tarif tidak sesuai aturan,” ujar Christhoper yang akrab disapa Rio.

BACA JUGA  Anggota DPRD Kota Makassar Tinjau Persiapan SPMB 2025 di SMPN 18 Makassa

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pengelola Pasar Butung guna mencari solusi terhadap permasalahan parkir, termasuk pembukaan ruang parkir tambahan. PD Parkir juga terus berupaya melakukan pengawasan agar praktik liar dapat ditekan.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyoroti menjamurnya parkir liar di luar area resmi pasar. Ia menyebut hal ini menjadi salah satu pemicu utama keluhan masyarakat, terutama terkait tingginya tarif parkir yang ditarik oleh oknum jukir tidak resmi.

“Kita ingin semuanya tertib. Banyak pengendara mengeluh soal tarif yang mencekik, padahal itu bukan dari PD Parkir, tapi jukir liar. Karena itu kami panggil langsung pihak direksi untuk klarifikasi dan cari solusinya,” tegas Ismail.

BACA JUGA  Abdul Wahab: Ranperda Ini Dapat Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi UMKM

Komisi B menekankan perlunya pengawasan lebih ketat dan penertiban terhadap juru parkir liar agar kenyamanan dan keadilan bagi pengguna jasa parkir di Kota Makassar dapat terjamin. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Reses di Rappocini, Eric Horas Janji Kawal Pemerataan Bantuan Sosial dan Keamanan Warga

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas kembali menggelar reses pertama masa persidangan pertama masa sidang 2025/2026, Rabu (15/10/2025).

Titik ketujuh berlangsung di Jalan Banta-bantaeng Lorong 3 Nomor 2 RT07/RW05, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini.

Sama seperti titik sebelumnya, Ketua Gerindra Makassar itu disambut antusias oleh warga. Dia didampingi oleh Lurah Banta-bantaeng, Anselmus Watratan, Babinsa, Babinkamtibmas, serta tokoh masyarakat.

Eric–sapaan akrab Eric Horas menggelar reses yang merupakan bagian dari tugasnya sebagai Anggota DPRD Makassar. Dalam agenda ini, warga dipersilahkan untuk menyampaikan keluhannya.

Pada kesempatan tersebut, Eric Horas mendengarkan beberapa keluhan warga, seperti bantuan sosial dan pengadaan kamera CCTV.

Eric pun menjelaskan bahwa bantuan sosial yang tidak merata disebabkan karena minimnya sosialisasi. Untuk itu, hal ini perlu digencarkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.

BACA JUGA  Pelantikan Anggota DPRD Makassar, Sangkala Saddiko Mengemban Amanah untuk Periode Ketiga

“Jadi ini menjadi atensi kami. Memang harus turun sosialisasi ke masyarakat terkait masalah pendataan dan usulan secara online,” ucapnya.

Dia juga menyebut, kendala lainnya adalah karena orang tua yang masih gagap teknologi. Untuk itu, sosialisasi harus dilakukan dengan intens sehingga pendaftaran bisa tuntas.

“Karena kita tahu masih ada beberapa warga yang belum paham teknologi, ini yang jadi kendala karena sekarang usulan dilakukan secara online,” ujarnya.

“Namun ini tetap jadi atensi saya untuk sampaikan ke dinas terkait karena susah juga warga yang belum dapat padahal layak menerima bantuan,” kata Eric.

Sedangkan pengadaan kamera CCTV, kata Eric, akan dicek lebih dulu ketersediaannya. Namun menurutnya, wilayah pemukiman padat penduduk seperti Banta-bantaeng layak diprioritaskan untuk dipasang.

BACA JUGA  DPRD Makassar Dorong Percepatan Program Strategis Pemkot di 2025

“Intinya setiap wilayah pemukiman itu harus diusahakan dapat. Namun ada beberapa memang yang dianggap rawan jadi dipasang lebih dulu,” tambahnya.

Erick mengupayakan pengadaan kamera CCTV bisa dipasang di setiap wilayah pada tahun 2026 mendatang dengan melihat beberapa pertimbangan.

“Tapi kalau misalkan masih ada tahun ini, kita harus upayakan untuk dipasang,” tutup Eric.

Selain bantuan sosial dan pengadaan kamera CCTV, Eric telah mendapatkan banyak keluhan lain di beberapa titik reses yang lalu, seperti perbaikan drainase dan KIS. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel