Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Tinjau Stabilitas Harga Pangan di Pasar Tradisional dan Ritel Modern Jelang Idulfitri
Kitasulsel–MAKASSAR Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Kota Maikassar memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung ke lapangan untuk meninjau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan ritel modern., Selasa (25/3/2025).
Peninjauan dilakukan di Pasar Panakkukang dan Hypermart guna membandingkan harga serta memastikan distribusi barang berjalan lancar.
Di Pasar Panakkukang, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga yang tidak terlalu signifikan, seperti bawang merah yang naik menjadi Rp50 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp40 ribu per kilogram. Kemudian, harga ayam potong berada di angka Rp50 ribu per ekor yang sebelumnya Rp45 per ekor.
“Kalau ayam Rp50 ribu per ekor ini masih dalam harga yang standar,” ungkap Dwi Budianto, salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Panakkukang.
Sementara itu, harga cabai rawit cukup mengalami lonjakan hingga Rp120 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp60 ribu hingga Rp75 ribu per kilogram.
“Tadi kita dari Pasar Panakkukang, pasar tradisional yang kondisi relatif kurang baik, lalu kita ke sini (Hypermart) membandingkan harganya juga beda sedikit, mungkin mereka mendapatkan pasokan yang sama dengan pasar lokal, seperti cabai yang datang dari Pasar Terong, sayur-sayur juga datang dari Pasar Terong,” ujar Munafri saat diwawancarai usai peninjauan.
Di Hypermart, harga kebutuhan pokok juga terpantau lebih stabil dengan perbedaan sekitar 2-3 persen dibanding pasar tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan barang masih dalam kondisi aman menjelang perayaan hari besar keagamaan.
Meski demikian, kata Munafri, Pemkot Makassar terus melakukan pemantauan guna mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali.
“Harga lebih relatif baik tahun ini, harga-harga tidak terlalu fluktuatif kecuali di dua bahan pokok itu, cabai rawit naik turun, ini naik lagi,” kata Munafri.
Sebagai langkah antisipasi, Munafri menegaskan bahwa upaya intervensi harga akan dilakukan jika memungkinkan. Namun, untuk komoditas tertentu seperti cabai, intervensi pemerintah memiliki keterbatasan mengingat stok yang tidak selalu tersedia dalam jumlah besar.
“Sebenarnya kalau kita mau menstabilkan, susah juga kalau komoditas seperti cabai ini, karena kita tidak punya stok, tetapi yang lain, yang bisa diintervensi kita akan intervensi,” jelasnya.
Penyebab utama kenaikan harga, lanjut Munafri, tetap berkaitan dengan mekanisme pasar, yakni ketersediaan pasokan dan permintaan yang meningkat menjelang hari raya. “Ya suplai demand pasti,” tambahnya.
Selain mengecek harga pangan, Munafri juga meninjau kondisi pasar, termasuk sistem pengelolaan sampah, limbah, serta jalur sanitasi.
Hal ini sejalan dengan visi Pemkot Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, di mana sektor perdagangan dan infrastruktur pasar menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah berupaya menciptakan pasar yang lebih bersih, nyaman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Tak hanya soal harga dan kebersihan, Munafri juga menyoroti perlunya perbaikan dan modernisasi pasar tradisional agar lebih kompetitif dengan pasar ritel modern.
Pemkot Makassar tengah mengkaji konsep pembaruan infrastruktur yang tetap mempertahankan nilai tradisional tetapi dengan fasilitas yang lebih nyaman bagi pedagang dan pembeli.
“Memang pasar-pasar ini harus diupgrade, mungkin di tengah-tengah antara pasar ritel modern (Hypermart) ini, supaya orang punya banyak pilihan, sehingga konsumen dan penjual ini bisa nyaman,” ujarnya.
Terkait anggaran, Munafri memastikan bahwa Pemerintah Kota telah melakukan perencanaan, dan meminta Dinas Perdagangan untuk merealisasikan bantuan bagi pasar-pasar yang membutuhkan renovasi.
“Kepala Dinas Perdagangan tadi sudah melihat, dan ternyata sudah ada yang mau dikasih bantuan tapi desainnya belum ketemu, nanti kita akan coba membicarakan ulang karena semakin dibiarkan pasar ini semakin hancur,” katanya.
Salah satu prioritas utama dalam perbaikan, lanjut Munafri adalah Pasar Terong, yang dinilai menjadi barometer harga eceran di Makassar.
“Kalau menurut saya Pasar Terong karena hampir menjadi patokan harga ecer di sana. Kita akan coba mendapatkan dana dari APBN sambil kita menyiapkan supporting di APBD,” tambahnya.
Munafri menegaskan bahwa konsep desain pasar ke depan harus mengutamakan sanitasi dan kenyamanan tanpa menghilangkan esensi pasar tradisional. Dia menekankan pentingnya pengaturan arus pengunjung agar pasar tetap ramai dan mudah diakses.
“Konsepnya tradisional modern, yang paling penting ini kan sistem sanitasinya yang paling perlu,” jelasnya.
Selain itu, Munafri juga mengusulkan agar pasar yang akan direnovasi tidak dibangun secara bertingkat seperti gedung konvensional, melainkan lebih menyerupai konsep ritel modern yang lebih terbuka dan nyaman.
“Flownya aja yang mau diatur, artinya jangan bangun pasar seperti mau bangun gedung. Hall saja kaya begini (Hypermart) tinggal ditata penempatannya, pencahayaan, sanitasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menginginkan adanya pengawasan lebih ketat di pasar tradisional dengan melibatkan Balai Karantina, Dinas Kesehatan, serta Balai POM guna memastikan produk yang dijual aman bagi masyarakat.
“Di dalam situ nanti hadirlah dari Balai Karantina, Dinas Kesehatan, Balai POM, yang bisa kontrol, jangan sampai bahan yang dijual bisa membahayakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Pemkot Makassar
Pemkot Makassar Fokus pada Belanja Lokal, Munafri Pengadaan Semakin Transparan
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya memperkuat regulasi dalam proses belanja barang dan jasa pemerintah, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat pelaku usaha di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025).
Dalam arahannya, Munafri menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjadikan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen nyata memperkuat perekonomian daerah.
“Kami akan memperkuat pendampingan agar UMKM di Makassar menjadi lebih berdaya, naik kelas, dan mampu mendukung pembangunan kota,” tegas Munafri.
Ia menegaskan, sebesar 50 persen belanja pemerintah diarahkan untuk produk lokal, dan dari jumlah itu separuhnya diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Komitmen Pemerintah Kota agar 50 persen belanja pemerintah harus belanja lokal. Dari jumlah itu, 50 persen lagi akan diberikan kepada UMKM,” jelasnya.
Mantan Bos PSM itu menambahkan, total belanja Pemerintah Kota Makassar mencapai sekitar Rp3 triliun.
Dari jumlah tersebut, ia ingin memastikan agar peluang ekonomi dapat diakses oleh masyarakat lokal, terutama UMKM.
“Kami sedang membangun komitmen agar 50 persen belanja itu benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha di Kota Makassar” kata politisi Golkar itu.
Menurutnya, kehadiran pemerintah harus menjadi penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat.
Dia mencontohkan fenomena menjamurnya lapangan paddle tennis di Kota Makassar yang dibangun oleh berbagai investor tanpa standardisasi yang jelas.
Banyak investor yang membangun tanpa ada standar baku. Ini yang ingin kami dudukkan bersama, agar ada kesepahaman dan regulasi jelas supaya tidak muncul masalah seperti kredit macet di kemudian hari.
Munafri juga menekankan pentingnya sinergi dan arahan dari berbagai lembaga, termasuk LKPP, agar pengelolaan anggaran daerah tidak menyimpang dari tujuan utama, yakni untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga terus meminta arahan agar tidak salah dalam menggunakan dana atau anggaran APBD, supaya penggunaannya benar-benar untuk masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Wali Kota Makassar menggambarkan potensi besar yang dimiliki kotanya. Dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, Makassar menjadi kota terbesar di Indonesia Timur sekaligus gerbang ekonomi kawasan timur Indonesia.
Lanjut dia, Kota Makassar ini kota yang hidup dari sektor perdagangan barang dan jasa. Dengan posisi yang strategis, memiliki laut, sungai, dan daerah penyangga pertanian yang luas, potensi ekonominya sangat besar.
Bahkan, sejak tahun 2019, Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik secara penuh, dan bahkan menempati posisi kedua nasional untuk nilai transaksi melalui sistem tersebut, yakni mencapai Rp645 miliar.
“Kami sudah 100 persen menggunakan sistem pengadaan elektronik sejak 2019. Ini bukti komitmen transparansi dan efisiensi kami,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang masih menantang. Pemerintah Kota Makassar, katanya, tidak hanya berfokus pada bantuan langsung tunai.
Akan tetapi lebih pada program-program yang memberikan manfaat jangka panjang dan memperkuat daya beli masyarakat.
Lanjut dia, perbaikan jalur distribusi air minum, serta inkubator bisnis UMKM yang telah terbukti meningkatkan omzet.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata. Tidak hanya bantuan tunai, tapi juga program yang menumbuhkan kemandirian masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kota juga terus mendorong sertifikasi higienitas bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar.
Menurut Munafri, tujuan akhir dari pengembangan UMKM adalah ekspor, karena itu menjadi indikator bahwa tata kelola usaha telah berjalan baik.
“Ketika produk kita bisa menembus pasar ekspor, artinya tata kelola sudah matang. Itu target jangka panjang kami,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Munafri mengingatkan para pelaku usaha agar tidak sekadar mengikuti tren, melainkan mampu membaca ekosistem ekonomi secara bijak.
Menurutnya, strategi bisnis yang kuat tidak hanya berbasis pada tren, tetapi juga pada kedekatan terhadap sumber bahan baku dan kemampuan membaca peluang pasar lokal.
Melalui berbagai kebijakan dan pendekatan berbasis regulasi yang kuat, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin terus memperkuat arah pembangunan ekonomi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
“Fokus pada belanja lokal, pemberdayaan UMKM, serta tata kelola pengadaan yang akuntabel menjadi pilar utama untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di kawasan Indonesia Timur,” tukasnya.
Hadir pada kesempatan ini, anggota DPR RI komisi XI, fraksi Gerindra Kamrussamad, Sekretaris Lembaga Kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI, Direktur pengembangan strategi dan kebijakan umum LKPP, Kepala biro perencanaan dan keuangan LKPP, dan pelaku UMKM.(*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap









You must be logged in to post a comment Login