Kabupaten Sidrap

Wabup Sidrap Hadiri Rakorda Pembentukan Koperasi Merah Putih di Sulsel

Published

8 bulan ago

26 April 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Bupati Sidenreng Rappang, Nurkanaah, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembentukan Koperasi Merah Putih Sulawesi Selatan, Sabtu (26/4/2025).

Rakorda berlangsung di Hotel Four Points Makassar, dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi.

Budi Arie di kesempatan itu menyampaikan harapannya agar pembentukan koperasi di 2.266 desa dan kelurahan di Sulsel bisa rampung pada akhir Mei 2025.

“Kita berharap dengan acara ini, pendirian dan pembentukan Koperasi Merah Putih di Sulsel bisa kita selesaikan dengan cepat,” ujarnya.

Budi Arie menjelaskan, tujuan pembentukan koperasi ini adalah untuk memberantas kemiskinan ekstrem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendorong kemajuan desa.

Sementara Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam membentuk Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan.

Komitmen tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Harapan kita koperasi ini menjadi pilar kebangkitan desa, serta berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Fatmawati.

Turut hadir di acara itu, DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Ketua Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Ketua Umum DPP Desa Bersatu Muhammad Asri Anas, Ketua Apdesi Sulsel Sri Rahayu Usmi, Ketua, serta unsur Forkopimda Sulsel. (*)

Kabupaten Sidrap

Ketua TP PKK Sidrap Hadiri Rakerda PKK Sulsel 2025, Bahas Penyelarasan Program 2025–2029

Published

1 minggu ago

2 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Hj. Haslindah Syaharuddin, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Tahun 2025 yang digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (2/12/2025). Kegiatan yang berlangsung hingga 4 Desember 2025 ini merupakan kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel dan TP PKK Provinsi Sulsel.

Rakerda 2025 mengusung agenda besar penyelarasan arah Gerakan PKK periode 2025–2029. Pembahasan tersebut disesuaikan dengan hasil Rakernas X PKK 2025, arah kebijakan RPJMN, serta RPJMD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga program PKK di seluruh daerah dapat berjalan lebih terarah dan sinkron.

Gubernur Sulsel Tekankan Penguatan Sinergi Daerah

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang hadir membuka kegiatan, menegaskan pentingnya koordinasi antara TP PKK kabupaten/kota dengan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Ia menyebut bahwa keselarasan program akan memperkuat efektivitas berbagai program prioritas pemerintah daerah.

“Saya berharap kabupaten/kota terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD guna mendukung pelaksanaan program prioritas. Kita perlu mengevaluasi kegiatan yang sudah dan belum berjalan serta mengapresiasi capaian yang telah baik,” ujarnya.

PKK Didorong Perkuat Peran Strategis

Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naoemi Octarina, dalam arahannya menekankan bahwa PKK memiliki posisi strategis dalam mendukung RPJMD Sulsel 2025–2029, terutama terkait pemberdayaan keluarga dan penguatan peran perempuan.

“Kami berharap Rakerda bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang untuk menyusun program yang bersinergi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Pembahasan Kebijakan dan Penguatan Program

Rangkaian kegiatan Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel dan Kepala Dinas PMD Sulsel. Keduanya memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah hingga 2029 serta langkah strategis dalam penguatan peran PKK pada program pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Selain dihadiri Ketua TP PKK Sidrap, kegiatan ini juga diikuti para ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sulsel serta sejumlah pimpinan OPD provinsi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat keselarasan program PKK di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang.