Pemkot Makassar

Lantik DPD BKPRMI, Munafri Minta Perkuat Peran Masjid Bina Generasi Muda

Published

8 bulan ago

29 Mei 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin resmi melantik pengurus DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Makassar, periode 2025–2030.

Pelantikan ini adalah momentum penting, khususnya dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat pelatihan generasi muda.

Menurutnya, kegiatan BKPRMI boleh dilakukan di berbagai tempat, namun identitas dan pijakan awal tetap harus dihilangkan di masjid.

“Bagaimana ceritanya kita berdasarkan kegiatan di masjid, tapi harus dibor di tempat lain? Dasar gerak kita itu ada di masjid. Proses lahirnya kader harus dari masjid. Pelatihannya, perumusannya, semua dari masjid,” tegas Munafri saat menyampaikan Berbagai dalam pelantikan DPD BKPRMI Kota Makassar periode 2025–2030, di Masjid Babussalam, Jl. Borong Raya, Kamis (29/5/2025).

Ia mengingatkan bahwa masjid bukan sekadar tempat ibadah tetapi juga ruang pelatihan, pendidikan, diskusi, hingga penyelesaian persoalan umat.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan masjid yang mewah, tapi juga masjid yang hidup yang mampu menjadi daya tarik dan pusat kegiatan keumatan,” katanya.

Ia juga menunjukkan pentingnya menjadikan pemuda masjid sebagai benteng menghadapi pengaruh negatif globalisasi.

“Kita harus mempersiapkan ini mulai sekarang. Pemerintah Kota Makassar bahkan sedang menyusun kurikulum pendidikan dasar yang mengintegrasikan pendidikan adat, tata krama, dan nilai-nilai kearifan lokal,” jelasnya.

Munafri juga merasa prihatin atas kurangnya komunikasi antara generasi muda dan orang tua yang menyebabkan hilangnya rasa hormat.

Selain itu, ia juga berharap pentingnya peran BKPRMI dalam menjaga toleransi antarumat beragama di Makassar, kota yang selama ini menjadi sorotan nasional dalam isu toleransi.

“Kita harus mengembalikan nilai-nilai yang diberikan kepada orang tua dan ini bisa dimulai dari masjid. BKPRMI harus menjadi bagian penting dalam merawat keharmonisan. Mari kita jaga bersama kota ini agar tidak terjebak dalam stigma intoleransi,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Munafri mengajak BKPRMI untuk tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan semata tetapi juga ikut serta dalam memperkuat peran sosial dan ekonomi umat.

BKPRMI juga berharap dapay menjaga keharmonisan di tengah masyarakat dan ikut aktif dalam forum kerukunan antarumat beragama dan menjadi garda terdepan dalam membangun toleransi di Makassar.

“Makassar sering menyampaikan soal isu toleransi. Kita tidak boleh membiarkan stigma itu berkembang. BKPRMI harus ikut menjadi perekat dan penyambung harmoni,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Ia pun mendorong BKPRMI mencetak pemuda yang mandiri secara ekonomi melalui kewirausahaan.

Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini justru membuka peluang inovasi dan kreativitas.

“Mari lahirkan pengusaha-pengusaha dari masjid yang mampu menggerakkan perekonomian umat,” ucapnya.

Tak lupa, Munafri juga menyampaikan komitmen pemerintah kota dalam mendukung para guru mengaji, imam masjid, hingga petugas jenazah yang selama ini berperan besar di tengah masyarakat.

“Bayangkan jika tak ada lagi yang mau mengurus jenazah, menjadi imam, atau guru ngaji. Maka ini kewajiban pemerintah untuk memberi perhatian khusus agar mereka bisa hidup layak,” tuturnya. (*)

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Dukung Program KPU, Fokus Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendidikan Demokrasi Menuju Pemilu 2029

Published

1 hari ago

22 Januari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap program strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, khususnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta penguatan pendidikan demokrasi bagi masyarakat menuju Pemilu 2029.

Dukungan tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi jajaran KPU Kota Makassar yang membahas rencana pelaksanaan serta permintaan dukungan pemerintah daerah terhadap sejumlah program strategis KPU, Kamis (22/01/2026).

Dalam audiensi tersebut, jajaran KPU Kota Makassar yang dipimpin Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Hambaliie, menjelaskan bahwa saat ini KPU tengah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk itu, KPU meminta sinergi Pemerintah Kota Makassar, khususnya melalui instruksi kepada camat dan lurah agar turut mendukung pelaksanaan program di wilayah masing-masing.

Selain pemutakhiran data pemilih, Hambaliie juga memaparkan program KPU Mengajar melalui pendidikan pemilih. Selama ini, program tersebut masih menyasar tingkat SMA yang berada dalam kewenangan KPU Provinsi. Namun ke depan, KPU mendorong perluasan sasaran, terutama bagi generasi pemilih Pemilu 2029 yang saat ini masih berada di bangku SMP dan berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Makassar.

“Di sisi lain, kami juga memiliki segmentasi pemilih lain seperti masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, kami ingin turun langsung untuk mendorong masyarakat agar semakin melek demokrasi,” jelas Hambaliie.

Ia juga mengapresiasi meningkatnya antusiasme masyarakat dalam pemilihan RT dan RW yang baru-baru ini digelar atas inisiatif Wali Kota Makassar. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di tingkat akar rumput.

Kondisi ini dinilai perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar agar akses KPU ke masyarakat semakin mudah dan partisipasi publik dapat terus meningkat.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya menyusun konsep besar secara bersama sebelum program dijalankan secara teknis. Ia mengusulkan digelarnya pertemuan koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi dan memastikan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Supaya ini berjalan efektif, kita ketemu dulu untuk menyepakati konsep besarnya. Kita buat pertemuan sebelum puasa, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” ujar Munafri.

Munafri menyatakan akan menginstruksikan jajaran terkait, termasuk camat dan lurah, serta memastikan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Ia juga menegaskan perlunya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendukung program pendidikan pemilih di tingkat SMP, serta melibatkan Kesbangpol, partai politik, tokoh masyarakat, dan OPD terkait dalam satu forum koordinasi terpadu.

“Saya ingin satu kali rapat besar. Ada KPU, partai politik, Capil, camat, lurah, dan dinas-dinas terkait. Kita rakor bersama, setelah itu baru diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor,” tegasnya.

Munafri menilai sinergi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kota Makassar secara berkelanjutan.

“Ini bagian dari pendewasaan demokrasi. Kalau semua disiapkan sejak sekarang, maka kualitas partisipasi masyarakat ke depan akan jauh lebih baik,” tutupnya.

Ia berharap audiensi ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.