Makassar

2.017 Pegawai Honorer Pemprov Sulsel Diberhentikan

Published

3 bulan ago

3 Juni 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Terhitung sejak 1 Juni 2025, sedikitnya 2.017 pegawai honorer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi diberhentikan. Ribuan mantan calon abdi negara itu digantikan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Dimana keputusan atau kebijakan itu mengacu pada surat resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, atas nama Gubernur Sulsel, tertanggal 28 Mei 2025.

Surat tersebut berisi penyesuaian penetapan dan penganggaran gaji pegawai non-ASN untuk tahun anggaran 2025, dan ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan kepala biro di lingkungan Pemprov Sulsel.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele alias Ani mengatakan, keputusan ini menyusul hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pada seleksi PPPK tahap I, ada 1.446 orang yang tidak lulus, terdiri dari R2 sebanyak 49 orang dan R3 sebanyak 1.397 orang,”ucap Ani dalam keterangan tertulis, Senin (2/6/2025).

Sementara itu, pada tahap II, terdapat 571 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi. Ani menegaskan bahwa pemberitahuan soal penghentian penggajian telah disampaikan sebelumnya melalui surat edaran resmi.

“Sudah dari awal disampaikan bahwa mulai 1 Juni 2025 tidak ada lagi penggajian bagi pegawai honorer yang tidak lolos PPPK,” ujarnya.

Terkait kemungkinan melanjutkan pekerjaan sebagai tenaga paruh waktu, Ani menyatakan bahwa hal itu masih mungkin dilakukan, namun belum ada petunjuk teknis (juknis) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kalau tidak ada petunjuk lebih lanjut, terus dia mau kerja di mana? Mengisi formasi jabatan apa?” kata Ani, mempertanyakan.

Menurutnya, 2.017 honorer yang dirumahkan tersebut tidak memiliki formasi jabatan, karena posisi yang sebelumnya mereka isi kini telah ditempati oleh para peserta yang lulus seleksi PPPK.

“Intinya, yang tidak lulus PPPK tentu tidak ada lagi formasi jabatan lain yang bisa mereka isi, karena akan diisi oleh PPPK yang lulus,” pungkas Ani. (*)

Makassar

Ilham Husen Pimpin JMSI Sulsel, Pengurus Periode 2025-2030 Resmi Terbentuk

Published

3 hari ago

11 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—MAKASSAR – Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi terbentuk. Pengurus daerah untuk periode 2025–2030 disepakati dalam rapat formatur di Makassar. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut hasil musyawarah daerah (Musda) I yang dilaksanakan di Hotel Almadera, Kota Makassar, Sabtu, (9/8/2025).

Musda Pengda JMSI Sulsel memetapkan Ilham Husen sebagai ketua terpilih. Selanjutnya, Musda tersebut juga menetapkan tiga tim formatur untuk menyusun pengurus yakni Ilham Husain sebagai ketua terpilih, lalu Sabri perwakilan pengurus pusat dan A Besse Nabila Saskia.

Ilham Husen mengatakan, guna memperkuat pengurus harian dalam menjalankan roda organisasi, pihaknya membutuhkan dewan pembina, penasehat, dewan pakar hingga penasehat hukum.

Kata Ilham, dewan pimpinan pihaknya meminta Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D sebagai coordinator. Lalu ada Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman serta Ismail Manda dan DR.H Bunyamin M Yapid,LC.,MH serta dr Taufiiqqulhidayat Ande Latif.

Dewan penasehat, kata Ilham, ia juga meminta kesediaan Fachruddin Palapa untuk menjadi koordinator. Lalu ada Misbahuddin Hadjdjini, Rasyid Alfarizi, Hasrul Hasan dan Mustaqim Musma sebagai anggota.

“Kami memutuskan dewan penasehat sebanyak lima orang. Semuanya senior. Pengalaman mereka dibidang jurnalis dan pengembangan perusahaan media cukup mumpuni,” ujarnya, Rabu, 10 September 2025.

Sedang untuk dewan pakar, jelas Ilham, pihaknya juga telah melakukan komunikasi secara langsung dengan beberapa dosen yang ada di Makassar.

“Untuk kedua dewan pakar kami meminta kesediaan Dr. Iwan Perwira, SE, MM, Dr. Ir. Abdul Haris, ST, SE M.Si, Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si, Dr. Bahtiar Maddatuang SE. M.Si, CPHCM serta kanda Akbar Abu Thalib S.I.Kom, M.I.Kom dan Dr. Andi Surahman Batara, SKM, M.Kes,” ujarnya.

Untuk penasehat hukum, tambah Ilham, empat orang, yakni Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H., M.H, Dr Patawari, S.HI.,M.H, Muhammad Nursalam, SH, MH dan Sulaiman Syamsuddin SH, MH.

Struktur pengurus harian, tambah Ilham, untuk sekretaris diisi oleh Haeruddin, Wakil Sekretaris Paris Madeali, Bendahara dijabat Andi Besse Nabila Saskia dan ditemani Jesi Heny Taroko sebagai Wakil Bendahara.

Sedang ketua Bidang Organisasi diisi oleh Aco Mappanganro, Ketua Bidang Jurnalisme Berkualitas dijabat Akbar LIB, lalu ketua Bidang Platform Digital diamanahkan kepada Muhammad Taufiq.

Sedang Ketua Bidang Potensi Daerah diisi oleh Lukman, Ketua Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga diamanahkan kepada Silvana Dunggo. Direktur Lembaga Kerjasama Bisnis dan Advokasi diberikan kepada Sabri Rizaldi. Sedang Kepala Sekretariat dipercayakan kepada Nur Fajar Nurdin.

Profesionalisme dan Verifikasi Jadi Prioritas

Dalam kepengurusan baru ini, JMSI Sulsel akan fokus pada dua program kerja utama. Pertama, mendorong dan memfasilitasi verifikasi media anggotanya.

“Verifikasi media sangat penting. Ini adalah bukti komitmen kami untuk menjaga kualitas dan integritas jurnalisme di tengah maraknya berita hoaks,” jelas

Program kedua adalah peningkatan kompetensi jurnalis. JMSI Sulsel berencana bekerja sama dengan Dewan Pers dan lembaga terkait lainnya untuk mengadakan berbagai pelatihan dan uji kompetensi.

“Kami ingin memastikan setiap jurnalis di bawah perusahaan naungan JMSI memiliki kompetensi yang mumpuni. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi profesionalisme jurnalis, tetapi juga pada kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat,” tutup

“JMSI Sulsel terbentuk dengan tujuan mulia, yakni menjadi wadah bagi seluruh jurnalis dan pimpinan media siber di Sulsel untuk bersinergi dan meningkatkan profesionalisme,” ujar. (*)