Kabupaten TAKALAR
Wujudkan Swasembada Pangan, Bupati Takalar siap Dukung Program Pemerintah Provinsi terkait Optimalisasi Lahan dan Bantuan Alsintan
Kitasulsel–TAKALAR Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye mengikuti Apel Pagi bersama Gubernur Sulsel secara Virtual di Ruang Rapat Setda Kab. Takalar, Senin (23/6/2025).
Dalam apel tersebut ada beberapa issu yang dibahas, seperti optimalisasi lahan, kondisi produksi pertanian dan realisasi luas tambah tanah dan bantuan alsintan. issue ini berimplementasi pada terwujudnya swasembada pangan dan kebutuhan Alsintan.
Secara daring, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta kepada seluruh Kepala Daerah agar melakukan optimalisasi lahan pertanian dan alsintan dalam rangka mendukung program swasembada pangan.
“Saya menekankan bahwa pemanfaatan alsintan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong perluasan lahan pertanian dan peningkatan indeks pertanaman (IP) untuk mencapai target produksi yang lebih tinggi” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya meningkatkan produktivitas pertanian melalui optimalisasi lahan dan penggunaan alsintan yang lebih luas. Bantuan alsintan seperti traktor, alat panen, dan mesin pertanian lainnya disalurkan untuk mempercepat proses pengolahan lahan, penanaman, dan panen, sehingga dapat meningkatkan efisiensi.
“Olehnya itu, pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan petani dalam mencapai tujuan tersebut. Pemanfaatan teknologi pertanian modern dan bantuan alsintan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Sulawesi Selatan” ujar Gubernur.
Menindaklanjuti arahan dari Gubernur Sulsel, Bupati Takalar Daeng Manye akan melakukan pertemuan dengan Kadis Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Takalar dan Kadis PUTRPKP Kab. Takalar untuk membahas terkait optimalisasi lahan termasuk kebutuhan irigasi dan realisasi daripada luas tambah tanah.
“Hal ini sangat penting, terkait dengan swasembada pangan dan terkait kebutuhan alsintan sehingga Takalar dapat terus meningkatkan hasil pertaniannya” Tutur Bupati Takalar. (*)
Kitasulsel–TAKALAR Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan komitmenya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima pada tahun 2021 lalu.
Dana PEN yang diketahui sebesar Rp233,3 miliar diterima Pemkab Takalar di masa kepemimpinan Bupati Syamsari Kitta, dengan alokasi utama pada pembangunan Rumah Sakit Galesong, infrastruktur jalan, serta dukungan bagi UMKM.
Seiring berjalannya waktu, pembayaran kewajiban cicilan utang tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah hingga tahun 2030 mendatang.
Bupati Takalar, Ir. H.Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, menegaskan bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai skema yang berlaku, tanpa mengabaikan pelayanan publik bagi masyarakat.
“Kita sadar betul, ini adalah kewajiban daerah yang harus ditunaikan. Karena itu, strategi kami adalah menyeimbangkan kewajiban pembayaran utang dengan tetap menjalankan program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Dg. Manye, di Rujab Bupati Takalar, Rabu (03/09/2025).
Hingga tahun 2025, Pemkab Takalar telah membayar cicilan sebesar Rp74,4 miliar. Sisa kewajiban hingga 2030 tercatat Rp225,4 miliar.
Fokus Perbaikan dan Evaluasi
Pemkab Takalar saat ini melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek-proyek yang dibiayai Dana PEN, termasuk pembangunan RS Galesong dan program UMKM. Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan kualitas bangunan rumah sakit agar bisa benar-benar berfungsi optimal melayani masyarakat.
Selain itu, dukungan untuk pembangunan UMKM yang juga menjadi prioritas agar manfaat Dana PEN tetap dapat dirasakan pelaku usaha kecil menengah di Takalar, sampai hari ini dikabarkan bermasalah juga.
Bupati Takalar menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus membuka akses informasi terkait perkembangan pembayaran utang PEN.
“Transparansi adalah kunci. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana keuangan daerah dikelola, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi,” katanya.
Meski pembayaran cicilan akan berlangsung hingga 8 Juni 2030, Pemkab Takalar memastikan kebarlanjutan pembangunan tidak akan terhenti.
Upaya inovatif dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, serta dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat meringankan beban keuangan.
Dengan langkah ini, Pemkab Takalar berharap masyarakat tetap mendapat pelayanan publik yang baik, sekaligus memastikan keuangan daerah tetap sehat dan akuntabel.(*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login