Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Sulbar Juara Nasional! 648 Koperasi Merah Putih Siap Diluncurkan Serentak

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Peluncuran koperasi Merah Putih akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 19 Juli 2025. Pemprov Sulbar akan menyiapkan dua lokasi sebagai model percontohan, yakni Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar.

“Dua tempat itu akan jadi mock up-nya,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sulbar, Andi Bau Akram Dai. Selasa 8 Juli 2025.

Total ada 648 koperasi Merah Putih di Sulbar yang tersebar di enam kabupaten. Seluruhnya sudah rampung dibentuk.

“Untuk akta notaris juga sudah rampung 100 persen. Kita urutan pertama secara nasional, tinggal menunggu launching di tanggal 19,” ujarnya.

Ia menyebut capaian itu tak lepas dari dukungan penuh pimpinan pemerintah daerah Sulbar. Atensi dari Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM) begitu luar biasa. Sehingga bisa menyelesaikan pembentukan koperasi Merah Putih 100 persen,

BACA JUGA  Hadapi Ancaman Megathrust, Bahtiar Imbau Enam Kabupaten Tingkatkan Mitigasi

Ia mengatakan, program ini diharapkan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa dan kelurahan.

“Kita dari jauh-jauh hari sudah siap baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten yang sejak awal dinilai sangat kooperatif dalam pembentukan koperasi Merah Putih.

Bau Akram meminta, para pengurus koperasi juga bersiap karena akan ada pelatihan dari kementerian terkait pengelolaan koperasi ke depan.

Program ini akan diawasi langsung oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Tujuannya agar program berjalan akuntabel dan memberi pelayanan optimal bagi masyarakat.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Dinas Kesehatan Sulbar Perkuat Akuntabilitas dan Integritas dalam Pelayanan Publik

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Upaya percepatan transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menghadiri kegiatan Asistensi dan Koordinasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI). Selasa, 8 Juli 2025.

Sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM), Dinas Kesehatan Sulbar juga terus berbenah dalam penguatan perencanaan kinerja, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi berbasis data, sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas publik yang lebih baik.

Acara yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), di ikuti langsung Kadis Kesehatan Sulbar, Asran Masdy hadir didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana, serta Tim SAKIP-RB Dinas Kesehatan Sulbar.

BACA JUGA  Pj Gubernur Bahtiar Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Baznas Sulbar

Acara dibuka oleh perwakilan KemenPANRB dan diisi oleh paparan dari narasumber pusat, termasuk Akbar F, yang menjelaskan arah kebijakan RB menuju birokrasi kelas dunia dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam keterangannya, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya kinerja, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Dinas Kesehatan.

Kata dr. Asran, implementasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah fondasi penting untuk membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dipercaya publik.

“Kami di Dinas Kesehatan Sulbar terus mendorong perubahan budaya kerja yang berorientasi hasil, transparan, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Asran.

Ia juga menegaskan, reformasi birokrasi di bidang kesehatan harus berdampak langsung, khususnya dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan primer dan lanjutan.

BACA JUGA  Gerakan Pangan Murah Pemprov Sulbar: Solusi Stabilitas Harga di Tengah Kenaikan Pangan

“Reformasi birokrasi harus menyentuh hal-hal yang dirasakan masyarakat, seperti layanan puskesmas yang lebih cepat, akurat, dan bebas pungutan liar,” tegasnya.

Zona integritas menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem kesehatan publik, kuncinya.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel