Provinsi Sulawesi Barat
Dukung WBK-WBBM, Inspektorat Sulbar Bimbing Tiga Kabupaten Prioritas Tingkatkan Akuntabilitas
Kitasulsel–MAMUJU Inspektur Pembantu Wilayah III, Andi Nurlianti Nurdin dan Tim mengikuti kegiatan rapat koordinasi serta asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) terhadap instansi pemerintah yang menjadi prioritas di Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Inspektorat Sulbar Muh Natsir mengatakan kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, wejudkan misi Gubernur Sulbar Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM), dalam pemerintahan yang berintegritas demi terwujudnya masyarakat sejahtera.
“Rapat koordinasi dan asistensi ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kualitas implementasi SAKIP, percepatan pembangunan Reformasi Birokrasi, serta penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” kata Natsir. Selasa, 8 Juli 2025.
Acara diikuti oleh jajaran pemerintah kabupaten prioritas, yakni Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten Mamasa, dan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan perangkat daerah wajib dan tambahan dari lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi lokus pembinaan dan pendampingan.
Sinergi lintas pemerintah daerah Sulba dan kabupaten sangat penting dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
Inspektur Pembantu Wilayah III menekankan pentingnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai sasaran.
“Kunci keberhasilan percepatan reformasi birokrasi adalah adanya kepemimpinan yang konsisten, keterlibatan aktif seluruh jajaran, serta keseriusan dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kami siap mendampingi setiap tahap prosesnya,” ungkap Inspektur Pembantu Wilayah III.
Melalui kegiatan asistensi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat semakin memahami langkah-langkah perbaikan dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, serta penguatan budaya kerja birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum diskusi untuk menyampaikan kendala teknis dan menyepakati rencana tindak lanjut percepatan implementasi di masing-masing instansi pemerintah kabupaten.
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan fasilitasi agar target-target perbaikan kinerja birokrasi dan pembangunan Zona Integritas dapat tercapai secara optimal. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Dinas Kesehatan Sulbar Perkuat Akuntabilitas dan Integritas dalam Pelayanan Publik
Kitasulsel–MAMUJU Upaya percepatan transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menghadiri kegiatan Asistensi dan Koordinasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI). Selasa, 8 Juli 2025.
Sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM), Dinas Kesehatan Sulbar juga terus berbenah dalam penguatan perencanaan kinerja, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi berbasis data, sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas publik yang lebih baik.
Acara yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), di ikuti langsung Kadis Kesehatan Sulbar, Asran Masdy hadir didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana, serta Tim SAKIP-RB Dinas Kesehatan Sulbar.
Acara dibuka oleh perwakilan KemenPANRB dan diisi oleh paparan dari narasumber pusat, termasuk Akbar F, yang menjelaskan arah kebijakan RB menuju birokrasi kelas dunia dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam keterangannya, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya kinerja, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Dinas Kesehatan.
Kata dr. Asran, implementasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah fondasi penting untuk membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dipercaya publik.
“Kami di Dinas Kesehatan Sulbar terus mendorong perubahan budaya kerja yang berorientasi hasil, transparan, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Asran.
Ia juga menegaskan, reformasi birokrasi di bidang kesehatan harus berdampak langsung, khususnya dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan primer dan lanjutan.
“Reformasi birokrasi harus menyentuh hal-hal yang dirasakan masyarakat, seperti layanan puskesmas yang lebih cepat, akurat, dan bebas pungutan liar,” tegasnya.
Zona integritas menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem kesehatan publik, kuncinya.(*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login