Connect with us

Kementrian Agama RI

Tunjangan Guru PAI Non‑ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel Sejak Januari 2025

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menandatangani regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI Non ASN yang belum inpassing.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kementerian Agama, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN.

Melalui kebijakan ini, tunjangan profesi untuk guru Non ASN non inpassing dinaikkan menjadi Rp2.000.000 per bulan dari sebelumnya Rp1.500.000. Selain itu, pemerintah juga akan membayarkan rapelan kekurangan sebesar Rp500.000 per bulan terhitung sejak Januari 2025.

BACA JUGA  Dr. Bunyamin M. Yapid Tegaskan Pentingnya Profesionalisme dan Sinergi Petugas dalam Penyelenggaraan Haji 2025

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, terbitnya aturan ini sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru Non-ASN. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subiyanto yang terus memberikan perhatian pada sektor pendidikan, termasuk pada guru agama.

“Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru,” ujar Menag di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

“Dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga terus menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun ruhani,” lanjutnya.

Percepat Pencairan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, meminta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk segera menyosialisasikan regulasi ini ke tingkat kabupaten/kota, khususnya kepada Kepala Seksi PAI.

BACA JUGA  Menag Ajak Tokoh Agama Tenangkan Umat agar Tidak Terprovokasi

Tujuannya agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, bisa segera dilakukan, sekaligus diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis yang berlaku.

“Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya,” tegas Suyitno.

Guru Proaktif

Direktur PAI, M. Munir, menambahkan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia. Guru-guru PAI non ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun Pemda harus pro aktif juga untuk mengakses kebijakan ini.

Guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (JTM), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur’an (TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 JTM.

BACA JUGA  Menag RI Apresiasi Langkah Sidrap Perkuat Pendidikan Agama

“Kami memastikan tidak ada guru PAI Non ASN yang tertinggal dalam menerima haknya selama mereka memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam juknis,” ujar M. Munir.

“Dengan terbitnya PMA dan KMA ini, diharapkan kesejahteraan guru Non ASN semakin meningkat dan mutu pendidikan agama di sekolah semakin kuat,” tandasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Sebut 30 Profesor Alumni Bahrul Ulum, Bukti Pesantren Jadi Lumbung Intelektual Islam

Published

on

Kitasulsel–JOMBANG Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai, pondok pesantren memiliki peran strategis sebagai epicentrum atau pusat peradaban Islam di Indonesia, karena mengajarkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas.

Hal ini Menag sampaikan saat menghadiri Simposium Paralel 30 Profesor Alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas Jombang dalam rangka Peringatan 2 Abad Bahrul Ulum.

“Kenapa pondok pesantren? Karena di pesantren ada keseimbangan antara iqra’ dan bismirabbik. Iqra’ berarti fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan bismirabbik menegaskan dimensi spiritual dan nilai agama. Kombinasi antara ilmu dan agama inilah yang akan melahirkan peradaban yang lebih permanen, menyentuh aspek jasmani sekaligus rohani,” ujar Menag, Rabu (15/10/2025).

Menag mencontohkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas sebagai salah satu pesantren yang layak menjadi pusat peradaban Islam di Indonesia. Ia menyebut, pesantren ini telah melahirkan banyak tokoh, termasuk 30 profesor dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi nasional yang kini turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

BACA JUGA  Ziarah ke Makam Pendiri NU Sulsel, Menag Ajak Teladani Kesalehan Puang Ramma

“Di antara sekian banyak pondok pesantren di Indonesia, salah satu yang paling tepat menjadi pusat peradaban Islam adalah Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Tadi kita berkumpul bersama 30 profesor yang lahir dari rahim pesantren ini. Di antara mereka, ada juga para direktur dan akademisi yang kini berperan penting dalam pembangunan bangsa,” jelas Menag.

Menag juga mengingatkan agar masyarakat, khususnya santri, tetap menjaga tradisi kesantunan dan nilai keislaman, yaitu tradisi meminta maaf dan memaafkan. “Inilah tradisi pesantren. Begitu seseorang meminta maaf, maka dimaafkan. Maka, saya kira inilah tradisi luhur pesantren, tradisi meminta maaf dan memaafkan,” pesan Menag.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga menyerahkan bantuan Kementerian Agama sebesar Rp200 juta untuk rehabilitasi asrama pesantren, yang secara simbolis diterima langsung oleh Ketua Majelis Pengasuh PPBU Tambakberas, KH Hasib Wahab Hasbullah.

BACA JUGA  Menag Ajak Tokoh Agama Tenangkan Umat agar Tidak Terprovokasi

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan PPBU, Wafiyul Ahdi, menyampaikan bahwa peringatan dua abad Bahrul Ulum menjadi momentum refleksi atas perjuangan para pendiri pesantren dan langkah menyiapkan generasi baru di abad ketiga.

“Simposium ini menjadi wadah bagi para guru besar dan alumni untuk memberikan gagasan tentang masa depan pesantren. Kami mengusung konsep keberlanjutan agar Bahrul Ulum terus melahirkan generasi berilmu, berakhlak, dan berdaya,” ujar Wafiyul Ahdi.

Ia menambahkan, 30 profesor alumni Bahrul Ulum berasal dari sedikitnya 16 perguruan tinggi, antara lain UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maliki Malang, UIN KHAS Jember, IPB, UGM, dan UNESA. Jumlah tersebut menunjukkan kontribusi pesantren terhadap dunia akademik nasional.

BACA JUGA  Menag RI Apresiasi Langkah Sidrap Perkuat Pendidikan Agama

Turut hadir Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Pengembangan SDM Ismail Cawidu; Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar; Sekretaris Menteri Agama Akmal Salim Ruhana; dan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Akhmad Sruji Bahtiar. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel