Nasional

Logo HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Diinisiasi Kementerian Ekonomi Kreatif

Published

3 bulan ago

24 Juli 2025

Kitasulsel–JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025. Peluncuran ini menandai dimulainya seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa tema dan logo HUT ke-80 Kemerdekaan RI telah melalui proses seleksi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Untuk penetapan logo, ia menyebut diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif.

“Proses penetapan logo ini diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang bekerja sama dengan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia yang telah bekerja selama beberapa waktu untuk menghasilkan pilihan alternatif desain untuk kemudian pemenangnya dipilih langsung oleh Bapak (Presiden),” ujar Mensesneg dalam keterangannya dikutip Kamis (24/7/2025).

Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin selama satu dekade dengan ADGI. Menekraf berharap kerja sama ini membawa semangat perjuangan dan semangat HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

“Jadi, dengan ADGI ini kita sudah 10 tahun. Waktu sejak Parekraf, Badan Ekraf, Parekraf kembali, sekarang Kementerian Ekraf, dan tentu ini juga melakukan proses yang cukup panjang,” imbuh Menekraf.

“Ada pengumuman sayembaranya, ada 245, kemudian ada 5 besar, dan alhamdulillah Presiden sudah menentukan pilihannya dengan tadi filosofi yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan desainernya langsung,” tambahnya.

Logo terpilih merupakan hasil karya anak bangsa, Bram Patria Yoshugi yang berhasil memadukan filosofi tema besar peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI yakni Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Bram menjelaskan bahwa desain angka 8 dan 0 dalam logonya menyimbolkan bersatu berdaulat, dengan garis yang melambangkan kesejahteraan rakyat, serta secara keseluruhan menggambarkan Indonesia yang maju.

“Kalau untuk sekarang, kita sebenarnya mungkin memasuki era yang baru juga ya, di dekade yang baru ini, 80. Jadi kita pengin hadirkan sesuatu yang fresh juga, yang mungkin bisa dibilang baru juga semangatnya, tapi semuanya tetap lantang, berani, dan juga kita tetap pengen bisa merepresentasikan Indonesia secara utuh,” jelas Bram. (*)

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

7 hari ago

18 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)