Connect with us

Nasional

Logo HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Diinisiasi Kementerian Ekonomi Kreatif

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025. Peluncuran ini menandai dimulainya seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa tema dan logo HUT ke-80 Kemerdekaan RI telah melalui proses seleksi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Untuk penetapan logo, ia menyebut diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif.

“Proses penetapan logo ini diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang bekerja sama dengan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia yang telah bekerja selama beberapa waktu untuk menghasilkan pilihan alternatif desain untuk kemudian pemenangnya dipilih langsung oleh Bapak (Presiden),” ujar Mensesneg dalam keterangannya dikutip Kamis (24/7/2025).

BACA JUGA  Jusuf Kalla Minta Relawan PMI Gencar Kampanye Pencegahan Konflik

Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin selama satu dekade dengan ADGI. Menekraf berharap kerja sama ini membawa semangat perjuangan dan semangat HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

“Jadi, dengan ADGI ini kita sudah 10 tahun. Waktu sejak Parekraf, Badan Ekraf, Parekraf kembali, sekarang Kementerian Ekraf, dan tentu ini juga melakukan proses yang cukup panjang,” imbuh Menekraf.

“Ada pengumuman sayembaranya, ada 245, kemudian ada 5 besar, dan alhamdulillah Presiden sudah menentukan pilihannya dengan tadi filosofi yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan desainernya langsung,” tambahnya.

Logo terpilih merupakan hasil karya anak bangsa, Bram Patria Yoshugi yang berhasil memadukan filosofi tema besar peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI yakni Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

BACA JUGA  Kemenag Terbitkan Surat Edaran Makan Gratis di Pesantren Harus Diawali Berwudhu

Bram menjelaskan bahwa desain angka 8 dan 0 dalam logonya menyimbolkan bersatu berdaulat, dengan garis yang melambangkan kesejahteraan rakyat, serta secara keseluruhan menggambarkan Indonesia yang maju.

“Kalau untuk sekarang, kita sebenarnya mungkin memasuki era yang baru juga ya, di dekade yang baru ini, 80. Jadi kita pengin hadirkan sesuatu yang fresh juga, yang mungkin bisa dibilang baru juga semangatnya, tapi semuanya tetap lantang, berani, dan juga kita tetap pengen bisa merepresentasikan Indonesia secara utuh,” jelas Bram. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

BACA JUGA  Prabowo Subianto Teken Kebijakan Tukin PNS, Mulai Rp 2 Juta hingga Puluhan Juta

“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.

Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian

JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.

Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.

“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.

BACA JUGA  Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto Sambut Hangat Tamu Negara di Acara Pelantikannya

Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama

Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.

“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.

Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.

“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.

BACA JUGA  Presiden Prabowo Optimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diakhir Tahun 2025 Capai 7%

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting

JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.

Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama

Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel