Pemkot Makassar
Pemkot Makassar–Unhas Perkuat Kolaborasi Pembangunan di Pulau

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar kembali mempertegas komitmennya dalam membangun kota secara inklusif dan berbasis riset, termasuk Pembangunan di Pulau.
Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Hasanuddin (Unhas), yang dilaksanakan di Kampus Unhas, Tamalanrea.

Penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Rektor Unhas, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa.
Keduanya sepakat memperkuat kerja sama lintas sektor, mulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penataan wilayah kepulauan, penanganan banjir, hingga pembangunan infrastruktur strategis di Kota Makassar.

“MoU ini bukan hanya seremoni, tapi bentuk komitmen untuk menjawab persoalan nyata di lapangan, baik di darat dan terutama di Keplualauan,” jelas Munafri.
“Kami membutuhkan banyak masukan, riset, dan kolaborasi akademik dari Unhas untuk membangun kota ini secara terarah,” tambah Appi.
Sebagai tindak lanjut dari kerja sama strategis antara Pemerintah Kota Makassar dan Universitas Hasanuddin, kedua pihak merencanakan kunjungan langsung ke wilayah kepulauan di Kota Makassar.
Langkah ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan serta merumuskan solusi konkret dan berbasis riset dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah pulau.
“Kami Pemerintah Kota menaruh harapan besar agar bersama Unhas membangun wilayah Pulau. Perlu menjadi fokus bersama dalam hal pembangunan, banyak yang kami bernahi di Pulau. Jadi, bisa kita kunjungi kembali pulau,” imbuh Appi.
Munafri menekankan pentingnya pembangunan yang menyentuh masyarakat pesisir dan kepulauan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah kota ingin membangun kembali pola komunikasi yang kuat dengan Unhas, khususnya untuk merumuskan solusi konkret atas tantangan di wilayah pulau-pulau.
“Kita perlu lihat lagi seperti apa kondisi pulau-pulau kita saat ini. Di situlah kita ingin hadir. Warga pulau juga punya hak atas pembangunan yang adil,” ungkapnya.
Selain itu, penanganan banjir menjadi salah satu isu utama yang tengah berjalan. Munafri menggarisbawahi bahwa kerja sama teknis dan akademis dengan Unhas sangat dibutuhkan dalam menyusun strategi jangka panjang.
Termasuk dalam hal pengelolaan drainase, tata ruang, dan pembangunan kawasan rendah resiko bencana.
Kerja sama juga meliputi pengembangan kawasan baru seperti di wilayah Muntia, yang selama ini dikenal sebagai kawasan nelayan dengan keterbatasan ekonomi.
Pemkot Makassar merencanakan pembangunan kawasan terpadu yang meliputi stadion baru, penguatan sektor ekonomi masyarakat, dan penyediaan fasilitas penunjang.
“Kami ingin menjadikan Untia sebagai kawasan yang punya nilai tambah. Tak hanya membangun stadion, tapi juga menciptakan ekosistem pendukung di sekitarnya,” jelas Munafri.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyinggung soal tantangan besar yang dihadapi Kota Makassar, yakni pengelolaan sampah yang kian kompleks.
Menurutnya, Makassar saat ini menghadapi situasi darurat kampung, dengan volume sampah harian mencapai 1.000 hingga 1.300 ton, mayoritas merupakan sampah organik.
“Masalah kita bukan hanya menumpuk, tapi juga mendalam. Kami butuh pendekatan yang berbasis sains dan teknologi, dan di sinilah peran Unhas sangat kami harapkan,” tegasnya.
Appi juga menyampaikan bahwa hampir semua kajian dan dokumen penting yang dibawa ke Forum Perangkat Daerah (FPD) dilakukan dengan pendampingan dari akademisi Unhas.
“Keterlibatan perguruan tinggi menjadi kunci dalam memastikan kebijakan berjalan berbasis data dan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Rektor Unhas, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, dalam sambutannya turut menyambut baik perpanjangan kerja sama ini.
Ia menegaskan bahwa Unhas selalu siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan berbasis riset dan keberlanjutan.
Kerja sama ini diharapkan tak hanya berdampak pada pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah, tetapi juga mempercepat terwujudnya visi Makassar sebagai kota maju, hijau, dan inklusif, dengan dukungan penuh dari kekuatan akademik.
Jamaluddin Jompa, menegaskan pentingnya mengakselerasi kolaborasi antara Unhas dan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan.
Menurutnya, kolaborasi antara institusi akademik dan pemerintah harus benar-benar dioptimalkan, tidak hanya sebatas kedekatan fisik atau pertemuan seremonial.
“Kita Unhas ini secara geografis dekat dengan Pemkot, tapi jangan hanya dekat secara lokasi. Kita harus dekat dalam aksi, kerja nyata, dan solusi bersama,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unhas secara khusus menyoroti kondisi masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi berbagai kesenjangan, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur ekonomi.
“Masyarakat di pulau-pulau sering kali hanya jadi objek simpati. Padahal mereka butuh solusi konkret yang menyentuh langsung kehidupan mereka,” ujarnya.
Guru besar Ilmu Kelautan itu menyebutkan, bahwa saat ini Unhas bersama mitra dari Jepang tengah mendorong hadirnya teknologi terapan seperti cold storage berbasis tenaga surya yang memungkinkan hasil tangkapan nelayan langsung tersimpan dalam rantai dingin untuk menjaga kualitas produk laut.
Inovasi ini disebut bisa mendongkrak nilai jual ikan lokal, termasuk untuk kebutuhan restoran sushi dan pasar ekspor.
Rektor juga menegaskan bahwa perhatian terhadap masyarakat sekitar kampus harus menjadi prioritas awal. Ia mencontohkan berbagai masalah sosial di kawasan belakang kampus, seperti akses jalan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang masih belum terselesaikan.
“Kampus ini harus menjadi laboratorium hidup. Jika ada masalah di sekitar kita, maka di situlah inovasi dan kontribusi Unhas harus hadir pertama kali,” katanya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap proyek infrastruktur seperti jalan di sekitar kampus yang belum rampung meskipun telah direncanakan sejak lama.
Menurutnya, proyek ini harus dikawal agar dapat segera memberikan manfaat bagi warga.
Prof. Jamaluddin menyampaikan bahwa Unhas siap menjadi mitra aktif dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai program strategis Pemkot Makassar.
Ia menilai kehadiran Wali Kota Munafri Arifuddin merupakan bentuk keterbukaan pemerintah terhadap sinergi kampus dan birokrasi.
“Ini harus dimanfaatkan bersama demi kepentingan masyarakat luas, baik di kota maupun di pulau,” ujar Prof. Jamaluddin.
Ia juga menekankan bahwa semua pihak harus bergerak bersama dalam semangat kolaborasi untuk membawa perubahan nyata.
“Jangan tunggu sempurna dulu, yang penting bergerak. Kita kolaborasi, akselerasi, dan terus evaluasi,” imbuh dia.
Dia juga menegaskan komitmen Unhas untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Kota Makassar melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota.
“Sekali lagi saya tekamankan, Unhas berada di Makassar. Tentu tidak elok jika inovasi-inovasi dari kampus ini tidak diterapkan di kota tempat kami berdiri,”” tegas Prof. Jamaluddin.
Menurutnya, hampir semua bidang keilmuan dan riset yang dikembangkan di Unhas berpotensi besar untuk diimplementasikan di Makassar mulai dari penanganan banjir, pengelolaan sampah.
Lanjut dia, tata ruang, hingga penguatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan kawasan pesisir serta kepulauan.
Makassar adalah kota yang sangat ideal untuk menjadi laboratorium penerapan hasil-hasil kajian.
“Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Makassar punya kompleksitas, sekaligus peluang yang luar biasa untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi,” jelasnya.
Prof. Jamaluddin juga menekankan pentingnya kontribusi Unhas dalam mendorong penguatan wilayah Indonesia Timur. Melalui kolaborasi dengan Pemkot Makassar, Unhas ingin menjadi penggerak utama dalam pengembangan SDM, penguatan desa-desa muda, serta transformasi berbasis riset dan teknologi di kawasan timur Indonesia.
“Unhas adalah kebanggaan Indonesia Timur. Maka sudah seharusnya kami berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah, terutama yang bermula dari Makassar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kerja sama antara Unhas dan Pemkot Makassar selama ini telah berjalan baik, namun ke depan akan semakin ditingkatkan dari sisi program, akselerasi kebijakan, dan kontribusi nyata ke masyarakat.
“Kita ingin kolaborasi ini tidak sekadar seremonial, tapi benar-benar bisa diakselerasi dalam kegiatan harian. Baik Unhas maupun Pemkot, harus berkembang secara paralel, dan sinergi ini jadi kunci mencapai target-target pembangunan ke depan,” pungkasnya. (*)
Pemkot Makassar
Wali Kota Munafri Pastikan Rekrutmen Honorer R4 Transparan dan Akuntabel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memastikan proses rekrutmen tenaga honorer kategori R4 berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan kepegawaian nasional.
Hal ini disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi Aliansi Tenaga Honorer Non Database BKN R4 Kota Makassar di Balai Kota, Selasa (12/8/2025).

Hadir mendampingi Wali Kota antara lain Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Plt. Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin, serta Kepala Inspektorat Kota Makassar, A. Asma Zulistia Ekayanti.
Munafri menegaskan, Pemkot Makassar akan memasukkan seluruh tenaga honorer R4 ke dalam database BKN RI sebagai upaya memastikan rekrutmen dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk pegawai paruh waktu maupun penuh waktu.

“Yang saya inginkan adalah transparansi data. Tidak boleh lagi ada peserta tes ‘siluman’ yang muncul entah dari mana, atau nama yang ada di daftar tapi orangnya tidak ada. Kita harus sisir data dengan baik agar proses berjalan secara fair,” tegasnya.
Kategori R4 adalah honorer yang tidak terdata di BKN sehingga sebelumnya tidak punya jalur resmi ke ASN. Kini mereka punya peluang resmi jika diajukan oleh instansi melalui PPPK Paruh Waktu.
Dengan langkah ini, Pemkot Makassar berharap publik dapat memberikan kepercayaan penuh terhadap proses rekrutmen honorer R4, sehingga hasilnya benar-benar adil, transparan, dan akuntabel.
Appi mengungkapkan, Pemkot akan mengandalkan forum diskusi dan koordinasi lintas OPD untuk memetakan masalah secara detail. Semua SKPD akan diminta menyerahkan data sesuai format yang ditentukan BKD, lalu diverifikasi secara ketat oleh Inspektorat.
“Saya mau pastikan, yang berhak akan duduk di tempatnya, sesuai aturan. Sebaliknya, yang tidak layak tidak boleh ditempatkan hanya karena ada intervensi. Ini soal integritas,” ujarnya.
Munafri juga menegaskan bahwa seluruh keputusan akan mengacu pada regulasi resmi, mulai dari Undang-Undang, aturan Kemenpan RB, hingga surat edaran yang berlaku.
Pertimbangan fiskal daerah juga akan diperhitungkan agar pembiayaan tenaga honorer tidak membebani APBD secara berlebihan.
Ia menambahkan, pada tahap awal tidak semua honorer akan langsung diangkat sebagai pegawai paruh waktu.
Proses seleksi akan memisahkan secara tegas siapa yang memenuhi kriteria dan siapa yang tidak, demi menghindari perebutan posisi yang tidak sah.
“Orang yang sudah bekerja dan memenuhi syarat tidak boleh kehilangan haknya. Tapi orang yang tidak berhak tidak bisa memaksakan diri. Saya jamin proses ini akan dijalankan sesuai aturan,” tutup Munafri.
Proses pendataan tenaga honorer kategori R2, R3, dan R4 di Kota Makassar kini telah memasuki tahap pengusulan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Kategori R2 dan R3 adalah tenaga honorer yang masuk database BKN dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK.
Sedangjan, R4 ini adalah mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi PPPK namun tidak masuk dalam database BKN.
Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi ASN BKPSDMD Makassar, M. Ilham R, menjelaskan bahwa nama-nama tenaga honorer yang memenuhi kriteria telah terdata di sistem pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Nama-nama sudah muncul di sistem BKN dan saat ini sedang diusulkan untuk penetapan formasi ke Kemenpan-RB,” ujarnya.
Menurut Ilham, setelah formasi disetujui dan terinput di sistem BKN, tahapan berikutnya adalah pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) oleh calon peserta.
Proses ini menjadi bagian penting sebelum pelaksanaan seleksi lebih lanjut. Ia menegaskan, BKPSDMD akan meminta seluruh SKPD di lingkup Pemkot Makassar untuk melaporkan kondisi terkini tenaga honorer non-ASN.
“Khususnya yang sudah tidak aktif bekerja, meninggal dunia, atau memiliki kinerja buruk,” tururnya.
Dengan langkah ini, BKPSDMD Makassar berharap proses penetapan formasi honorer berjalan lebih akurat, objektif, dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Data ini penting agar tidak ikut diusulkan dalam formasi baru. Kita ingin memastikan formasi yang diusulkan benar-benar untuk tenaga yang layak dan aktif bekerja,” jelasnya.
Sedangkan, Kepala Inspektorat Kota Makassar, A. Asma Zulistia Ekayanti, memaparkan sejumlah kriteria dan urutan prioritas bagi tenaga honorer yang dapat diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Menurut Asma, honorer yang berpeluang diusulkan menjadi PPPK paruh waktu adalah. Pertama, Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus.
Kedua, Pegawai non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK, namun tidak mengisi atau tidak mendapat lowongan kebutuhan yang tersedia.
“Ketiga, pelamar PPPK yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, tetapi gagal mengisi formasi sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengisian lowongan harus memperhatikan data yang valid dan kebutuhan riil dari database, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Aspek kemampuan keuangan daerah harus diperhitungkan. Jangan sampai terjadi lonjakan anggaran penggajian PPPK paruh waktu yang terlalu besar dibanding kondisi sebelumnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan urutan prioritas pengusulan. Pertama, ASN yang terdaftar di database BKN dan masih aktif bekerja. Meski demikian, perlu verifikasi ulang karena ada temuan pegawai yang terdata namun tidak aktif menjalankan tugas.
Kedua, non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN tetapi telah aktif bekerja minimal dua tahun berturut-turut. Evaluasi ketat tetap diperlukan untuk memastikan keaktifan tersebut.
“Ketiga, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Dasar yang terdaftar di pangkalan data kelulusan PPG,” jelasnya.
Dengan langkah ini, Pemkot Makassar berharap usulan PPPK paruh waktu dapat tepat sasaran, adil, dan tidak menimbulkan beban fiskal berlebih bagi daerah.
Ia mengingatkan bahwa verifikasi keaktifan kerja menjadi kunci penting dalam proses ini. Ada honorer yang jarang masuk atau tidak konsisten bekerja.
“Ini harus disaring agar yang diusulkan benar-benar aktif dan memenuhi syarat,” tegasnya. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login