Pemkot Makassar
Pemkot Makassar–Unhas Perkuat Kolaborasi Pembangunan di Pulau
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar kembali mempertegas komitmennya dalam membangun kota secara inklusif dan berbasis riset, termasuk Pembangunan di Pulau.
Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Hasanuddin (Unhas), yang dilaksanakan di Kampus Unhas, Tamalanrea.
Penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Rektor Unhas, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa.
Keduanya sepakat memperkuat kerja sama lintas sektor, mulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penataan wilayah kepulauan, penanganan banjir, hingga pembangunan infrastruktur strategis di Kota Makassar.
“MoU ini bukan hanya seremoni, tapi bentuk komitmen untuk menjawab persoalan nyata di lapangan, baik di darat dan terutama di Keplualauan,” jelas Munafri.
“Kami membutuhkan banyak masukan, riset, dan kolaborasi akademik dari Unhas untuk membangun kota ini secara terarah,” tambah Appi.
Sebagai tindak lanjut dari kerja sama strategis antara Pemerintah Kota Makassar dan Universitas Hasanuddin, kedua pihak merencanakan kunjungan langsung ke wilayah kepulauan di Kota Makassar.
Langkah ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan serta merumuskan solusi konkret dan berbasis riset dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah pulau.
“Kami Pemerintah Kota menaruh harapan besar agar bersama Unhas membangun wilayah Pulau. Perlu menjadi fokus bersama dalam hal pembangunan, banyak yang kami bernahi di Pulau. Jadi, bisa kita kunjungi kembali pulau,” imbuh Appi.
Munafri menekankan pentingnya pembangunan yang menyentuh masyarakat pesisir dan kepulauan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah kota ingin membangun kembali pola komunikasi yang kuat dengan Unhas, khususnya untuk merumuskan solusi konkret atas tantangan di wilayah pulau-pulau.
“Kita perlu lihat lagi seperti apa kondisi pulau-pulau kita saat ini. Di situlah kita ingin hadir. Warga pulau juga punya hak atas pembangunan yang adil,” ungkapnya.
Selain itu, penanganan banjir menjadi salah satu isu utama yang tengah berjalan. Munafri menggarisbawahi bahwa kerja sama teknis dan akademis dengan Unhas sangat dibutuhkan dalam menyusun strategi jangka panjang.
Termasuk dalam hal pengelolaan drainase, tata ruang, dan pembangunan kawasan rendah resiko bencana.
Kerja sama juga meliputi pengembangan kawasan baru seperti di wilayah Muntia, yang selama ini dikenal sebagai kawasan nelayan dengan keterbatasan ekonomi.
Pemkot Makassar merencanakan pembangunan kawasan terpadu yang meliputi stadion baru, penguatan sektor ekonomi masyarakat, dan penyediaan fasilitas penunjang.
“Kami ingin menjadikan Untia sebagai kawasan yang punya nilai tambah. Tak hanya membangun stadion, tapi juga menciptakan ekosistem pendukung di sekitarnya,” jelas Munafri.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyinggung soal tantangan besar yang dihadapi Kota Makassar, yakni pengelolaan sampah yang kian kompleks.
Menurutnya, Makassar saat ini menghadapi situasi darurat kampung, dengan volume sampah harian mencapai 1.000 hingga 1.300 ton, mayoritas merupakan sampah organik.
“Masalah kita bukan hanya menumpuk, tapi juga mendalam. Kami butuh pendekatan yang berbasis sains dan teknologi, dan di sinilah peran Unhas sangat kami harapkan,” tegasnya.
Appi juga menyampaikan bahwa hampir semua kajian dan dokumen penting yang dibawa ke Forum Perangkat Daerah (FPD) dilakukan dengan pendampingan dari akademisi Unhas.
“Keterlibatan perguruan tinggi menjadi kunci dalam memastikan kebijakan berjalan berbasis data dan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Rektor Unhas, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, dalam sambutannya turut menyambut baik perpanjangan kerja sama ini.
Ia menegaskan bahwa Unhas selalu siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan berbasis riset dan keberlanjutan.
Kerja sama ini diharapkan tak hanya berdampak pada pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah, tetapi juga mempercepat terwujudnya visi Makassar sebagai kota maju, hijau, dan inklusif, dengan dukungan penuh dari kekuatan akademik.
Jamaluddin Jompa, menegaskan pentingnya mengakselerasi kolaborasi antara Unhas dan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan.
Menurutnya, kolaborasi antara institusi akademik dan pemerintah harus benar-benar dioptimalkan, tidak hanya sebatas kedekatan fisik atau pertemuan seremonial.
“Kita Unhas ini secara geografis dekat dengan Pemkot, tapi jangan hanya dekat secara lokasi. Kita harus dekat dalam aksi, kerja nyata, dan solusi bersama,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unhas secara khusus menyoroti kondisi masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi berbagai kesenjangan, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur ekonomi.
“Masyarakat di pulau-pulau sering kali hanya jadi objek simpati. Padahal mereka butuh solusi konkret yang menyentuh langsung kehidupan mereka,” ujarnya.
Guru besar Ilmu Kelautan itu menyebutkan, bahwa saat ini Unhas bersama mitra dari Jepang tengah mendorong hadirnya teknologi terapan seperti cold storage berbasis tenaga surya yang memungkinkan hasil tangkapan nelayan langsung tersimpan dalam rantai dingin untuk menjaga kualitas produk laut.
Inovasi ini disebut bisa mendongkrak nilai jual ikan lokal, termasuk untuk kebutuhan restoran sushi dan pasar ekspor.
Rektor juga menegaskan bahwa perhatian terhadap masyarakat sekitar kampus harus menjadi prioritas awal. Ia mencontohkan berbagai masalah sosial di kawasan belakang kampus, seperti akses jalan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang masih belum terselesaikan.
“Kampus ini harus menjadi laboratorium hidup. Jika ada masalah di sekitar kita, maka di situlah inovasi dan kontribusi Unhas harus hadir pertama kali,” katanya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap proyek infrastruktur seperti jalan di sekitar kampus yang belum rampung meskipun telah direncanakan sejak lama.
Menurutnya, proyek ini harus dikawal agar dapat segera memberikan manfaat bagi warga.
Prof. Jamaluddin menyampaikan bahwa Unhas siap menjadi mitra aktif dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai program strategis Pemkot Makassar.
Ia menilai kehadiran Wali Kota Munafri Arifuddin merupakan bentuk keterbukaan pemerintah terhadap sinergi kampus dan birokrasi.
“Ini harus dimanfaatkan bersama demi kepentingan masyarakat luas, baik di kota maupun di pulau,” ujar Prof. Jamaluddin.
Ia juga menekankan bahwa semua pihak harus bergerak bersama dalam semangat kolaborasi untuk membawa perubahan nyata.
“Jangan tunggu sempurna dulu, yang penting bergerak. Kita kolaborasi, akselerasi, dan terus evaluasi,” imbuh dia.
Dia juga menegaskan komitmen Unhas untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Kota Makassar melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota.
“Sekali lagi saya tekamankan, Unhas berada di Makassar. Tentu tidak elok jika inovasi-inovasi dari kampus ini tidak diterapkan di kota tempat kami berdiri,”” tegas Prof. Jamaluddin.
Menurutnya, hampir semua bidang keilmuan dan riset yang dikembangkan di Unhas berpotensi besar untuk diimplementasikan di Makassar mulai dari penanganan banjir, pengelolaan sampah.
Lanjut dia, tata ruang, hingga penguatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan kawasan pesisir serta kepulauan.
Makassar adalah kota yang sangat ideal untuk menjadi laboratorium penerapan hasil-hasil kajian.
“Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Makassar punya kompleksitas, sekaligus peluang yang luar biasa untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi,” jelasnya.
Prof. Jamaluddin juga menekankan pentingnya kontribusi Unhas dalam mendorong penguatan wilayah Indonesia Timur. Melalui kolaborasi dengan Pemkot Makassar, Unhas ingin menjadi penggerak utama dalam pengembangan SDM, penguatan desa-desa muda, serta transformasi berbasis riset dan teknologi di kawasan timur Indonesia.
“Unhas adalah kebanggaan Indonesia Timur. Maka sudah seharusnya kami berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah, terutama yang bermula dari Makassar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kerja sama antara Unhas dan Pemkot Makassar selama ini telah berjalan baik, namun ke depan akan semakin ditingkatkan dari sisi program, akselerasi kebijakan, dan kontribusi nyata ke masyarakat.
“Kita ingin kolaborasi ini tidak sekadar seremonial, tapi benar-benar bisa diakselerasi dalam kegiatan harian. Baik Unhas maupun Pemkot, harus berkembang secara paralel, dan sinergi ini jadi kunci mencapai target-target pembangunan ke depan,” pungkasnya. (*)
Pemkot Makassar
Pemkot Makassar Luncurkan Pete-pete Laut Gratis, Warga Kepulauan Sangkarrang Kini Nikmati Akses Transportasi Antar Pulau
Kitasulsel–MAKASSAR – Masyarakat kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut gratis yang selama ini menjadi harapan warga. Pemerintah Kota Makassar secara resmi melakukan soft launching program Pete-pete Laut melalui pengoperasian kapal KM Banawa Nusantara 27 di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).
Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Program yang menjadi salah satu janji politik pasangan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham itu kini mulai direalisasikan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga pulau-pulau terluar Kota Makassar.
“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri saat meresmikan pengoperasian kapal di Dermaga Pulau Barrang Lompo.
Solusi Keterbatasan Transportasi Kepulauan
Selama bertahun-tahun, persoalan transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat kepulauan. Mobilitas pelajar, guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga masyarakat umum sering kali terkendala keterbatasan armada dan tingginya biaya perjalanan antar pulau.
Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berupaya menghadirkan solusi konkret dengan menyediakan layanan transportasi laut gratis yang beroperasi secara terjadwal.
Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 WITA, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga kawasan pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.
Munafri menegaskan bahwa layanan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat.
“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.
“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” tambah wali kota yang akrab disapa Appi.
Menurutnya, kehadiran Pete-pete Laut merupakan tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Makassar dengan gugusan pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.
Dorong Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Warga
Munafri menjelaskan, layanan transportasi laut gratis tidak hanya bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik.
Selama ini banyak pelajar yang harus menempuh perjalanan laut untuk bersekolah, guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil, hingga tenaga kesehatan yang harus menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.
Dengan hadirnya layanan transportasi yang terjadwal dan gratis, berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelasnya.
Program Pete-pete Laut juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada konektivitas antar pulau maupun ke Kota Makassar.
Pemerintah Siapkan Penambahan Armada
Meski baru diawali dengan satu armada, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rencana pengembangan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan.
Munafri mengakui bahwa satu kapal belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat.
Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kebutuhan operasional dan pembiayaan untuk membuka peluang penambahan armada pada masa mendatang.
“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan ke depan layanan ini dapat diperkuat dengan penambahan dua hingga tiga armada tambahan agar frekuensi perjalanan semakin meningkat.
Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas
Selain memastikan akses transportasi tersedia, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan pelayaran.
Munafri meminta seluruh standar keamanan dan keselamatan kapal dipenuhi secara maksimal, mengingat kapal tersebut dapat mengangkut sekitar 30 penumpang dalam satu perjalanan.
“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai serta tidak boleh overload,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung atau life jacket serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama pelayaran.
“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesannya.
Dishub Pastikan Awak Kapal Bersertifikat
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa armada yang digunakan merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.
Menurut Rheza, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi keselamatan maritim.
“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.
Seluruh awak kapal telah mengantongi sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), serta Security Awareness Training yang menjadi syarat wajib bagi pelaut.
Ia juga menjelaskan bahwa program Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran baru, melainkan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya.
“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” ujarnya.
Untuk mendukung operasional kapal selama setahun, Dishub telah mengalokasikan anggaran bahan bakar serta pemeliharaan kapal. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.
Tantangan Infrastruktur Dermaga
Di balik hadirnya layanan transportasi laut gratis tersebut, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur di pulau-pulau tujuan.
Rheza mengungkapkan bahwa beberapa pulau yang masuk dalam rute pelayanan masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal belum dapat bersandar secara langsung.
Salah satu contohnya berada di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga. Kondisi tersebut membuat kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” jelasnya.
Simbol Pemerataan Pembangunan Kepulauan
Kehadiran Pete-pete Laut tidak hanya menjadi layanan transportasi baru, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses.
Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar memperoleh hak yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tutur Munafri.
“Pulau-pulau di sini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.
Pada kegiatan soft launching tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Dengan mulai beroperasinya Pete-pete Laut, warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini tidak lagi sekadar mendengar rencana pembangunan. Mereka telah merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login