Connect with us

Kementrian Agama RI

Menag dan Cendekiawan Kristen Bahas Cegah Intoleransi lewat Kurikulum Berbasis Cinta

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa upaya mencegah intoleransi memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada peraturan pemerintah atau undang-undang.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi dari Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Ruang VVIP Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

“Sekalipun ada undang-undang yang paling baik pun juga, itu bukan jaminan. Ada hal yang sangat mendasar, yaitu rasa cinta kepada sesama manusia, cinta kepada Tuhan, dan cinta kepada alam, maka kami kembangkan Kurikulum Berbasis Cinta,” ujar Menag Nasaruddin Umar, Kamis (14/8/2025).

Menurut Menag, regulasi memang penting, namun perubahan perilaku masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan aturan formal. “Tidak mungkin kita bisa merubah perilaku masyarakat tanpa merubah sistem etika masyarakat. Dan tidak mungkin kita bisa merubah etika masyarakat tanpa merubah sistem teologinya,” jelasnya.

BACA JUGA  Menag Dukung Transformasi STAIN Majene jadi UIN

Menag juga memaparkan bahwa Kementerian Agama tengah mengembangkan konsep ekoteologi, yang menekankan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam.

“Kalau ini sudah disetarakan, kita tidak melihat orang lain sebagai orang lain, tapi sebagai diri kita sendiri. Bahkan alam semesta pun bagian dari diri kita,” tutur Menag.

Badikenita Sitepu, Ketua Umum PIKI, menyambut baik pandangan Menag dan menyatakan bahwa pihaknya juga memandang penting penguatan nilai-nilai kemanusiaan di atas sekat mayoritas-minoritas.

“Bagi kami, keutuhan dan keharmonisan bangsa harus menjadi tujuan utama. Karena itu, apapun yang bisa kita lakukan bersama untuk mewujudkannya, termasuk mempererat hubungan dengan alam, akan kami dukung penuh,” ujarnya.

BACA JUGA  Menag Buka Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025 di NTB

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas iman untuk memperkuat toleransi. “Di PIKI, kami sudah bergabung dengan berbagai organisasi cendekiawan lintas agama.

Kami percaya, dialog dan kerja sama yang berkelanjutan adalah jalan terbaik untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan cinta kepada sesama, sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri,” kata Badikenita.

Menag Nasaruddin juga mengkritisi praktik pembelajaran agama yang justru menanamkan kebencian kepada pihak berbeda.

Ia menekankan pentingnya kurikulum yang menumbuhkan sikap saling menghargai sejak pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. “Mengajarkan kebencian bukan mengajarkan agama.

Kita ingin generasi yang tumbuh dalam lingkup saling percaya satu sama lain,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa kerusakan alam juga menjadi ancaman serius bagi umat manusia.

BACA JUGA  Lantik Tujuh Pejabat Eselon II, Menag: Harus Berintegritas

“Kalau alam ini tidak damai dengan kita, kiamat akan datang lebih awal. Karena itu, krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan harus diatasi bersama,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Dr Bunyamin M Yapid: Perbedaan Penetapan 1 Ramadan Harus Disikapi dengan Bijak

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Tenaga Ahli Menteri Agama RI, DR H Bunyamin M Yapid, turut menghadiri Sidang Isbat penetapan 1 Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta.

Kehadiran Dr H Bunyamin M Yapid, Lc., M.H., dalam forum strategis tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses pengambilan keputusan pemerintah terkait awal bulan suci Ramadhan. Sidang Isbat sendiri menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah mempertimbangkan hasil hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam keterangannya, Dr Bunyamin berharap perbedaan penentuan awal Ramadhan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat dapat disikapi secara bijak dan dewasa.

“Perbedaan metode dalam menentukan awal Ramadhan adalah bagian dari khazanah keilmuan Islam. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga ukhuwah dan persatuan umat,” ujarnya.

BACA JUGA  Menag RI Terima Kunjungan Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita

Ia menekankan bahwa keputusan pemerintah melalui Sidang Isbat merupakan hasil ijtihad kolektif yang melibatkan para ahli dan berbagai unsur ormas Islam. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap saling menghormati jika terdapat perbedaan dalam pelaksanaan awal puasa.

Dr Bunyamin dikenal sebagai putra daerah asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang kini berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Kiprahnya dalam bidang keagamaan dan pendidikan menjadikannya salah satu figur yang diperhitungkan dalam forum-forum strategis keislaman di Indonesia.

Partisipasinya dalam Sidang Isbat tahun ini sekaligus menunjukkan kontribusi putra daerah dalam pengambilan kebijakan penting di tingkat nasional, khususnya dalam penetapan momentum keagamaan yang menyangkut umat Islam di seluruh Tanah Air.

BACA JUGA  Dari Tanah Suci, Menag Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih dan Doakan Pilkada Berjalan Lancar
Continue Reading

Trending