Pemkot Makassar

Jalur Alternatif Baruga–Leimena Siap Atasi Kemacetan Timur Makassar

Published

6 bulan ago

10 September 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar, dibawa kepemimpinan Munafri Arifuddin, terus mencari solusi konkret untuk mengatasi persoalan kemacetan yang kerap terjadi di wilayah timur kota.

Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah dengan menyiapkan jalur alternatif bersama Kalla Group melalui kawasan Baruga Antang, kerap macet menjadi langganan warga Manggala.

Jalur ini akan menjadi penghubung strategis antara Kecamatan Manggala dan Tamalanrea, sekaligus membuka akses baru dari Baruga Antang menuju Jalan Dr. Leimena hingga ke poros Jalan Perintis Kemerdekaan.

Rencana pembangunan jalan alternatif tersebut diawali dengan survei lokasi yang langsung dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama jajaran terkait, berlangsung di Bukit Baru Antang, Rabu (10/9/2025).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pembangunan jalur alternatif Baruga–Leimena menjadi salah satu solusi strategis bagi warga di Kecamatan Manggala dan wilayah timur Kota Makassar.

Jalur baru ini, diyakini mampu mengurai kemacetan yang selama ini menjadi persoalan utama di kawasan tersebut.

“Jalur ini menjadi solusi bagi warga yang tinggal di Manggala dan wilayah timur kota. Mau tidak mau, suka atau tidak, kita memang harus mencari jalan alternatif karena sekarang ini semua akses sudah macet,” ujar Munafri saat meninjau lokasi rencana pembangunan jalan alternatif.

Hadir Kadis Penataan Ruang Makassar Fuad Azis, Kadis PU Zuhaelsi Zubir, Kadis DLH Helmy Budiman, Camat Manggala dan Camata Panakkukang. Dari pihaj Baruga, hadir Ricky theodores selaku CEO Kalla Land & Property, M Natsir Mardan selaku COO Kalla Land.

Munafri dari kawasan hulu di bukit baruga, menijau langsung di hilir tepat jembatan Leimena. Melihat langsung peta dan jalur tembus jalan baru tersebut.

Adapun trase jalan baru akan melintasi aliran Sungai Tello, tepatnya dari kompleks Baruga dekat area driving range golf, kemudian menyusuri sungai sejauh kurang lebih 1,5 kilometer hingga tembus ke Jalan Leimena di sekitar jembatan.

Jalur ini dirancang dengan lebar sekitar 30 meter, tidak hanya difungsikan sebagai akses lalu lintas, tetapi juga dikembangkan sebagai kawasan penunjang ekonomi masyarakat.

Nantinya, di sepanjang ruas jalan akan dikerjakan akhir tahun 2025 ini, dibangun sentra kuliner dan pasar wisata di sekitar tepian sungai.

Selain itu, jalur baru ini diproyeksikan dapat tembus hingga ke kawasan BTP dengan panjang kurang lebih 5 kilometer, sehingga memberikan alternatif akses yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat.

Dengan dibebaskannya lahan di beberapa titik strategis, pembangunan jalan alternatif ini diharapkan mampu mengurai kepadatan arus kendaraan, sekaligus menghadirkan ruang baru yang bermanfaat bagi mobilitas maupun pertumbuhan ekonomi warga sekitar.

Lebih lanjut Munafri mengungkapkan, komunikasi dengan berbagai pihak telah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan optimisme jalur baru bisa segera terealisasi.

“Tim yang sudah dibentuk juga mulai memetakan pekerjaan awal,” tuturnya.

Appu menuturkan, aspek teknis pembangunan jalan, termasuk proses pembebasan lahan yang berbeda antara pemerintah dan swasta.

“Kalau swasta menghitung kebebasan itu tidak serumit kami. Tapi kalau pemerintah, dalam proses pembebasan kita akan memaksimalkan apa yang bisa dilakukan,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain menghadirkan akses baru untuk lalu lintas, pembangunan jalur alternatif juga akan dipadukan dengan sistem penanggulangan banjir.

“Sekaligus kita akan maksimalkan pembuatan alur-alur air untuk mengantisipasi genangan. Jadi manfaatnya ganda, mengurai kemacetan sekaligus menangani banjir,” katanya.

Munafri berharap seluruh pihak, termasuk kecamatan dan masyarakat, dilibatkan aktif dalam proses sosialisasi.

Selain akses jalan, menurutnya, salah satu tantangan yang sering muncul adalah jumlah pedagang yang ingin berjualan lebih banyak daripada kapasitas yang tersedia.

“Biasanya yang eksis itu hanya sekitar 30 pedagang, tapi yang mau itu bisa sampai 200. Ini yang harus ditata sejak awal,” jelasnya.

Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan butuh waktu sekitar enam bulan untuk mengubah kebiasaan pedagang dari pasar tradisional ke pasar modern.

“Tapi kalau sudah masuk pasar modern, semuanya harus tertata rapi. Sebenarnya ini kesempatan bagi mereka untuk beradaptasi, meningkatkan kualitas, dan tentu lebih tertib,” pungkasnya. (*)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

17 jam ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.