Kabupaten Sidrap

Kawal IP300, Bupati Sidrap Pimpin Rapat Koordinasi di Padangloang

Published

3 bulan ago

12 September 2025

Kitasulsel–SIDRAP Dalam rangka memastikan kelancaran program Indeks Pertanaman 300 (IP300), Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, menggelar rapat koordinasi bersama jajaran terkait di Desa Padangloang, Kecamatan Dua Pitue, Jumat (12/9/2025).

Rapat ini memperkuat sinergi lintas sektor demi suksesnya program unggulan pertanian, termasuk memastikan ketersediaan air irigasi, pupuk, dan benih jenis genjah.

Bupati Sidrap hadir didampingi Anggota DPRD Hj. Kartini, Kadis PSDA Andi Safari Renata, Camat Dua Pitue Andi Sammang, Kabid Sarana Prasarana DTPHPKP Suriyanto, Kepala Desa Padangloang Dais Labanci, babinsa, serta perangkat desa setempat.

Mengawali arahannya, Bupati Syaharuddin Alrif menyampaikan dirinya bersama sejumlah bupati lainnya baru saja rapat dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

“Salah satu informasi yakni di Sidrap tidak ada kenaikan pajak. Juga dibahas pelaksanaan IP300,” jelasnya.

Syaharuddin selanjutnya mengapresiasi hasil panen musim tanam kedua di Padangloang. Selain produksi meningkat, harga gabah juga naik dari panen sebelumnya.

“Ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah saat ini mematok harga Rp6.500 per kilogram, didukung distribusi pupuk lancar dan ketersediaan air berjalan dengan baik seperti saya sampaikan kampanye lalu,” tuturnya.

Ditambahkan Syaharuddin, momentum ini harus dimanfaatkan untuk melaksanakan IP300 (tiga kali menanam setahun di lahan yang sama) sehingga meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat.

“Juga memperluas lapangan kerja, mengingat sekitar 90 persen masyarakat Sidrap bergantung pada sektor pertanian,” pungkasnya. (*)

Kabupaten Sidrap

Ketua TP PKK Sidrap Hadiri Rakerda PKK Sulsel 2025, Bahas Penyelarasan Program 2025–2029

Published

2 minggu ago

2 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Hj. Haslindah Syaharuddin, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Tahun 2025 yang digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (2/12/2025). Kegiatan yang berlangsung hingga 4 Desember 2025 ini merupakan kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel dan TP PKK Provinsi Sulsel.

Rakerda 2025 mengusung agenda besar penyelarasan arah Gerakan PKK periode 2025–2029. Pembahasan tersebut disesuaikan dengan hasil Rakernas X PKK 2025, arah kebijakan RPJMN, serta RPJMD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga program PKK di seluruh daerah dapat berjalan lebih terarah dan sinkron.

Gubernur Sulsel Tekankan Penguatan Sinergi Daerah

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang hadir membuka kegiatan, menegaskan pentingnya koordinasi antara TP PKK kabupaten/kota dengan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Ia menyebut bahwa keselarasan program akan memperkuat efektivitas berbagai program prioritas pemerintah daerah.

“Saya berharap kabupaten/kota terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD guna mendukung pelaksanaan program prioritas. Kita perlu mengevaluasi kegiatan yang sudah dan belum berjalan serta mengapresiasi capaian yang telah baik,” ujarnya.

PKK Didorong Perkuat Peran Strategis

Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naoemi Octarina, dalam arahannya menekankan bahwa PKK memiliki posisi strategis dalam mendukung RPJMD Sulsel 2025–2029, terutama terkait pemberdayaan keluarga dan penguatan peran perempuan.

“Kami berharap Rakerda bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang untuk menyusun program yang bersinergi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Pembahasan Kebijakan dan Penguatan Program

Rangkaian kegiatan Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel dan Kepala Dinas PMD Sulsel. Keduanya memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah hingga 2029 serta langkah strategis dalam penguatan peran PKK pada program pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Selain dihadiri Ketua TP PKK Sidrap, kegiatan ini juga diikuti para ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sulsel serta sejumlah pimpinan OPD provinsi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat keselarasan program PKK di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang.