Politics

PSI Sulsel Konsolidasi di Luwu Timur, Bupati Irwan Bachri: Pemerintah Siap Bersinergi!

Published

2 jam ago

20 September 2025

Kitasulsel—LUWU TIMUR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Selatan menggelar konsolidasi struktur partai di Kabupaten Luwu Timur. Agenda yang dipimpin langsung Ketua DPW PSI Sulsel, Muammar Ferirae Gandi, ini berlangsung di Hotel Sukumbang, Sabtu (20/9/2025), dan turut dihadiri Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam.

Dalam sambutannya, Muammar Gandi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Irwan Bachri Syam. Ia menekankan pentingnya tiga hal dalam politik, yakni integritas, komunikasi, dan aksi nyata.

“Politik itu ada tiga: integritas, komunikasi, dan aksi nyata. Saya yakin kader PSI di Luwu Timur sudah paham bagaimana mewujudkannya,” ujar Gandi, yang disambut tepuk tangan pengurus dan kader PSI Luwu Timur.

Gandi juga menegaskan bahwa kehadirannya bersama pengurus DPW bertujuan memastikan proses perampungan struktur internal PSI di Luwu Timur berjalan maksimal.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana perkembangan kepengurusan PSI di Luwu Timur. Semoga segera rampung dan siap bekerja,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memberikan apresiasi kepada Muammar Ferirae Gandi Rusdi sebagai representasi anak muda yang berani memimpin partai politik di Sulawesi Selatan.

“Ketua DPW PSI Sulsel, Bro Gandi, adalah simbol anak muda dari Timur yang berani men-drive dan memimpin partai politik. Pemerintah daerah tentu selalu siap bersinergi dan berkolaborasi dengan partai politik, karena pemerintah tidak bisa lepas dari peran partai,” ungkap Irwan.

Ia juga menyinggung peran PSI dalam mendukung dirinya bersama Wakil Bupati Puspawati Husler pada Pilkada lalu. “PSI menjadi salah satu partai pendukung kami. Jadi koordinasi sudah terjalin sejak lama, hanya saja mungkin berbeda warna,” tambahnya.

Ketua DPD PSI Luwu Timur, Rully Hermawan, menegaskan pihaknya tengah menyelesaikan struktur kepengurusan dengan selektif. Menurutnya, PSI menargetkan bisa meraih lima kursi pada Pemilu mendatang.

“Kami optimis setiap daerah pemilihan (dapil) akan menyumbang kursi. Ada lima dapil, Insya Allah lima kursi bisa diraih,” kata Rully penuh optimisme.

Ketua Harian PSI Sulsel, Rahmansyah, juga memberikan motivasi kepada kader agar konsolidasi ini menjadi langkah awal membesarkan PSI di Sulawesi Selatan.

“Ini adalah start awal, jangan berhenti di sini. Mari kita turun ke masyarakat, yakinkan mereka bahwa PSI bisa menjadi partai besar di Sulsel,” tegas Rahmansyah.

Dalam kegiatan ini, turut hadir sejumlah pengurus DPW PSI Sulsel, di antaranya Wakil Ketua Sukarno Lallo, Ketua Bidang OKK Andi Ikhsan Hamid, Wakil Bendahara Sandri, Wakil Sekretaris Sandra Santi, serta Ketua Bappilu PSI Sulsel Andi Muhammad Fajrin.

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

1 minggu ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.