Connect with us

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dampingi Walikota Makassar Terima Bantuan Pangan Beras Dari Pemerintah Pusat

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Makassar Mahyudin, S.STP., M.Ap., Dampingi Walikota Makassar Ir. Moh Ramdan Pomanto, menerima bantuan Pangan Beras dari Pemerintah Pusat, Kamis (11/05/2023).

Pendistribusian digelar di Lorong Wisata Canberra, Jalan AP Pettarani V, ditandai dengan Pelepasan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Bantuan Pangan 2023 oleh Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto bersama Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar Muhammad Imron Rosidi.

Bantuan Pangan tersebut melalui Badan Pangan Nasional periode Maret 2023 dan mulai didistribusikan ke 45 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Wali Kota Danny Pomanto mengatakan penyaluran cadangan beras pemerintah merupakan komitmen pemerintah terkhusus pemerintah pusat bagi seluruh masyarakat perihal pemenuhan kebutuhan pokok.

Menurutnya, bantuan pangan beras dari pemerintah pusat akan semakin mempercepat masyarakat untuk mencapai resiliensi atau berdaya tahan yang sudah dibangun pemerintah kota melalui Program Lorong Wisata.

“Ini kebijakan pemerintah pusat yang luar biasa walaupun pemerintah kota berusaha membuat masyarakat resiliensi di mana ada ketahanan pangan di lorong-lorong. Tapi dengan bantuan ini akan membuat semakin cepat masyarakat untuk mencapai resiliensi, terutama dalam menghadapi kemungkinan kemarau panjang,” ungkap Danny Pomanto.

Kebijakan ini jelas kata Danny Pomanto memberi tanda bahwa semangat pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan pokok terutama menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi sejalan dengan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat atau public engagement yang sudah dibangun di lorong-lorong.

Danny Pomanto menyebutkan sudah ada 1.700 lebih lorong wisata yang sudah dibentuk Pemkot Makassar dari target 2.000 lorong wisata tahun ini.

Sehingga dua program pemerintah pusat dan kota bertemu sebagai bagian dari perkuatan masyarakat dalam membangun reseliensi sosial, ekonomi, dalam rangka menghadapi segala kemungkinan ke depan.

Sebab ada semangat masyarakat membangun dirinya untuk kemandirian pangan dan kemandirian ekonomi di sel-sel kecil dari kota ini yaitu melalui lorong.

“Jadi reseliensi masyarakat akan terbangun dengan penyaluran cadangan beras pemerintah ini dan reseliensi sosial juga akan terbangun dengan kekompakan penyaluran bibit-bibit oleh Pemkot,” ujarnya.

Sementara, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar Muhammad Imron Rosidi mengatakan khusus untuk Makassar ada 45 ribu KPM yang menerima bantuan beras dari pemerintah pusat.

“Untuk KPM Makassar agak relatif besar sekitar 45 ribu KPM atau 450 ton beras. Mudah-mudahan tujuh hari kedepan bisa selesai,” tuturnya.

Bantuan Pangan Beras dari Pemerintah Pusat ini akan diberikan selama tiga bulan ke 45 ribu KPM di Makassar. Periode Maret, April, dan Mei.

“Sekarang ini yang kita lepas baru Maret, setelah ini kita lanjut April dan Mei. Masing-masing KPM dapat 10 kilogram beras setiap bulan,” ucapnya.

Kata Muhammad Imron, bantuan ini menggunakan beras medium lokal dari Sulsel

“Mudah-mudahan secara kualitas beras yang terbaik. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar dengan baik” tutupnya.

Diketahui, 450 ton beras ini akan didistribusikan ke 153 kelurahan di Kota Makassar untuk selanjutnya disalurkan ke 45 ribu KPM.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Implementasi Program Nyata, Sidrap Era Syaharuddin Alrif Tunjukkan Penurunan Kemiskinan Signifikan

Published

on

KITASULSEL—SIDRAP – Implementasi program pro rakyat yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di bawah kepemimpinan Bupati H. Syaharuddin Alrif menunjukkan hasil nyata. Kabupaten penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan itu berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulsel.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan pada September 2025, Kabupaten Sidrap menempati posisi ketiga terendah tingkat kemiskinan dari 23 kabupaten/kota se-Sulsel. Persentase penduduk miskin di Sidrap tercatat sebesar 4,91 persen, hanya berada di bawah Kota Makassar (4,43 persen) dan Kota Parepare (4,44 persen).

Capaian ini diraih pada masa kepemimpinan pasangan Syaharuddin Alrif–Nurkanaah yang resmi memimpin Kabupaten Sidrap sejak 20 Februari 2025 lalu.

Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan menegaskan bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh elemen daerah.

“Alhamdulillah, ini kabar gembira bagi Kabupaten Sidrap. Capaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, mulai dari jajaran pemerintah, stakeholder, hingga partisipasi aktif masyarakat,” ujar Syaharuddin Alrif.

Ia menambahkan, sejak awal pemerintahannya berkomitmen menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, petani, dan pelaku usaha kecil.

Pengamat pemerintahan, Dr. Andi Fadli, menilai keberhasilan Sidrap menekan angka kemiskinan tidak terlepas dari kemampuan kepala daerah dalam mengimplementasikan program secara konsisten dan terukur.

“Capaian yang diraih Sidrap saat ini di bawah nahkoda H. Syaharuddin Alrif tidak datang secara instan. Program-program yang dijanjikan kepada masyarakat mampu dijabarkan dengan baik dalam kebijakan nyata. Hasilnya terlihat jelas, kemiskinan menurun dan Sidrap tumbuh menjadi kabupaten dengan pencapaian yang signifikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Andi Fadli menyoroti kemajuan Sidrap di berbagai sektor pembangunan, dengan sektor pertanian sebagai penopang utama. Sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, Sidrap dinilai berhasil menjaga produktivitas pertanian melalui penguatan irigasi, bantuan sarana produksi, pendampingan petani, serta kepastian distribusi hasil panen.

Selain pertanian, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan juga menunjukkan perbaikan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan capaian ini, Kabupaten Sidrap kian mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pembangunan yang efektif di Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi contoh bahwa program pro rakyat yang terimplementasi dengan baik mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Continue Reading

Trending