Megaproyek Triliunan Ditawarkan di Forum MIF

Published

3 tahun ago

17 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana membangun sejumlah megaproyek dengan anggaran mencapai triliunan rupiah. Megaproyek tersebut akan dibangun menggunakan skema investasi.

Sebab jika mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar, bakal menyedot dana yang sangat besar. Sementara banyak program lainnya yang tersebar di OPD lingkup Pemkot Makassar yang juga harus dijalankan.

Beberapa megaproyek yang akan dibangun Pemkot Makassar di antaranya Japparate, Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL), dan pembangunan kabel bawah tanah.

Untuk proyek PSEL, saat ini sementara dalam proses tender. Jika proses lelangnya berjalan lancar, ditarget Juli mendatang sudah ada pemenang yang ditetapkan.

Sementara untuk proyek Japparate dan pembangunan kabel bawah tanah, Pemkot Makassar akan menawarkannya di Makassar Investment Forum (MIF) yang akan digelar 14 Juli 2023 mendatang.

Japparate merupakan proyek revitalisasi Pantai Losari. Program ini akan menata dan mempercantik Pantai Losari, melengkapi dengan berbagai sarana dan pra sarana seperti jogging track, area perbelanjaan, tempat nongki, dan lainnya.

Diperkirakan, pembangunan Japparate ini bakal menelan anggaran sebesar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun. Proyek ini pun dimasukkan dalam Investment Project Ready to Offer yang diprakarsai oleh Phinisi Sultan yang merupakan program kerjasama antara PTSP dan Bank Indonesia.

Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto berharap proyek Japparate sudah bidding saat MIF 2023. “Kita sudah mulai bidding untuk Japparate nanti. Termasuk daerah yang ingin MIF, kita kurasi biar mereka sudah matang saat bertemu dengan investor,” ujar Danny Pomanto.

Dengan adanya MIF 2023, Danny Pomanto berharap iklim investasi terus menggeliat. Apalagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,4 persen di atas provinsi dan nasional.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Makassar Andi Zulkifli Nanda, memaparkan persiapan kegiatan MIF 2023. Ia didampingi Kepala Bagian Kerja Sama Pemkot Makassar Andi Zulfitra Dianta dan panitia MIF 2023.

“Karena Apeksi mendatangkan seluruh wali kota se-Indonesia, maka moment ini kami masukkan agenda MIF di hari terakhir,” kata Zulkifli Nanda usai rapat bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Jalan Amirullah, Rabu (17/5) malam.

Andi Zulkifli Nanda berharap pemerintah kota yang hadir dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan program atau proyek investasi di wilayahnya. Apalagi MIF 2023 rencananya akan dihadiri kurang lebih delapan negara. Beberapa di antaranya yakni Inggris, Jepang, Singapura, dan Belgia.

“Ini baru konsep, karena sebelum MIF dilaksanakan kita akan membuat formulir untuk memberitahukan kepada seluruh pemerintah kota terkait apa yang menjadi daya tarik di wilayah untuk dijual di MIF ini,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Andi Zulkifli Nanda, akan menyurat ke pihak kedutaan negara-negara yang akan hadir, Kementerian Investasi, serta berkoordinasi dengan Dinas PM-PTSP Sulsel terkait dengan MIF 2023.
“Nanti kita juga bersurat ke pemerintah kota. Di situ kita sampaikan apa yang mau mereka berkontribusi di MIF ini,” ungkapnya.

Andi Zulkifli Nanda menyebutkan, sama seperti MIF 2022, rencananya Pemkot Makassar kembali akan menawarkan proyek investasi Japparate hingga rencana pembangunan kabel bawah tanah. “Itu yang sementara untuk kita tawarkan ke investor. Jadi Pemkot Makassar misalnya mau buat program ducting sharing. Jadi jalur-jalur kabel bawah tanah itu yang kita promosikan ke perusahaan. Ada juga Japparate dan jalur tol,” tandasnya.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Implementasi Program Nyata, Sidrap Era Syaharuddin Alrif Tunjukkan Penurunan Kemiskinan Signifikan

Published

7 jam ago

9 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—SIDRAP – Implementasi program pro rakyat yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di bawah kepemimpinan Bupati H. Syaharuddin Alrif menunjukkan hasil nyata. Kabupaten penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan itu berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulsel.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan pada September 2025, Kabupaten Sidrap menempati posisi ketiga terendah tingkat kemiskinan dari 23 kabupaten/kota se-Sulsel. Persentase penduduk miskin di Sidrap tercatat sebesar 4,91 persen, hanya berada di bawah Kota Makassar (4,43 persen) dan Kota Parepare (4,44 persen).

Capaian ini diraih pada masa kepemimpinan pasangan Syaharuddin Alrif–Nurkanaah yang resmi memimpin Kabupaten Sidrap sejak 20 Februari 2025 lalu.

Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan menegaskan bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh elemen daerah.

“Alhamdulillah, ini kabar gembira bagi Kabupaten Sidrap. Capaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, mulai dari jajaran pemerintah, stakeholder, hingga partisipasi aktif masyarakat,” ujar Syaharuddin Alrif.

Ia menambahkan, sejak awal pemerintahannya berkomitmen menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, petani, dan pelaku usaha kecil.

Pengamat pemerintahan, Dr. Andi Fadli, menilai keberhasilan Sidrap menekan angka kemiskinan tidak terlepas dari kemampuan kepala daerah dalam mengimplementasikan program secara konsisten dan terukur.

“Capaian yang diraih Sidrap saat ini di bawah nahkoda H. Syaharuddin Alrif tidak datang secara instan. Program-program yang dijanjikan kepada masyarakat mampu dijabarkan dengan baik dalam kebijakan nyata. Hasilnya terlihat jelas, kemiskinan menurun dan Sidrap tumbuh menjadi kabupaten dengan pencapaian yang signifikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Andi Fadli menyoroti kemajuan Sidrap di berbagai sektor pembangunan, dengan sektor pertanian sebagai penopang utama. Sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, Sidrap dinilai berhasil menjaga produktivitas pertanian melalui penguatan irigasi, bantuan sarana produksi, pendampingan petani, serta kepastian distribusi hasil panen.

Selain pertanian, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan juga menunjukkan perbaikan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan capaian ini, Kabupaten Sidrap kian mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pembangunan yang efektif di Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi contoh bahwa program pro rakyat yang terimplementasi dengan baik mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.