Gelar Rapat Pembahasan Anggaran, PDAM Makassar Fokus Tingkatkan Pelayanan

Published

3 tahun ago

13 November 2023

Kitasulsel—Makassar—Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar menggelar Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran 2024 di Hotel Claro, Senin (13/11/2023).

Kegiatan ini guna membahas realisasi tahun 2023 serta program kerja dan rencana anggaran tahun 2024 setiap bagian dan wilayah pelayanan lingkup PDAM Makassar.

Beni Iskandar selaku Direktur PDAM Makassar dalam sambutannya menyampaikan, akhir November, semua BUMD harus menyerahkan anggaran pokok 2024 nantinya akan disepakati pada tingkatan selanjutnya.

“Tahun 2023 kita mengalami kemarau panjang sehingga laba perusahaan banyak yang tergerus, kami berharap dapat menerima bimbingan dan masukan dari bagian terkait, baik itu dari Bagian Perekonomian ataupun konsultan sehingga penyusunan RKAP 2024 lebih terarah dan lebih fokus dalam melaksanakan perencanaan dan meraih target,” ucap Beni.

Beni juga menambahkan bahwa pihaknya telah menyetorkan dividen ke rekening kas Pemerintah Kota Makassar dari laba tahun 2022 senilai Rp 9.277.228.938.

“Alhamdulillah kami telah menyetor dividen tahun buku 2022 ke Pemerintah Kota Makassar sebagai komitmen dan sesuai dengan PP 54 tahun 2017, bahwa BUMD yang sudah dinyatakan memperoleh laba positif wajib menyetorkan dividen, dimana beberapa tahun terakhir tidak pernah ada setoran,” tambah Beni.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar, Rusmayani Madjid memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi PDAM Makassar atas penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi tersebut dan mengharapkan agar pembahasan RKAP dapat segera dituntaskan.

“Atas nama Walikota, kami mengapresiasi pembahasan RKAP ini, semoga RKAPnya dapat tuntas di tempat ini sehingga secepatnya dapat ditindaklanjuti sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan,” ucapnya.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar, Nur Kamarul Zaman berharap penyusunan RKAP disusun berdasarkan Permendagri No.118 Tahun 2018 karena merupakan acuan bagi seluruh BUMD dalam menyusun RKAP.

Lebih lanjut, ia berpesan agar penentuan target dan investasi diproyeksi dengan baik.

“Jangan sampai salah dalam menentukan target, kami juga ingatkan agar investasi diatur dengan baik karena mengingat ada yang namanya risiko yang mesti dicegah sejak awal,” ucapnya.

Rapat koordinasi dihadiri seluruh direksi bersama pejabat struktural dalam lingkup PDAM Makassar. (*)

Nasional

Kapolri Rotasi Enam Kapolda, Sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri Juga Berganti

Published

17 jam ago

4 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi Polri dengan melantik dan memimpin serah terima jabatan enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) serta sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Rotasi tersebut mencakup pergantian pimpinan di enam kepolisian daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat Daya.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi:

Kapolda Aceh dijabat menggantikan .

Kapolda Sumatera Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Jawa Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Utara dijabat menggantikan .

Kapolda Papua Barat Daya dijabat menggantikan .

Kepala Divisi Humas Polri, , mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat institusi melalui regenerasi kepemimpinan.

“Pelantikan dan serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, rotasi jabatan dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” katanya.

Rotasi pejabat di lingkungan Polri merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang dilakukan secara berkala untuk mendukung peningkatan kinerja institusi, memperkuat kepemimpinan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.