Kepala Wilayah Andalas PDAM Makassar Respons Aduan Masyarakat

Published

2 tahun ago

22 Oktober 2023

Kitasulsel–Makassar--Kepala Wilayah Pelayanan 1 PDAM Kota Makassar Andi Mattalatta bergerak cepat melakukan perbaikan dan pembenahan atas aduan masyarakat,Minggu 22/10/2023.

Adapun temuan dan aduan masyarakat dimaksud adalah adanya bendera merah putih yang sedikit sobek di satu sisinya dan sementara tergantung dan berkibar di tiang bendera.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menemukan itu adalah mengatasnamakan diri Lembaga Investigasi bersama salah satu media online lantas mengadukannya kepada Kepala Wilayah Pelayanan 1.

“Iya, kami sudah koordinasikan dengan menyampaikan kepada anggota LSMnya dan kami juga sudah menjelaskan masalah tersebut, selanjutnya kami langsung memerintahkan kepada pejabat yang ada untuk segera menurunkan dan menggantinya dengan bendera yang baru,” jelas Andi.

“Jadi memang tidak terlalu diperhatikan benderanya karena teman-teman juga tidak laporkan, akan tetapi mereka rutin setiap pagi menaikkan bendera dan menurunkannya di sore hari, intinya persoalan tersebut sudah selesai karena benderanya telah diganti dengan yang baru,” tambah Andi.

Sementara itu, dihubungi terpisah Indira Mulyasari Paramastuti selaku Direktur Umum dan Pelayanan Perumda Air Minum Kota Makassar menyampaikan terima kasih atas atensi semua pihak atas segala hal yang menyangkut kinerja perusahaan.

“Saya kira memang harus diapresiasi, artinya saat ini kita sudah menjadi perhatian publik secara menyeluruh, jadi harus memperhatikan segala hal termasuk bendera ini”, ungkapnya.

Indira juga memerintahkan semua pejabatnya untuk terus bekerja maksimal apalagi disaat kemarau yang berkepanjangan di mana sebagian besar masyarakat di Kota Makassar kekurangan pasokan air bersih.

“Ini personel di wilayah pelayanan mungkin terlalu fokus mengurusi bantuan air bersih ke masyarakat jadi sedikit lalai perhatian bendera dan sudah diberikan teguran langsung agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” pungkasnya.

Kementrian Agama RI

Kemenag dan Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu

Published

2 jam ago

12 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu, termasuk pendidikan politik dan pelibatan perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, Selasa (12/08/2025).

Ketua Bawaslu menjelaskan, pendidikan politik yang berkesinambungan penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya mendapat pemahaman menjelang pemungutan suara.

“Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak jauh hari, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

Ia menambahkan, program ini juga akan menyasar kelompok perempuan dengan konsep Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” jelas Rahmat.

Menanggapi itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kemenag siap memberikan dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Menag Nasaruddin menilai keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan pemilu akan memberikan pengaruh signifikan di masyarakat.

“Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” tegasnya.

Disampaikan Menag bahwa program kerja sama ini, akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, termasuk Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh komponen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya. (*)