DPRD Makassar Terima Kunjungan KPK RI, Bahas Pencegahan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2023
Kitasulsel—Makassar—Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah IV mengunjungi DPRD Kota Makassar dalam rangka menyampaikan sejumlah Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintahan Daerah, Selasa, 14 November 2023.
Satgas Korsupgah yang dipimpin Kepala satuan tugas (Kasatgas) Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat melakukan audiensi dengan Walikota Makassar Ramdhan Pomanto bersama Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile dan Andi Nurhaldin serta seluruh Anggota DPRD Makassar.
Mengawali pertemuan, Walikota Makassar Ramdhan Pomanto mengucapkan terima kasih atas kedatangan Satgas Korsupgah dalam rangka sharing informasi pencegahan dan penindakan di sejumlah penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pihaknya berupaya berkomitmen berupaya dalam perbaikan sistem tata kelola pemerintahan.
“Kami pemerintah kota makassar dan DPRD selalu kompak dalam pengambilan keputusan dan perencanaan walaupun megalami beberapa dinamika yang keras tapi ujungnya kembali pada semangat membangun kota,” imbuhnya.
Sementara itu, berbagai penjelasan terkait hal ini, diperjelas Person in Charge (PIC) Korsup KPK RI wilayah Sulawesi Selatan, Tri Budi Rochmanto yang mengemukakan keterlibatan masyarakat dalam rangka pengaduan, masyarakat kota Makassar menunjukkan dominasi yang tinggi dari semua kabupaten di Sulsel.
Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh KPK RI, dalam hal ini rapat koordinasi atau rakor pencegahan pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 di Makassar.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh KPK Rl rapat koordinasi atau rakor pencegahan pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 di Makassar. Kami berharap ini menjadi bahan untuk lebih aware bagi anggota DPRD dalam penyelengaraan Permrintahan,” tegasnya.
Dalam Audiensi dan Rapat Koordinasi tersebut beberapa pertanyaan dilontarkan dari Anggota DPRD Makassar, seperti Hasanuddin Leo, Mario David, danAdi Rasyid Ali.(*)
Luwu Timur
Sekda Lutim Dukung Peningkatan Produksi Jagung untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Kitasulsel–LUWUTIMUR Sebagai upaya peningkatan produksi jagung mencapai target swasembada jagung 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, maka digelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan mendukung Produksi Jagung Kerjasama Polri, Selasa (12/08/2025), di Aula Sasana Praja Kantor Bupati.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, H Bahri Suli didampingi Kepala Bagian SDM Polres Luwu Timur, AKP Martinus Wemben.
H. Bahri Suli menyampaikan, dengan adanya program kerjasama antara Polisi, Bulog dan Pemerintah Kab. Luwu Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan berdampak positif bagi pengembangan komoditas jagung di Luwu Timur.
“Saya juga berharap agar pemerintah tingkat Kecamatan dan Desa ikut berperan aktif dalam program ini. Apalagi dengan adanya dukungan dari Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dari petani dengan jaminan harga dari Pemerintah dalam artian tidak boleh ada hasil panen petani yang tidak terserap tanpa persyaratan yang memberatkan petani,” ujar Bahri Suli.
Lewat kesempatan ini, H. Bahri Suli menekankan kepada Penyuluh Pertanian agar mengawal dan mendampingi petani jagung dalam budidaya dan selalu berkoordinasi dengan Babinkantibmas atau Polsek setempat agar program ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
“Olehnya itu, saya sangat berterima kasih dengan adanya program kerjasama antar Pemerintah, Polisi dan Bulog dalam produksi dan penyerapan hasil panen jagung. Saya juga berharap jika ada kendala-kendala di lapangan dapat di kordinasikan dengan baik,” tandas Sekda.
Sementara itu, Kabag SDM Polres Luwu Timur, AKP. Martinus Wemben mengatakan bahwa, dalam mendukung ketahanan pangan meliputi jumlah desa 125, kelurahan 3, dan polisi penggerak 128 personil.
Program ini, kata AKP. Martinus, dibagi dua yang pertama program pemanfaatan proyektif meliputi lahan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) dan yang kedua pemanfaatan lahan produktif yang bukan PTPN.
“Lahan PTPN ini tidak bisa ditanami jagung, ada juga lahan yang PTPN dikuasai oleh masyarakat, kemudian ada juga lahan yang jika dibuka tapi membutuhkan lebih banyak biaya,” ujar Martinus Wembem.
Polres Luwu Timur telah membentuk 5 desa binaan yang disebut Desa Tangguh Pangan Bhayangkara dengan tujuan untuk mendukung program ketahanan pangan di wilayah Luwu Timur, yaitu:
1. Desa Lumbewe, Kec. Burau
2. Desa Kertoraharjo, Kec. Tomoni Timur,
3. Desa Watang Panua, Kec. Angkona,
4. Desa Wanasari, Kec. Angkona,
5. Desa Puncak Indah, Kec. Malili.
Rakor dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lutim, Amrullah Rasyid, Kepala Badan Statistik (BPS) Lutim, Muh. Harta Saham, dan Kepala Bulog Palopo, Hadir Alamsyah.
Turut hadir dalam kegiatan ini para Staf Ahli, para Camat, para Kepala Desa, Penyuluh Pertanian dan para Petani. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login