Connect with us

Danny Pomanto akan Mutasi Besar-besaran Akhir Tahun 2023 di Atas Kapal Phinisi

Published

1 tahun ago

on

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan melakukan mutasi besar-besaran pada akhir tahun 2023. Rencana pelantikan pejabat hasil mutasi tersebut akan di lakukan di atas Kapal Phinisi.

“Belum, saya mau satu kaligus nanti, maksudnya beberapa tahap, karena banyak ini makanya saya suruh cepat-cepat supaya dia tau pelantikan di atas kapal,” kata Danny kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Rabu (13/12/2023).

Wali Kota Makassar dua periode tersebut belum bisa memastikan kapan mutasi akan dilakukan. Hal tersebut dikarenakan jadwalnya cukup sibuk beberapa hari ke depan.

“Tapi yang jelas saya kebetulan agak sibuk ini, ini malam ada KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) tanggal 15 acara di Tribun Karebosi, kemudian saya keluar kota, pulang keluar kota tanggal 17 itu ada acaranya DDI. Kemudian (tanggal) 22 ada acara dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Ini sambung menyambung, paling tidak sesudah itu,” ungkap Danny sapaan akrabnya.

Diberitakan sebelumnya, 4 pejabat eselon II lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Makassar tengah menjadi sorotan Danny Pomanto karena dianggap memiliki kinerja yang rendah. Diantara pejabat tersebut akan ada yang dinonjobkan.

“Saya bilang 4 pejabat paling rendah, paling rendah kinerjanya, kemungkinan di antara itu yang ada yang nonjob,” kata Danny saat di wawancarai wartawan, Senin (11/12/2023).

Danny masih engga membeberkan siapa 4 pejabat dengan kinerja rendah yang dimaksud. Dia mengaku akan mengumumkannya secara resmi pada refleksi akhir tahun nanti.

“Iya, saya akan umumkan nanti di refleksi akhir tahun. Nanti refleksi akhir tahun saya umumkan,” bebernya.

Selain itu, Danny juga menyebut ada 5 pejabat dengan kinerja terbaik. Pejabat yang dimaksud juga akan diumumkan pada refleksi akhir tahun. “Ada 5 yang kinerja terbaik, saya umumkan juga,” ucap Danny.

Diberitakan sebelumnya, Danny Pomanto mengaku akan ada pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinonjobkan hingga dimutasi dari jabatannya. Kebijakan itu akan diterapkan bagi pejabat yang berkinerja rendah.

“(Hasil job fit) Sudah (dikantongi). Ada (yang dinonjobkan dari pelaksanaan) job fit eselon II,” ungkap Danny kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Senin (20/11/2023).

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Kuota Haji 2025 Tetap Besar, Biaya Lebih Murah: Pemerintah Pastikan Pelayanan Optimal

Published

1 jam ago

on

6 Januari 2025

By

Kitasulsel—Jakarta — Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR hari ini menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. Hadir, Menag Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan jajarannya.

Raker menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. “Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00,” terang Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (6/1/2024).

BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen Nilai Manfaat yang bersumbar dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Bipih yang harus dibayar jemaah dan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah.

“Bipih yang dibayar jemaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” sebut Menag.

Menag Nasaruddin menyampaikan bahwa pengesahan hasil Raker dengan Komisi VIII DPR ini akan menjadi dasar bagi Presiden Prabowo Subiyanto untuk menetapkan BPIH. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Indonesia pada 2025 mendapatkan 221.000 kuota. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU. 17.680 jemaah haji khusus.

Mewakili Pemerintah, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR. Meski dalam masa reses, para wakil rakyat terus bekerja untuk memberikan yang terbaik kepada jemaah.

“Kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi VIII DPR,” terang Menag.

Menurutnya, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah disepakati sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal. BPIH ini juga merupakan harapan Presiden Prabowo Subiyanto yang mengobsesikan agar calon jemaah haji diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan biaya lebih murah, ketika itu dimungkinkan.

“Alhamdulilah pada kesempatan kali ini terwujud,” sebut Menag.

“Pada kesempatan lain, BPKH juga mendapat kesempatan yang baik karena nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji kita tidak sebesar tahun lalu. Artinya ada penghematan,” sambungnya.

Total nilai manfaat yang disepakati untuk digunakan pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sebesar Rp6.831.820.756.658,34. Angka ini lebih kecil sebesar Rp1.368.219.881.908,86 jika dibandingkan dengan nilai manfaat yang digunakan pada operasional haji 2024, sebesar Rp8.200.040.638.567,20.

“Atas nama pemerintah, kami bersama Ketua BP HAJI menyampaikan terima kasih setinggi tingginya. Harapan kita menjadi harapan masyarakat juga. Kami memohon kepada Allah, perjuangan ini bisa diterima baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat kita yang akan berhaji,” papar Menag.

Menag yakin penurunan biaya haji ini akan disambut baik oleh masyarakat. Namun, Menag juga berharap masyarakat tidak hanya tersenyum pada Januari 2024, saat mendengar biaya haji tahun ini turun. Lebih dari itu, kata Menag, pemerintah akan terus berupaya agar jemaah juga tersenyum pada saat penyelenggaraan haji di Juni mendatang.

“Kita ingin bukan hanya tersenyum di Januari tapi juga tersenyum di bulan Juni pada saat penyelenggaraan ibadah haji tidak ada kekurangan berarti yang dialami jemaah,” harap Menag.

Continue Reading

Trending