Connect with us

Makassar Nominator Paritrana Award 2023

Published

on

Kitasulsel—Makassar—-Kota Makassar nominator penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan/Paritrana Award 2023 di Sulawesi Selatan. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto telah mengikuti tahapan wawancara bersama dengan Tim Penilai di Hotel Marcure, Jalan AP Pettarani, Senin (19/02/2024).

Mereka yang masuk Tim Penilai adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulsel, Perwakilan Kantor Wilayah BPJSTK Sulawesi dan Maluku.

Perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan Sulsel, DPD APINDO Sulsel, Korwil KBSI Sulsel, Ahli Jaminan Sosial, Ahli Ekonomi, Ahli Hukum, dan Ahli Kebijakan.

“Kita masuk lagi dalam seleksi Paritrana di Sulsel, kami sangat berterima kasih atas diundangnya Kota Makassar ikut kembali dalam kompetisi ini,” ucap Danny Pomanto usai mengikuti wawancara.

Danny Pomanto pun merasa bersyukur Makassar masuk kembali dalam kandidat penerima Paritrana Award 2023.

Ini menandakan Pemkot Makassar memiliki peran penting dalam pemberian jaminan sosial kepada masyarakat.

Apalagi baru-baru ini, BPJSTK 35 ribu pekerja rentan di Kota Makassar akan dicover Pemkot Makassar.

“Sebenarnya bagi kami, award itu bukan yang utama, tapi bagaimana masyarakat itu puas di Makassar dengan tanggung jawab pemerintah terhadap warganya,” ujarnya.

“Kalau tahun ini berjalan dengan baik, itu sudah lebih dari 10 persen masyarakat Kota Makassar tercover dengan baik,” tambah Danny Pomanto.

Di bawah kepemimpinannya, Danny Pomanto ingin menjadikan Makassar sebagai kota yang peduli terhadap warganya.

“Kita ingin menjadi pemerintahan yang care dengan memiliki sosial care yang baik dan sosial sharing yang jelas,” tutupnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Jelaskan Pentingnya Pemimpin Punya Sudut Pandang Menyatukan, bukan Memisahkan

Published

on

Kitasulsel–SUMEDANG Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan persatuan dan nilai-nilai agama dalam memimpin dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menjadi pembicara dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6/2025).

Menag menyampaikan, bahwa agama adalah satu komponen penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang heterogen dan sangat plural. Untuk itu, pemimpin harus memiliki sudut pandang yang menyatukan, bukan memisahkan.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural dan heterogen, sehingga kita harus menggunakan pendekatan sentripetal, yaitu pendekatan yang mencari titik tengah di antara banyaknya titik. Jangan menggunakan pendekatan sentrifugal yang cenderung membubarkan semua titik,” jelasnya di Balairung Rudini, Jatinangor.

Menurut Menag, pemimpin yang baik adalah yang bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya hingga menyentuh hati mereka. Menag menjelaskan bahwa sebagai pengayom masyarakat, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan juga memikirkan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan bijak.

“Segala sesuatu yang keluar dari hati yang terdalam akan sampai ke hati yang terdalam juga, jadi sebelum berkomunikasi kepada masyarakat agar melakukan pembatinan”, ungkapnya.

Menag juga menjelaskan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang seluruhnya menggunakan agama sebagai seragam (baju) dalam menjalani hidup, agama bisa menjadi senjata bermata dua yang bisa menguntungkan dan juga merugikan.

“Agama itu seperti Nuklir, jika digunakan dengan baik maka akan bermanfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga dapat menghancurkan kehidupan manusia.

Layaknya Nuklir, agama bisa menjadi perantara komunikasi yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, agama juga bisa menjadi hal yang memecah belah umat dan bangsa”, terangnya.

Dalam hal Moderasi Beragama, Menag menegaskan bahwa bukan syari’at agama yang diubah, melainkan cara kita beragama lah yang perlu diubah. “Moderasi Beragama bukan untuk mengubah agama yang tadinya tradisional menjadi modern, melainkan untuk mengubah cara kita beragama, tanpa mengubah teks di kitab suci kita”, tambahnya.

Di akhir pembicaraan, Menag menyampaikan nasihat penting kepada para Kepala Daerah, “Orientasi ini diadakan untuk mencerdaskan intelektual dan juga emosional.

Karena tugas kita selain mencerdaskan intelektual masyarakat, kita juga perlu mencerdaskan emosional nya, sehingga menciptakan lingkungan beragama yang harmonis”. Menurut Menag semua agama mengacu kepada satu tujuan, yaitu kemanusiaan.

Acara ini diikuti oleh 86 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menghadirkan audiens dari Praja IPDN. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel