Pj Gubernur Bahtiar-Danny Pomanto Temui Presiden Jokowi Bahas Rencana Pembangunan Stadion Hingga Kelanjutan Proyek Mamminasata
Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama empat bupati mendampingi Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin menemui Presiden Indonesia Ir Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (27/2).
Wali Kota Danny Pomanto menyampaikan ada empat poin yang dibahas Pj Gubernur Bahtiar mewakili pemerintah provinsi bersama dengan Presiden Jokowi.
Diantaranya rencana pembangunan stadion di Kota Makassar oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kedua yaitu menindaklanjuti wacana pengalihan Pelabuhan Soekarno-Hatta menjadi City Center Makassar yang diusulkan oleh Presiden Jokowi saat meresmikan Pelabuhan Makassar New Port pekan lalu.
Ketiga membahas kelanjutan proyek strategis Mamminasata yang menghubungkan Makassar dengan empat kabupaten di Sulsel.
Terakhir yaitu membahas peran-peran Pelabuhan Makassar New Port dalam memperkuat Kawasan Zona Belikat untuk hilirisasi.
“Jadi pertemuan tadi merupakan kelanjutan dari pengarahan bapak presiden pada saat kunjungan ke Makassar,” kata Danny Pomanto.
Pj Bahtiar Baharuddin mengatakan secara umum yang dibahas bersama Presiden Jokowi rencana pembangunan Makassar dan daerah sekitarnya atau dikenal dengan Kawasan Mamminasata.
“Hanya hari ini kami tambahkan Pangkep karena Makassar dan sekitarnya ini dia terkoneksi dari sisi daratan dan koneksi juga dari sisi laut karena Makassar pinggir laut,” kata Pj Bahtiar.
“Nah Pangkep ini wilayah kelautan dan memiliki GeoPark, namanya GeoPark Maros-Pangkep,” tambahnya.
Dalam pertemuannya, Presiden Jokowi meminta masukan dan juga aspirasi Pj Gubernur mewakili Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota membangun Kawasan Mamminasata menjadi kota nyaman, sehat, dan ekosistemnya terbangun.
“Jadi ekosistem yang dibangun itu baik ekosistem ekonominya, ekosistem sosialnya, dan termasuk juga bisnisnya,” ujarnya.
“Kita tahu Kota Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur dan menjadi pusat perdagangan wilayah Timur dan penopang nanti IKN, karena bahan-bahan pangan ke IKN itu dari Makassar,” tutup Pj Bahtiar.
Diketahui, bersama Forkopimda Sulsel, empat bupati yang turut mendampingi Pj Gubernur Bahtiar adalah Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Pj Bupati Takalar Setiawan Aswad, Bupati Maros Chaidir Syam, dan Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau. (*)
Pemkot Makassar
Pemkot Makassar Tertibkan Lapak di Sunu dan Datuk Patimang, Camat Ujung Pandang Kedepankan Pendekatan Humanis
Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota Makassar terus melakukan penataan kawasan perkotaan, khususnya di sejumlah ruas jalan yang selama ini dipadati lapak usaha di atas fasilitas umum. Penataan difokuskan di Jalan Sunu dan Jalan Datuk Patimang agar lebih tertata dan bebas dari pelanggaran pemanfaatan ruang publik.
Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyampaikan bahwa langkah penertiban dilakukan secara bertahap melalui dialog langsung dengan para pemilik usaha.
Salah satu penertiban dilakukan terhadap satu unit lapak warung ikan bakar di Jalan Emitailan (Emisailan) yang telah beroperasi kurang lebih 20 tahun. Lapak tersebut ditertibkan karena berdiri di atas fasilitas umum dan akan direlokasi ke Pasar Baru agar aktivitas usaha tetap berjalan di tempat yang telah disiapkan.
“Pendekatan yang kami lakukan tetap mengedepankan komunikasi dan solusi. Pedagang tidak dilarang berusaha, tetapi diarahkan agar menempati lokasi yang sesuai peruntukannya,” ujar Nanin.
Selain di Jalan Emitailan, pemerintah kecamatan juga melakukan pendekatan humanis di Jalan Sungai Poso. Di lokasi tersebut, pedagang diberikan pemahaman sehingga melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunan yang tidak sesuai aturan.
Penertiban juga menyasar trotoar di sepanjang Jalan Penghibur. Sejumlah lapak yang selama ini menetap atau bermalam di atas trotoar dibersihkan guna mengembalikan fungsi jalur pejalan kaki serta menjaga estetika kawasan kota Makassar.
Tak hanya itu, penjual ikan bakar di Jalan Gunung Merapi yang telah berjualan sekitar 20 tahun juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Sementara di kawasan Sungai Pareman, terdapat sekitar 10 lapak yang menggunakan area di atas drainase untuk berusaha.
Terhadap para pedagang tersebut, pemerintah melakukan pendekatan persuasif agar bersedia direlokasi ke tempat yang lebih tertib dan aman. Relokasi disebut sebagai solusi agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa melanggar aturan tata ruang.
Nanin menegaskan, seluruh langkah penataan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi drainase dan trotoar, sekaligus meminimalisir potensi banjir dan gangguan ketertiban umum.
“Kami ingin kawasan tetap tertata, drainase berfungsi optimal, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman. Relokasi menjadi solusi agar pedagang tetap bisa berusaha tanpa melanggar aturan,” tutupnya.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login