Connect with us

DPMPTSP Akan Tempati Gedung MGC, Pj Sekda Inginkan Pelayanan Publik Menjadi Lebih Mudah

Published

on

Kitasulsel—Makassar—PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra berharap gedung Makassar Goverment Centre (MGC) menjadi support Mall pelayanan publik di Kota Makassar.

Dengan menjunjung tinggi pelayanan lebih mudah dan cepat. Fasilitas dari Pemkot Makassar ini agar masyarakat merasa nyaman dalam mengurus berbagai perijinan yang terdapat di MGC tersebut.

MGC ini kata Firman, merupakan program strategis Pemkot Makassar dalam pelayanan publik lintas sektor.

“Saya harap sesuai visi misi Pemkot Makassar pelayanan perijinan di MGC ini akan lebih mudah dan nyaman untuk masyarakat,” ucapnya, usai membuka resmi Forum OPD yang digelar DPMPTSP, di Hotel Aston, Rabu (28/02/2024).

Ada beberapa perijinan yang terdapat di gedung MGC seperti, perijinan usaha, investasi, pengurusan BPJSTK, BPJS Kesehatan hingga perijinan pembuatan paspor.

“Jadi sepertinya ada sekitar 22 item perijinan yang berada di dalam gedung MGC nantinya,” ungkap Firman.

Karenanya, Firman berharap kepada OPD yang memiliki pelayanan agar menyiapkan semua hal dengan matang secara tekhnis sebelum menempati gedung MGC tersebut.

Sementara, Kepala DPMPTSP, Helmy Budiman menambahkan pihaknya sendiri akan menempati gedung MGC di bulan Mei 2024 mendatang.

“Kami sudah melakukan kunjungan di bangunan MGC prosesnya cepat. Secara praktis bisa beroperasi sekarang tapi masih ada lantai lain belum selesai. Jadi saya perkirakan bulan Mei. November 2024 it grand openingnya,” ujarnya.

Helmy mengatakan forum OPD yang digelarnya ini menjadi bahan acuan untuk melihat stakeholder mana yang akan bergabung membuka layanannya di MGG nanti.

“Hari ini kita undang semua dari polrestabes, bank, REI, organisasi-organisasi lainnya yang terkait pelayanan. Kita diskusi disini dan kita akan fasilitasi jika ada yang mau menempati Gedung MGC untuk membuka layanan ke masyarakat,” sebutnya.

Tak hanya perijinan berinvestasi atau membuka usaha, namun Helmy juga menambahkan di Gedung MGC akan ada perijinan KUA hingga fasilitas balai nikah baik untuk muslim maupun non muslim.

“Jadi MGC ini hadir agar manfaatnya dirasakan baik untuk semua,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Jelaskan Pentingnya Pemimpin Punya Sudut Pandang Menyatukan, bukan Memisahkan

Published

on

Kitasulsel–SUMEDANG Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan persatuan dan nilai-nilai agama dalam memimpin dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menjadi pembicara dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6/2025).

Menag menyampaikan, bahwa agama adalah satu komponen penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang heterogen dan sangat plural. Untuk itu, pemimpin harus memiliki sudut pandang yang menyatukan, bukan memisahkan.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural dan heterogen, sehingga kita harus menggunakan pendekatan sentripetal, yaitu pendekatan yang mencari titik tengah di antara banyaknya titik. Jangan menggunakan pendekatan sentrifugal yang cenderung membubarkan semua titik,” jelasnya di Balairung Rudini, Jatinangor.

Menurut Menag, pemimpin yang baik adalah yang bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya hingga menyentuh hati mereka. Menag menjelaskan bahwa sebagai pengayom masyarakat, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan juga memikirkan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan bijak.

“Segala sesuatu yang keluar dari hati yang terdalam akan sampai ke hati yang terdalam juga, jadi sebelum berkomunikasi kepada masyarakat agar melakukan pembatinan”, ungkapnya.

Menag juga menjelaskan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang seluruhnya menggunakan agama sebagai seragam (baju) dalam menjalani hidup, agama bisa menjadi senjata bermata dua yang bisa menguntungkan dan juga merugikan.

“Agama itu seperti Nuklir, jika digunakan dengan baik maka akan bermanfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga dapat menghancurkan kehidupan manusia.

Layaknya Nuklir, agama bisa menjadi perantara komunikasi yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, agama juga bisa menjadi hal yang memecah belah umat dan bangsa”, terangnya.

Dalam hal Moderasi Beragama, Menag menegaskan bahwa bukan syari’at agama yang diubah, melainkan cara kita beragama lah yang perlu diubah. “Moderasi Beragama bukan untuk mengubah agama yang tadinya tradisional menjadi modern, melainkan untuk mengubah cara kita beragama, tanpa mengubah teks di kitab suci kita”, tambahnya.

Di akhir pembicaraan, Menag menyampaikan nasihat penting kepada para Kepala Daerah, “Orientasi ini diadakan untuk mencerdaskan intelektual dan juga emosional.

Karena tugas kita selain mencerdaskan intelektual masyarakat, kita juga perlu mencerdaskan emosional nya, sehingga menciptakan lingkungan beragama yang harmonis”. Menurut Menag semua agama mengacu kepada satu tujuan, yaitu kemanusiaan.

Acara ini diikuti oleh 86 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menghadirkan audiens dari Praja IPDN. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel