Connect with us

Danny Pomanto Berhasil Bawa Makassar Rebut Kembali Penghargaan Adipura 2023-2024

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Kota Makassar berhasil masuk dalam deretan kota di Indonesia yang meraih penghargaan Adipura 2023-2024.

Padahal sejak 2020, Kota Makassar tidak pernah lagi tercatat menerima Adipura. Terakhir 2019, Makassar hanya menerima sertifikat Adipura.

Sedangkan Piala Adipura terakhir diterima Kota Makassar pada 2017 lalu, yaitu di periode pertama kepemimpinan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Mewujudkan Kota Makassar yang bersih sudah menjadi fokus seorang Danny Pomanto di awal masa pemerintahannya.

Hal itu dibuktikan dengan beragam program di bidang kebersihan. Seperti, Bank Sampah, Lihat Sampah Ambil (LISA), hingga Makassar Tidak Rantasa (MTR)

Terakhir Danny Pomanto mengukuhkan Pasukan Penindakan Anti Kotor (Pakandatto) yang disebar di 153 kelurahan untuk mengawasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang tempat.

Berbeda dengan petugas kebersihan, Pakandatto berada di bawah kepemimpinan langsung Danny Pomanto sekaligus menyempurnakan manajemen persampahan Pemkot Makassar.

Kerja-kerja keras pemerintah kota dengan tangan dingin sosok Danny Pomanto berhasil membawa Makassar merebut kembali Penghargaan Adipura.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI juga telah mengundang secara resmi Pemkot Makassar untuk menerima penghargaan di Jakarta, 5 Maret 2024, besok.

Selain Makassar, 16 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga menerima penghargaan Adipura yaitu Maros, Pangkep, Barru, Bulukumba, Sidrap, Pangkep, Soppeng, Enrekang, Bantaeng, Pintang, Luwu Timur, Bone, Wajo, Sinjai, Palopo, dan Parepare.

“Jadi kita sudah diundang untuk datang menerima penghargaan Adipura di KLKH Jakarta. Jadi besok kepastiannya,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Ferdy Mochtar, Senin (4/3).

Kata Ferdy Mochtar, Makassar terakhir meraih Piala Adipura pada 2017 lalu. periode pertama kepemimpinan Wali Kota Danny Pomanto.

Kemudian pada 2018-2019, Kota Makassar hanya menerima sertifikat penghargaan Adipura. Lalu di 2022-2023, Kota Makassar tidak lagi menerima penghargaan Adipura KLHK.

Apalagi sebagai kota metropolitan, Kota Maksssar tentu bersaing dengan kota metropolitan lainnya yang ada di Indonesia. Seperti, Kota Surabaya, Semarang, dan Balikpapan.

“Kembali tahun ini kita sudah diundang menerima penghargaan Adipura. Mari kita doakan semoga Makassar bisa meraih Piala Adipura 2023-2024,” harapnya.

Diundangnya Makassar menerima penghargaan Adipura menunjukkan bahwa Ibu Kota Sulsel ini telah berprestasi di bidang kebersihan.

Untuk itu, Ferdy Mochtar mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut mendukung Makassar meraih Piala Adipura 2023-2024.

Terkhusus kepada Wali Kota Danny Pomanto dan, Pj Sekda Firman Hamid Pagarra dan seluruh OPD yang ikut terlibat langsung mengawal penilaian Piala Adipura.

“Juga kepada Pak Wali yang terus memberikan bimbingan dan cara kerja yang terbaik dalam rangka penataan lingkungan di Kota Makassar sehingga menjamin kota itu bersih, indah, dan sesuai standar penilaian Adipura,” bebernya.

Sebelumnya, Wali Kota Danny Pomanto mengaku optimistis Makassar kembali meraih Piala Adipura 2023-2024 dari KLHK.

Sebab menurutnya apa yang menjadi indikator penilaian Tim KLHK menunjukkan progres yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Apalagi pada saat melakukan penilaian lapangan, Tim Verifikasi Adipura merespon baik perubahan pengelolaan TPA yang dinilai semakin baik saat ini.

“TPA itu sudah bagus, dan terbukti kemarin salah satu penilaian positif yaitu TPA Tamangapa yang dinilai penanganannya jauh lebih baik dari pada tahun sebelumnya,” ucap Danny Pomanto. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Jelaskan Pentingnya Pemimpin Punya Sudut Pandang Menyatukan, bukan Memisahkan

Published

on

Kitasulsel–SUMEDANG Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan persatuan dan nilai-nilai agama dalam memimpin dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menjadi pembicara dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6/2025).

Menag menyampaikan, bahwa agama adalah satu komponen penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang heterogen dan sangat plural. Untuk itu, pemimpin harus memiliki sudut pandang yang menyatukan, bukan memisahkan.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural dan heterogen, sehingga kita harus menggunakan pendekatan sentripetal, yaitu pendekatan yang mencari titik tengah di antara banyaknya titik. Jangan menggunakan pendekatan sentrifugal yang cenderung membubarkan semua titik,” jelasnya di Balairung Rudini, Jatinangor.

Menurut Menag, pemimpin yang baik adalah yang bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya hingga menyentuh hati mereka. Menag menjelaskan bahwa sebagai pengayom masyarakat, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan juga memikirkan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan bijak.

“Segala sesuatu yang keluar dari hati yang terdalam akan sampai ke hati yang terdalam juga, jadi sebelum berkomunikasi kepada masyarakat agar melakukan pembatinan”, ungkapnya.

Menag juga menjelaskan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang seluruhnya menggunakan agama sebagai seragam (baju) dalam menjalani hidup, agama bisa menjadi senjata bermata dua yang bisa menguntungkan dan juga merugikan.

“Agama itu seperti Nuklir, jika digunakan dengan baik maka akan bermanfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga dapat menghancurkan kehidupan manusia.

Layaknya Nuklir, agama bisa menjadi perantara komunikasi yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, agama juga bisa menjadi hal yang memecah belah umat dan bangsa”, terangnya.

Dalam hal Moderasi Beragama, Menag menegaskan bahwa bukan syari’at agama yang diubah, melainkan cara kita beragama lah yang perlu diubah. “Moderasi Beragama bukan untuk mengubah agama yang tadinya tradisional menjadi modern, melainkan untuk mengubah cara kita beragama, tanpa mengubah teks di kitab suci kita”, tambahnya.

Di akhir pembicaraan, Menag menyampaikan nasihat penting kepada para Kepala Daerah, “Orientasi ini diadakan untuk mencerdaskan intelektual dan juga emosional.

Karena tugas kita selain mencerdaskan intelektual masyarakat, kita juga perlu mencerdaskan emosional nya, sehingga menciptakan lingkungan beragama yang harmonis”. Menurut Menag semua agama mengacu kepada satu tujuan, yaitu kemanusiaan.

Acara ini diikuti oleh 86 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menghadirkan audiens dari Praja IPDN. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel