Dua Periode Menjabat, Danny Pomanto Berhasil Antar Makassar Raih Lima Penghargaan Adipura
Kitasulsel—Makassar —Kepemimpinan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam menjalankan roda pemerintahan mengukir banyak prestasi. Salah satunya di bidang kebersihan dan lingkungan.
Danny Pomanto bahkan satu-satunya wali kota yang berhasil membawa Makassar mendapatkan lima Penghargaan Adipura selama dua periode kepemimpinannya.
Pada periode pertama, Danny memboyong tiga Penghargaan Adipura Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Yaitu, Adipura Buana 2015, dan Piala Adipura Kirana pada 2016 dan 2017.
Sedangkan 2018/2019 diakhir masa jabatannya, Kota Makassar hanya bisa meraih Penghargaan Adipura dalam bentuk sertifikat atau kategori penghargaan tingkat dasar.
Namun sejak posisi wali kota kosong dan dijabat penjabat periode Mei 2019 hingga Februari 2021, Makassar pernah tidak lagi masuk dalam deretan kota penerima Penghargaan Adipura KLHK.
Kegagalan ini menjadi mimpi besar seorang Danny Pomanto pasca dilantik sebagai wali kota bersama Wakilnya Fatmawati Rusdi pada 26 Februari 2021 lalu.
Danny Pomanto bertekad ingin merebut kembali Adipura KLHK dengan mengaktifkan program yang sudah dijalankan di periode pertama.
Seperti Program Bank Sampah yang bertujuan untuk memilah sampah yang dibuang ke TPA, Makassar Tidak Rantasa (MTR), hingga Lihat Sampah Ambil (LiSA).
Di periode kedua Danny Pomanto juga mengukuhkan 153 Pasukan Penindakan Anti Kotor (Pakandatto) yang disebar di kelurahan mengawasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang tempat.
Kegigihan Danny Pomanto dan seluruh jajaran pemerintah kota berhasil membawa Makassar meraih Penghargaan Adipura 2023-2024.
“Kalau kita coba rewind ke masa lalu, kita dapat Piala Adipura tiga kali berturut-turut dan satu Piala Adipura ASEAN. Kemudian pada saat saya berhenti semua itu berhenti, dua tahun kemarin kosong dan kemudian dua tahun ini kita kembali bangkit lagi,” kata Danny Pomanto, Senin (4/3).
Meski penghargaan yang diraih masih kategori tingkat dasar, namun Danny Pomanto bersyukur karena kerja keras pemerintah kota membuahkan hasil.
Bahkan TPA Tamangapa yang dianggap sebagai persoalan paling krusial dalam penilaian Adipura mendapat tanggapan positif dari Tim Verifikasi karena mengalami perubahan yang signifikan.
“Tahun ini Alhamdulillah TPA berhasil tertata dengan baik. Sudah ada taman dan tidak lagi Open Dumping, sudah semi Sanitary Landfill. Sehingga saya tentunya bersyukur, tapi kita tidak boleh puas dan kita harus betul-betul meningkatkan kebersihan kita seperti dulu,” tegasnya.
Hal ini menambah jumlah perolehan Penghargaan Adipura di Kota Makassar. Piala Adipura pertama diraih di era Wali Kota Makassar Malik B Masri untuk ketegori kota kecil pada 1997.
Lalu pada periode kedua akhir masa jabatan Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin, Makassar kembali meraih Piala Adipura kategori Kota Metropolitan pada 2013.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Ferdy Mochtar mengatakan tahun ini Makassar meraih Penghargaan Adipura tingkat dasar untuk kategori kota metropolitan.
Artinya, Makassar bersaing dengan kota-kota metropolitan lainnya yang ada di Indonesia. Ini juha berkat kerja keras dan prestasi DLH Kota Makassar dalam membenahi TPA Tamangapa.
Penyerahan Penghargaan Adipura 2023-2024 berlangsung di Kantor KLHK Jakarta pada 5 Maret 2024, besok.
“Insya Allah besok kita terima penghargaannya di Jakarta. Makassar meraih sertifikat Penghargaan Adipura kategori kota metropolitan,” tutupnya. (*)
Kementrian Agama RI
Menag Jelaskan Pentingnya Pemimpin Punya Sudut Pandang Menyatukan, bukan Memisahkan
Kitasulsel–SUMEDANG Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan persatuan dan nilai-nilai agama dalam memimpin dan berkomunikasi dengan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menjadi pembicara dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6/2025).
Menag menyampaikan, bahwa agama adalah satu komponen penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang heterogen dan sangat plural. Untuk itu, pemimpin harus memiliki sudut pandang yang menyatukan, bukan memisahkan.
“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural dan heterogen, sehingga kita harus menggunakan pendekatan sentripetal, yaitu pendekatan yang mencari titik tengah di antara banyaknya titik. Jangan menggunakan pendekatan sentrifugal yang cenderung membubarkan semua titik,” jelasnya di Balairung Rudini, Jatinangor.
Menurut Menag, pemimpin yang baik adalah yang bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya hingga menyentuh hati mereka. Menag menjelaskan bahwa sebagai pengayom masyarakat, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan juga memikirkan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan bijak.
“Segala sesuatu yang keluar dari hati yang terdalam akan sampai ke hati yang terdalam juga, jadi sebelum berkomunikasi kepada masyarakat agar melakukan pembatinan”, ungkapnya.
Menag juga menjelaskan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang seluruhnya menggunakan agama sebagai seragam (baju) dalam menjalani hidup, agama bisa menjadi senjata bermata dua yang bisa menguntungkan dan juga merugikan.
“Agama itu seperti Nuklir, jika digunakan dengan baik maka akan bermanfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga dapat menghancurkan kehidupan manusia.
Layaknya Nuklir, agama bisa menjadi perantara komunikasi yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, agama juga bisa menjadi hal yang memecah belah umat dan bangsa”, terangnya.
Dalam hal Moderasi Beragama, Menag menegaskan bahwa bukan syari’at agama yang diubah, melainkan cara kita beragama lah yang perlu diubah. “Moderasi Beragama bukan untuk mengubah agama yang tadinya tradisional menjadi modern, melainkan untuk mengubah cara kita beragama, tanpa mengubah teks di kitab suci kita”, tambahnya.
Di akhir pembicaraan, Menag menyampaikan nasihat penting kepada para Kepala Daerah, “Orientasi ini diadakan untuk mencerdaskan intelektual dan juga emosional.
Karena tugas kita selain mencerdaskan intelektual masyarakat, kita juga perlu mencerdaskan emosional nya, sehingga menciptakan lingkungan beragama yang harmonis”. Menurut Menag semua agama mengacu kepada satu tujuan, yaitu kemanusiaan.
Acara ini diikuti oleh 86 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menghadirkan audiens dari Praja IPDN. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login