PJ Sekda Sambut Baik Perkins School Kolaborasi Wujudkan Makassar Kota Inklusif

Published

2 tahun ago

27 Maret 2024

Kitasulsel–Makassar–PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima kunjungan audiensi dari Perkins School, di ruang kerjanya Balaikota, Selasa (26/03/2024).

Perkins School adalah sebuah sekolah atau lembaga non pemerintah yang didirikan pada 200 tahun lalu tepatnya pada tahun 1829. Sekolah ini menangani murid khusus untuk kelompok difabel.

Kunjungan dari Perkins School ini bermaksud untuk mengajak Pemerintah Kota Makassar berkolaborasi. Melihat visi misi Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto yang konsen ingin mewujudkan Kota Makassar menjadi kota inklusif yang ramah terhadap masyarakat umum juga bagi kelompok disabilitas.

Firman pun menyambut baik kedatangan pihak Perkins School. Katanya, ini salah satu langkah yang baik untuk bekerjasama dengan pihak yang lebih berpengalaman terkait penanganan kelompok difabel.

“Jadi kami tadi berdiskusi Perkins School ini sudah lebih dari 200 tahun yang lalu memang khusus memperhatikan kelompok difabel. Kita juga di Makassar ini konsen akan hal itu. Dan kami pikir Perkins School ini sudah sangat berpengalaman,” ucapnya.

Didampingi langsung oleh dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, Firman pun langsung memberikan lampu hijau untuk saling berkordinasi lebih intens sebagai tahapan awal perkenalan.

“Kan kami ada ditawarkan berbagai program yang sudah sukses dilakukan oleh pihak Perkins School ini. Jadi saya langsung ke dinas terkait saja,” tuturnya.

Sementara, Konsultan Perkins School Wilayah Asia Pasifik, Tuti Hendrawati mengungkapkan pihaknya sendiri menawarkan berbagai program seperti pelatihan guru khusus kelompok difabel.

“Tidak hanya guru tapi untuk orang tua dari anak kelompok difabel, maupun pekerja difabel. Kita ingin bersinergi dengan Pemkot Makassar karena melihat visi misinya pak Wali sangat bagus yakni mewujudkan kota yang inklusif,” terangnya.

Ia pun berharap kedepannya kolaborasi ini dapat terjalin lebih baik lagi agar program-program pelatihan dapat terwujud dan kota Makassar sebagai kota inklusif makin berdampak baik buat masyarakat.

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

10 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.