Connect with us

Hasanuddin Leo Pastikan Perbaikan Drainase dan Jalan di Mariso Rampung

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo kembali melakukan kunjungan daerah pemilihan atau Kundapil meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang dan Tamalate.

Kali ini, ia khususkan turun langsung ke wilayah Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso untuk meninjau progres perbaikan Drainase yang dikerjakan oleh pemerintah kota.

Setelah turun meninjau daerah pemilihan, Hasanuddin Leo kemudian melakukan pertemuan dengan warga untuk berdialog di Cafe Ruang Tunggu, Jl Danau Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Rabu (7/2/2024).

“Kita sudah melakukan kunjungan dapil ke beberapa wilayah, untuk Kundapil pertama ini saya khususkan di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso,” ujar Hasanuddin Leo.

Legislator Fraksi PAN Makassar tiga periode ini mengatakan proyek infrastruktur pemerintah kota di bidang perbaikan jalan khususnya Kelurahan Mariso sudah hampir rampung.

“Untuk perbaikan drainase itu sementara proses pengerjaan dan dalam waktu dekat dipastikan sudah rampung. Kemudian hal-hal lain sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di sana,” ungkapnya.

Selain itu, Hasanuddin Leo juga menjawab keluhan warga terkait carut-marut persoalan KIS yang masih jadi keresahan masyarakat di daerah pemilihannya.

Menurutnya, Dinas kesehatan dan Dinas Sosial Kota Makassar harus lebih maksimal lagi untuk melakukan sosialisasi terkait pelayanan terhadap warga.

“Kan lucu kalau warga mau berobat tiba-tiba KIS-nya tidak aktif. Alasannya karena lama tidak dipakai, harusnya kan disampaikan per berapa bulan warga kontrol agar KIS mereka tau aktif atau tidak,” tukasnya.

Karena itu, Hasanuddin Leo mengingatkan kepada warga jika ada masyarakat yang mengeluhkan masalah KIS ini bisa langsung disampaikan kepada dirinya.

“Nanti saya yang jembatani kepada Dinas terkait untuk segera dicarikan solusinya, bayangkan kalau warga dari Mariso harus ke ujung Utara sana itu pun belum tentu selesai,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Kemenag dan Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu, termasuk pendidikan politik dan pelibatan perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, Selasa (12/08/2025).

Ketua Bawaslu menjelaskan, pendidikan politik yang berkesinambungan penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya mendapat pemahaman menjelang pemungutan suara.

“Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak jauh hari, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

Ia menambahkan, program ini juga akan menyasar kelompok perempuan dengan konsep Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” jelas Rahmat.

Menanggapi itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kemenag siap memberikan dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Menag Nasaruddin menilai keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan pemilu akan memberikan pengaruh signifikan di masyarakat.

“Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” tegasnya.

Disampaikan Menag bahwa program kerja sama ini, akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, termasuk Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh komponen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel