Legislator Fraksi Golkar, Abdul Wahab Tahir Tekankan Orang Tua Soal Pendidikan Terbaik ke Anak

Published

2 tahun ago

26 Januari 2024

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir menekankan agar orang tua memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak mereka.

Demikian disampaikannya saat menggelar fungsi pengawasan dalam rangka penyeberluasan peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Royal Bay, Jumat (26/1/2024).

Menurut legislator dari Fraksi Golkar ini, pendidikan lebih penting dari segalanya. Untuk itu, ia meminta orang tua mewariskan ilmu kepada anak ketimbang hal lain.

“Kita boleh miskin tapi jangan wariskan kebodohan kepada anak-anak kita. Jadi wariskan anak-anak kita adalah ilmu,” jelasnya.

Abdul Wahab juga menyampaikan bahwa sejarah di Sulsel, orang tua hanya mewariskan ilmu kepada anak. Sebab, dampaknya begitu besar bagi anak dalam kehidupannya mendatang.

“Orang Sulsel selalu mengajarkan kepada anak dan. Cucu betapa pentingnya itu ilmu, dia selalu mewariskan ilmu karena pendidikan bisa menghidupi hidupnya,” tambahnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Makassar iini menegaskan perda pendidikan juga harus dipahami. Di mana aturan ini diterbitkan merujuk dari pentingnya pendidikan untuk anak.

“Karena sesungguhnya orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu,” tukasnya.

Sementara itu, narasumber sosialisasi, Ustadz Heri Al Basri berpendapat yang sama dengan Abdul Wahab Tahir. Ia mengatakan pendidikan dapat mengubah karakter anak.

“Pada intinya pendidikan itu adalah pelatihan, melatih kita dewasa melihat kita mana baik dan buruk,” kata Pimpinan Majelis Dzikir Ar-Rahman ini.

Begitu juga yang disampaikan narasumber lainnya, Syamsir. Ia mengatakan pendidikan karena penting makanya dibuat perda.

“Pemerintah peduli terhadap pendidikan. Wajib kita bersyukur termasuk beliau pak Abdul Wahab yang telah berjuang sehingga undang-undang ini hadir,” ucapnya.

Ia juga meminta orang tua tidak membiarkan anak untuk tidak sekolah apapun alasannya.

“Jangan sampai anak-anak kita putus sekolah dengan alasan apapun seperti pembayaran. Jangan maki khawatir apalagi ada pak Wahab,” tukasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Kemenag dan Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu

Published

2 jam ago

12 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu, termasuk pendidikan politik dan pelibatan perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, Selasa (12/08/2025).

Ketua Bawaslu menjelaskan, pendidikan politik yang berkesinambungan penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya mendapat pemahaman menjelang pemungutan suara.

“Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak jauh hari, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

Ia menambahkan, program ini juga akan menyasar kelompok perempuan dengan konsep Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” jelas Rahmat.

Menanggapi itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kemenag siap memberikan dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Menag Nasaruddin menilai keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan pemilu akan memberikan pengaruh signifikan di masyarakat.

“Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” tegasnya.

Disampaikan Menag bahwa program kerja sama ini, akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, termasuk Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh komponen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya. (*)