Wakil Ketua Komisi IV DPR RI RMS Bertamu ke Mentan Amran Sulaiman

Published

2 tahun ago

30 Maret 2024

Kitasulsel—MAKASSAR — Ketua DPW Nasdem Sulsel Rusdi Masse Mappasessu bertamu ke Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pertemuan berlangsung di Gedung AAS Building kantor bisnis Tiran Grup milik Amran Sulaiman Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar, Sabtu (30/3/2024).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Rusdi Masse tiba sekitar pukul 12.30 Wita.

Ia mengenakan baju kasual putih dipadu celana jeans hitam.

Adapun Amran memakai baju kemeja biru muda dipadu celana jeans hitam.

Amran mengajak Rusdi Masse naik ke ruangan pribadinya di lantai dua.

Keduanya berbincang tertutup empat mata.

Amran Sulaiman dan Rusdi Masse baru keluar ruangan sekitar pukul 14.41 wita.

Pertemuan empat mata tersebut memunculkan korelasi dengan Pilgub Sulsel.

Nasdem merupakan partai politik pemenang Pemilu 2024 di Sulsel dengan perolehan 17 kursi.

Nasdem bisa mengusung sendiri pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulsel walau tanpa koalisi parpol lain.

Adapun Andi Sudirman Sulaiman, adik kandung Amran, adalah petahana mantan Gubernur Sulsel.

Sudirman adalah mantan Gubernur Sulsel periode 2022-2023 dan mantan Wakil Gubernur Sulsel 2018-2022. Ia berperluang maju kembali di Pilgub Sulsel 2024.

Seusai pertemuan, Rusdi Masse mengatakan datang bertamu sebagai mitra kerja Kementerian Pertanian.

Di DPR RI, Rusdi Masse menjabat Wakil Ketua Komisi IV alat kelengkapan dewan mitra kerja Kementan.

Rusdi Masse mengatakan mereka hanya membahas masa depan pertanian Indonesia.

“Ini pertemuan Pak Menteri Pertanian dengan saya sebagai Wakil Ketua Komisi IV. Kita bahas program pupuk untuk petani,” kata Rusdi Masse.

Ditanya soal isu paket Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel, Rusdi Masse mengatakan Nasdem parpol terbuka.

“Nasdem itu terbuka siapapun boleh, orang yang pernah keluar dari Nasdem baru masuk lagi misalnya boleh, cuman tidak tahu dicalonkan atau tidak,” kata Rusdi Masse.

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

8 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.