Rusdi Masse : Cagub Sulsel Saya Tidak Pernah Berpikir Dua Nama

Published

2 tahun ago

1 April 2024

Kitasulsel—Makassar—Ketua Partai NasDem Sulawesi Selatan yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Rusdi Masse Mappasessu menemui Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Gedung AAS Building, Kota Makassar, Sabtu (30/3/2024).

Pertemuan keduanya berlangsung tertutup, mereka hanya bertemu 4 mata. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam

Apakah yang mereka bahas, apakah ada kaitannya dengan Pilgub Sulsel, Rusdi Masse Memgayakan usai pertemuan itu mengatakan hanya membahas masalah pertanian.

“Ini pertemuan Pak Menteri Pertanian dengan saya sebagai Wakil Ketua Komisi IV. Kita bahas program pupuk untuk petani,” ucap Rusdi Masse.

Rusdi Masse saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi IV yang sebagai kelengkapan dewan mitra kerja Kementerian Pertanian.

Saat ditanyai perihal Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, Rusdi mengatakan, NasDem merupakan partai politik yang terbuka.

“NasDem itu terbuka siapapun boleh, orang yang pernah keluar dari NasDem baru masuk lagi misalnya boleh, cuman tidak tahu dicalonkan atau tidak,” ujarnya.

Saat ditanya sosok yang akan didorong maju di Pilgub Sulsel, RMS mengaku sudah mengantongi nama tersebut namun belum bisa dibocorkan ke publik.

“Sudah ada di hati saya. Saya tidak pernah berpikir dua nama. Ya, satu nama, tunggu saja,” tegasnya

Sebelumnya juga bedar Foto pertemuan Fatmawati Rusdi dengan Andi Sudirman Sulaiman. Mereka pun dikaitkan bakal berpasangam di Pilgub.

Seperti diketahui Andi Sudirman adalah Mantan Gubernur Sulsel yang merupakan Adik dari Menteri Amran Sulaiman. Sementara Fatmawati Rusdi adalah Istri Rusdi Masse yang juga Mantan Wakil Walikota Makassar yang caleg terpilih DPR-RI Dapil Sulsel Satu.

Dalam Politik di Sulawesi Selatan, NasDem memang sangat diperhitungankan, siapa kader yang akan didorong. Pasalnya partai Besutan Surya Paloh itu telah mengantongi 17 Kursi, dapat mengusung sendidiri Kandidat Gubernur Sulsel tanpa koalisi.(*)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Tertibkan Lapak di Sunu dan Datuk Patimang, Camat Ujung Pandang Kedepankan Pendekatan Humanis

Published

4 jam ago

19 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota Makassar terus melakukan penataan kawasan perkotaan, khususnya di sejumlah ruas jalan yang selama ini dipadati lapak usaha di atas fasilitas umum. Penataan difokuskan di Jalan Sunu dan Jalan Datuk Patimang agar lebih tertata dan bebas dari pelanggaran pemanfaatan ruang publik.

Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyampaikan bahwa langkah penertiban dilakukan secara bertahap melalui dialog langsung dengan para pemilik usaha.

Salah satu penertiban dilakukan terhadap satu unit lapak warung ikan bakar di Jalan Emitailan (Emisailan) yang telah beroperasi kurang lebih 20 tahun. Lapak tersebut ditertibkan karena berdiri di atas fasilitas umum dan akan direlokasi ke Pasar Baru agar aktivitas usaha tetap berjalan di tempat yang telah disiapkan.

“Pendekatan yang kami lakukan tetap mengedepankan komunikasi dan solusi. Pedagang tidak dilarang berusaha, tetapi diarahkan agar menempati lokasi yang sesuai peruntukannya,” ujar Nanin.

Selain di Jalan Emitailan, pemerintah kecamatan juga melakukan pendekatan humanis di Jalan Sungai Poso. Di lokasi tersebut, pedagang diberikan pemahaman sehingga melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunan yang tidak sesuai aturan.

Penertiban juga menyasar trotoar di sepanjang Jalan Penghibur. Sejumlah lapak yang selama ini menetap atau bermalam di atas trotoar dibersihkan guna mengembalikan fungsi jalur pejalan kaki serta menjaga estetika kawasan kota Makassar.

Tak hanya itu, penjual ikan bakar di Jalan Gunung Merapi yang telah berjualan sekitar 20 tahun juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Sementara di kawasan Sungai Pareman, terdapat sekitar 10 lapak yang menggunakan area di atas drainase untuk berusaha.

Terhadap para pedagang tersebut, pemerintah melakukan pendekatan persuasif agar bersedia direlokasi ke tempat yang lebih tertib dan aman. Relokasi disebut sebagai solusi agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa melanggar aturan tata ruang.

Nanin menegaskan, seluruh langkah penataan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi drainase dan trotoar, sekaligus meminimalisir potensi banjir dan gangguan ketertiban umum.

“Kami ingin kawasan tetap tertata, drainase berfungsi optimal, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman. Relokasi menjadi solusi agar pedagang tetap bisa berusaha tanpa melanggar aturan,” tutupnya.