Connect with us

Warga Hibahkan Tanahnya Ke Pemkot Makassar, PJ Sekda : Terimakasih, Tanah Ini Bermanfaat Bagi Masyarakat Umum

Published

on

Kitasulsel—Makassar—PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima langsung hibah berupa tanah yang diberikan oleh Warga Kota Makassar.

Penerimaan ini ditandai dengan penandatanganan serah terima surat hibah tanah dari pemilik ke Pemerintah Kota Makassar dan disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pertanahan, Sri Sulistiawati, Kabag Hukum, Muh. Izhar Kurniawan, Camat dan Lurah serta tokoh masyarakat, di Ruang Kerja Sekda, Balaikota, Selasa (23/4/2024).

Lokasi tanah tersebut berada di Kelurahan Karunrung dan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini dan satunya lagi berada di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukkang.

“Alhamdulillah, atas nama pemerintah Kota Makassar saya sampaikan banyak terima kasih karena adanya kerelaan dari pemilik tanah untuk mengibahkan tanahnya agar dijadikan aset fasum fasos yakin dan percaya ini akan menjadi amal jariyah sipemilik dan ini akan dipergunakan sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Firman.

Kata Firman, tanah hibah ini akan diperuntukkan sebagai jalur umum alternatif bagi warga yang sering terkena macet disekitaran area jalur Kampus UIN Alauddin.

Dimana, tanah hibah tersebut memiliki ukuran seluas 2.460 meter persegi.

“Tadi kita sudah mendengar bahwa ini sangat penting untuk menjadi salah satu alternatif jalan masyarakat karena daerah di sana kan hanya satu akses ketika terjadi demo, masyarakat pasti mencari alternatif jalan-jalan yang aman. Nah, sipemilik mengibahkan tanahnya untuk digunakan masyarakat,” ungkapnya.

Firman pun akan segera mengarahkan Dinas PU untuk mengecek kesiapan lalu menata area tanah tersebut agar segera dapat dilalui dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Sementara, untuk lokasi tanah di area Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang pemilik lahan meminta untuk dijadikan fasilitas sosial.

Rencananya ke depan itu menjadi Posyandu tetapi bisa ditingkatkan menjadi khusus pusat pelayanan kesehatan terpadu.

“Bahkan tadi kami bincang-bincang dengan pak Camat itu cocok juga untuk pusat pelayanan bagi lansia,” tuturnya.

Hadirnya, pusat pelayanan terpadu ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini pula Pemerintah Kota Makassar memberikan berupa piagam penghargaan kepada perwakilan pemilik tanah yang dengan suka rela mengibahkan tanahnya agar dapat diperuntukkan sebagai Fasum Fasos.

“Piagam penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kami dari Pemkot Makassar kepada pihak keluarga. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi pemilik,” pungkas Firman.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Kunjungi Pasar Tradisional di Mamuju, Pastikan Harga Pangan dan Elpiji Terjangkau

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan pemantauan di Pasar Lama Mamuju, Kamis 9 Januari 2025.

Turut, hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Perwakilan Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, Kabinda Sulbar, hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan harga komoditas serta gas elpiji di pasaran.

“Kita meninjau langsung di pangkalan gas elpiji 3kg harganya Rp 18.500. Artinya tidak ada kenaikan signifikan,” kata Bahtiar.

Begitupun, harga komoditas lainnya tidak ada mengalami kenaikan harga yang signifikan di pasaran.

“Kita terima masukan semua pihak, kita tetap akan terus mengecek dan memantau harga komoditas maupun gas elpiji di pasaran,” ungkapnya.

Termasuk, harga beras kalau ada kenaikan mestinya tidak terjadi, sebab stok beras mencukupi.

“Nanti kita minta bulog agar melakukan operasi pasar. Karena mestinya tidak naik harga beras karena stok banyak,” tambahnya.

Sedangkan, harga cabe mengalami kenaikan juga disebabkan pada pendistribusiannya, karena daerah lain dirinya mengecek langsung tidak ada kenaikan harga seperti di Polman.

“Saya cek di sini sudah ada terjual Rp 70 ribu per kilo. Jadi ini soal distribusi saja, kita segera mengambil langkah bersama dengan Pemkab kita beli di daerah penghasil dan mendistribusikan ke pasaran,” ujarnya.

Selain itu, komoditas yang lain tidak ada masalah sampai saat ini di awal tahun 2025.

“Tugas kita kenapa selalu mengecek ini, karena begitu harga cabe naik pasti akan mempengaruhi rantai konsumen lain. Harga makanan akan naik, kita tetap melindungi petani agar mendapat harga bagus tapi tidak boleh juga berlebihan agar rantai pangan berjalan dengan baik,” tandasnya. (*)

Continue Reading

Trending