Connect with us

Musrenbang RPJPD Makassar 2025-2045, PJ Sekda Minta Fokus Infrastruktur dan Perbaikan SDM

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra membuka resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, di Four Point by Sheraton, Rabu (24/04/2024).

Dalam sambutannya, Firman mengatakan penyusunan dokumen RPJPD wajib berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis dan partisipatif.

Karenanya, Firman Pagarra meminta seluruh OPD untuk fokus memasukan rancangan yang bersifat pembangunan berkelanjutan.

“RPJPD ini 20 tahun sekali kita laksanakan. Jadi ini memang harus berdasarkan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan visi misi arah kebijakan untuk kebaikan yang berdampak bagi masyarakat Kota Makassar. Karena ini menjadi pedoman kita yang akan memuat penjabaran OPD dalam membuat renstra nantinya,” ucapnya.

Firman juga mengingatkan untuk mendukung dan memasukkan tiga proyek strategis dari pusat.

Seperti, pembangunan Stadion Sepak Bola di Gor Sudiang, Revitalisasi pelabuhan lama menjadi Makassar City Centre, pembentukan kawasan ruang Mamminasata.

“Baru-baru ini ada program strategis yang disampaikan pak Presiden Jokowi untuk kota Makassar. Saya ingatkan OPD terkait sekiranya terintegrasi program tersebut melaporkan apa-apa yang dibutuhkan,” sebutnya.

“Tiga itu kan untuk program nasional. Untuk Kota Makassar sendiri kita akan melanjutkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan perbaikan SDM. Saya minta fokus disitu juga,”tambahnya.

Sementara, Kepala Bappeda Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menambahkan Musrenbang RPJPD ini juga akan menjadi acuan bagi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nantinya.

“Penjabaran visi misinya nanti tidak boleh diluar dari RPJPD yang telah ditetapkan. Ini memang nanti jadi acuan buat calon Wali kota dan Wakil Wali Kota kita,” sebutnya.

Pada Musrenbang ini juga, Zulkfili menyebutkan ada beberapa poin yang menjadi pembahasan penting seperti peningkatan sosial budaya dan ekologi, kawasan hijau, dan low Carbon City.

“Seperti komitmen pak Wali terkait Low Carbon City. Ini juga menjadi konsen kita dalam musrenbang ini. Semoga hal-hal yang masuk dalam rancangan pada musrenbang ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Diselenggarakannya Musrenbang RPJPD tahun 2025-2045 untuk memperoleh masukan dari stakeholder untuk penyempurnaan Dokumen RPJPD dan RKPD.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Kapolri Rotasi Enam Kapolda, Sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri Juga Berganti

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi Polri dengan melantik dan memimpin serah terima jabatan enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) serta sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Rotasi tersebut mencakup pergantian pimpinan di enam kepolisian daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat Daya.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi:

Kapolda Aceh dijabat menggantikan .

Kapolda Sumatera Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Jawa Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Utara dijabat menggantikan .

Kapolda Papua Barat Daya dijabat menggantikan .

Kepala Divisi Humas Polri, , mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat institusi melalui regenerasi kepemimpinan.

“Pelantikan dan serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, rotasi jabatan dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” katanya.

Rotasi pejabat di lingkungan Polri merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang dilakukan secara berkala untuk mendukung peningkatan kinerja institusi, memperkuat kepemimpinan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.

Continue Reading

Trending