Connect with us

Danny Pomanto Terima Penghargaan di Puncak Peringatan Hari OTDA XXVIII

Published

on

Kitasulsel—Makassar—-Kinerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto tumbuh dan berkembang pesat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diraih.

Baru saja menerima penghargaan terbaik pertama penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Makassar lagi-lagi meraih penghargaan dan masuk sebagai kota terbaik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pada Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII, di Halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

Penghargaan tersebut merupakan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2022.

Makassar berada di peringkat ketiga dengan skor 3,56 status kinerja tinggi. Angka itu tidak jauh dengan skor Surakarta di posisi kedua 3,57 dan Surabaya di posisi pertama dengan skor 3,58.

Tidak hanya mempertahankan predikat 10 besar kota terbaik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kali ini Pemkot Makassar berhasil naik peringkat di tiga besar.

Jika pencapaian ini terus dipertahankan atau masuk 10 besar tiga kali berturut-turut maka Makassar akan kembali meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha untuk kedua kalinya di era pemerintahan Danny Pomanto.

“Alhamdulillah Makassar dari rangking enam naik menjadi rangking tiga, Insya Allah kalau masih 10 besar kita akan kembali memperoleh Parasamya Purnakarya Nugraha untuk kedua kalinya,” kata Danny Pomanto.

Parasamya Purnakarya Nugraha merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Negara kepada provinsi, kabupaten/kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan kinerja terbaik.

Periode pertama kepemimpinan Danny Pomanto,  Makassar sudah pernah mendapatkan Parasamya Purnakarya Nugraha, suatu menjadi kebanggaan karena tak banyak kepala daerah yang bisa meraih penghargaan itu dalam satu periode menjabat.

“Periode pertama kami sudah pernah diganjar Parasamya Purnakarya Nugraha, dan alhamdulillah jika kita masuk lagi 10 besar maka kita bisa dapat lagi untuk kedua kalinya,” tuturnya.

Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan kerja keras seluruh jajaran Pemkot Makassar serta berkat dukungan masyarakat dan forkopimda.

Apalagi ada lebih dari 800 indikator penilaian untuk bisa meraih Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbaik berdasarkan hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2022.

“Adipura itu hanya satu kriteria dan WTP juga satu indikator, ini merupakan super penghargaan yang diberikan negara kepada pemerintah daerah,” tutupnya.

Puncak Peringatan Hari OTDA XXVIII di Surabaya juga dirangkaikan dengan penyematan tanda kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja kepada penyelenggara pemerintah daerah berdasarkan prestasi dan kinerja selama menjabat.

Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini merupakan penghargaan penting yang diberikan sekali seumur hidup pada kepala daerah dan sudah diraih Danny Pomanto pada 2017 periode pertama menjabat Wali Kota Makassar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Kunjungi Pasar Tradisional di Mamuju, Pastikan Harga Pangan dan Elpiji Terjangkau

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan pemantauan di Pasar Lama Mamuju, Kamis 9 Januari 2025.

Turut, hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Perwakilan Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, Kabinda Sulbar, hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan harga komoditas serta gas elpiji di pasaran.

“Kita meninjau langsung di pangkalan gas elpiji 3kg harganya Rp 18.500. Artinya tidak ada kenaikan signifikan,” kata Bahtiar.

Begitupun, harga komoditas lainnya tidak ada mengalami kenaikan harga yang signifikan di pasaran.

“Kita terima masukan semua pihak, kita tetap akan terus mengecek dan memantau harga komoditas maupun gas elpiji di pasaran,” ungkapnya.

Termasuk, harga beras kalau ada kenaikan mestinya tidak terjadi, sebab stok beras mencukupi.

“Nanti kita minta bulog agar melakukan operasi pasar. Karena mestinya tidak naik harga beras karena stok banyak,” tambahnya.

Sedangkan, harga cabe mengalami kenaikan juga disebabkan pada pendistribusiannya, karena daerah lain dirinya mengecek langsung tidak ada kenaikan harga seperti di Polman.

“Saya cek di sini sudah ada terjual Rp 70 ribu per kilo. Jadi ini soal distribusi saja, kita segera mengambil langkah bersama dengan Pemkab kita beli di daerah penghasil dan mendistribusikan ke pasaran,” ujarnya.

Selain itu, komoditas yang lain tidak ada masalah sampai saat ini di awal tahun 2025.

“Tugas kita kenapa selalu mengecek ini, karena begitu harga cabe naik pasti akan mempengaruhi rantai konsumen lain. Harga makanan akan naik, kita tetap melindungi petani agar mendapat harga bagus tapi tidak boleh juga berlebihan agar rantai pangan berjalan dengan baik,” tandasnya. (*)

Continue Reading

Trending