Kitasulsel–Makassar Dalam rangka ulang tahun yang ke-41, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Expo Pengawasan intern 2024 di Krakatau Grand Ballroom, TMII.
Kegiatan ini diikuti oleh pengawasan intern dari kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dan BUMN/D (KLPBU) dan dikunjungi oleh ribuan pengunjung.
Tak ketinggalan Pemerintah Kota Makassar juga ikut serta dalam Expo Pengawasan Intern 2024 tersebut.
PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra mengatakan kehadiran kota Makassar dalam expo pengawasan intern 2024 ini suatu bentuk kesyukuran karena kota Makassar mendapat ruang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui Inspektorat Makassar, Pemkot menghadirkan booth yang memamerkan sejumlah capaian dan keberhasilan yang telah diraih Pemkot Makassar.
“Alhamdulillah Kota Makassar hadir dan berkumpul sederetan dengan booth-booth dari kementerian dan lembaga keuangan lainnya. Kita mendapatkan kesempatan progres pencapaian pembangunan yang selama ini yang ada di daerah Makassar,” ucap Firman.
Firman menjelaskan Makassar tampil dengan memperlihatkan sejumlah program inovasi dalam hal pengawasan. Inovasi ini mendapat apresiasi.
Apalagi kata Firman, ia melihat tujuan expo ini untuk memberitahukan kepada publik bahwa pengawasan intern hadir untuk mengawal akuntabilitas dan efektivitas keuangan daerah dan pembangunan nasional melalui kemajuan teknologi digitalisasi.
Dan hal itu sudah dilakukan di Kota Makassar dengan pengawasan melalui digital dan memiliki prinsip transparansi, tepat dan berkualitas.
“Alhamdulillah kami Tampilkan beberapa Inovasi dan juga capaian-capaian dan sampai saat ini mendapat penghargaan dan apresiasi dari beberapa Pemerintah pusat dan itu yang kita tampilkan. Tentunya dengan teknologi digitalisasi yang diinisiasi langsung oleh Wali Kota Danny,” ujarnya.
Menurutnya, Kota Makassar kerap mendapat perhatian dari Pemerintah pusat. Olehnya itu apa yang dicapai menjadi semangat untuk bekerja jauh lebih baik lagi.
“Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut Makassar mendapat kesempatan terpilih menjadi perwakilan pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Semoga dengan kegiatan seperti ini memberikan pengetahuan atau pengalaman yang banyak lagi,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Eka Asma Zulistia
mengaku senang dengan kegiatan tersebut.
Ia bangga dengan capaian yang di raih dengan hadir langsung dalam Expo Pengawasan 2024.
“Ini adalah Expo BPKP di dalamnya inovasi di beberapa daerah, sehingga bisa berbagi pengalaman dan program kami dari inspektorat kota Makassar,” kata Eka.
Eka berharap apa yang telah di raih Makassar hari ini menjadi semangat dan motivasi untuk terus berbuat dan berkarya untuk Kota Makassar.
“Salah satu dari 30 pemerintah daerah Provinsi Kabupaten Kota yang diminta untuk mengikuti expo pengawasan ini nantinya inspektorat daerah ini yang sudah mencapai kapasitas kapabilitas APIP,” pungkasnya.
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Terima Kembali Aset Lahan IKB Seluas 8,59 Hektare di Sidrap Secara Sukarela
Kitasulsel–SIDRAP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menerima kembali aset daerah berupa lahan Instalasi Kebun Benih (IKB) seluas 85.890 meter persegi atau lebih dari 8,59 hektar di Tanru Tedong, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Rabu, 25 Juni 2025.
Lahan yang sebelumnya dikuasai oleh pihak masyarakat tersebut kini telah diserahkan kembali secara sukarela kepada pemerintah, melalui mekanisme persuasif dan sesuai prosedur yang berlaku.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Arwin Azis, mengonfirmasi bahwa proses pengembalian ini merupakan bagian dari upaya penyelamatan aset milik daerah.
“Hari ini kita baru menerima lahan berupa instalasi kebun benih, IKB yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun) Sulawesi Selatan,” ungkap Andi Arwin usai proses penyerahan berlangsung di Kantor Satpol PP Sulsel.
Menurutnya, langkah pemulihan aset ini diawali dengan pemanggilan resmi terhadap pihak penguasa lahan, yang dilakukan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP melalui surat permintaan klarifikasi.
Setelah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pihak terkait sempat menolak menandatangani surat pernyataan pengembalian aset.
“Kami sudah menawarkan untuk menandatangani surat pernyataan, tetapi waktu itu belum bersedia. Namun setelah kami sampaikan konsekuensi sesuai SOP, akhirnya yang bersangkutan menyatakan siap menyerahkan aset secara sukarela,” ujar Arwin.
Penyerahan dilakukan langsung di Kantor Satpol PP dan disaksikan oleh Kabid Aset BKAD, Plt. Karo Hukum dan perwakilan dari Dinas TPH-Bun Sulsel.
Lahan yang telah resmi kembali menjadi milik Pemprov ini selanjutnya akan diserahkan ke dinas teknis untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulsel dalam memperkuat tata kelola aset daerah serta mencegah potensi konservasi atau penguasaan tanpa hak. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login