Rakerwil IKA Unhas, Danny Pomanto: Sulsel Punya Potensi Menuju Global Food Hub

Published

1 tahun ago

27 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan (IKA Unhas Sulsel) mengadakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Senin (27/5/2024).

Rakerwil yang dihadiri seluruh pengurus wilayah IKA Unhas Sulsel dan perwakilan dari pengurus IKA Unhas di 24 Kabupaten/Kota itu mengusung tema ‘Global Food Hub Baik untuk Semua’.

Ketua IKA Unhas Sulsel Moh Ramdhan Pomanto dalam arahannya mengatakan bahwa Sulsel memiliki potensi yang luar biasa untuk bisa menjadi global food hub.

Apalagi posisioning Sulsel termasuk Kota Makassar begitu sangat strategis dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.

“Memang kita tahu banyak provinsi dekat dengan IKN tapi dalam hukum kebutuhan, Sulsel mempunyai posisioning yang sangat kuat sehingga peran kita harus betul-betul kita maksimalkan. Sumbernya itu di Sulsel,” tegas Danny Pomanto.

Katanya, Sulsel dapat mendukung IKN tidak hanya dari sumber pangan, tapi juga Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk juga kebutuhan agregat atau bahan-bahan material.

IKA Unhas Sulsel punya semangat yang sama dengan pusat dengan taglinenya ‘Kolaborasi untuk Negeri’, sehingga itu diimplementasikan ke dalam satu kata yakni ‘Inisiatif dari Sulsel’.

Untuk itu secara otonom, ia membagi Sulsel ke dalam enam wilayah. Diantaranya, Selat Makassar Inisiatif, Laut Selatan Inisiatif, Teluk Bone Inisiatif, Lompobattang Inisiatif, Bulusaraung Inisiatif, dan juga Latimojong Inisiatif.

Masing-masing wilayah, kata Danny yang juga Wali Kota Makassar itu mempunyai potensi masing-masing yang menurutnya harus dieksplor dengan baik.

Salah satunya, Teluk Bone yang memiliki potensi luar biasa sehingga dinilai cocok untuk menjadi kawasan maritim terpadu secara global.

Termasuk juga banyaknya kepiting-kepiting pohon magrove yang disebutnya menjadi kepiting terbaik di dunia, karena tak hanya besar tapi juga memiliki telur yang banyak.

“Salah satu hal yang kita bisa mengambil posisi hari ini adalah menjadi global food hub dengan potensi yang ada baik di darat maupun di laut,” tegas Danny Pomanto. (*)

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

5 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)