Connect with us

PJ Sekda Makassar Hadiri Lokakarya Pengelolaan Persampahan, Wujud Komitmen Makassar Kota Low Carbon City

Published

on

Kitasulsel–Makassar PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menghadiri lokakarya yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Holiday inn and Suite Jakarta Gajah Mada, Selasa (7/05/2024).

 

Dibuka langsung oleh Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kemendagri RI, Ahmad Fajri, kegiatan ini mengangkat tema “Peran strategis pelaksanaan kerja sama daerah dengan luar negeri dalam rangka mendukung penyediaan pelayanan publik di bidang pengelolaan sampah”.

 

Sejalan dengan tema tersebut, kehadiran Firman Pagarra menjadi komitmen kuat untuk terus mendorong kota Makassar menjadi kota Low Carbon City dengan ketersediaan pelayanan publik pada pengelolaan sampah yang mumpuni.

 

Firman Pagarra mengatakan visi misi Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto khususnya menjadikan Makassar sebagai Kota Low Carbon City dibuktikan dengan adanya kerjasama yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dan United States Agency International Development (USAID) Indonesia lewat program Clean Cities, Blue Ocean (CCBO).

 

“Tema hari ini sejalan dengan visi misi kami. Kurang lebih sudah tiga tahun kota Makassar sudah bekerjasama dengan pihak USAID lewat program CCBO. Ini salah satu program untuk mendukung transformasi Makassar menjadi kota dengan emisi karbon rendah,” ucap Firman.

 

Dia menjelaskan, program CCBO ini bertujuan untuk membentuk ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

 

Serta mendorong adanya desentralisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

 

Karenanya, konsen Pemerintah Kota mewujudkan Makassar Low Carbon City ini juga tengah berjalan melalui beberapa program pendukung.

 

“Kota Makassar sangat dukung penerapan emisi karbon rendah. Terbukti adanya panel surya yang dibuat di sekolah-sekolah dan puskesmas. Penggunaan mobil dan motor listrik di dinas-dinas perkantoran,” tuturnya.

 

Sementara, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kemendagri RI, Ahmad Fajri pada sambutan pembukanya mengungkapkan tujuan lokakarya ini dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pembangunan massif di daerah.

 

Pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun keuangan.

 

“Salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui kerja sama dengan pihak luar negeri. Apalagi khususnya di bidang pengelolaan sampah,” sebutnya.

 

Sebab, katanya, jalinan kerja sama antar luar negeri dan daerah tersebut juga dapat mempererat hubungan diplomasi Indonesia dengan pihak luar sebagai bentuk pelaksanaan politik bebas aktif.

 

Pada kegiatan ini pula terdapat sesi paparan dan tanya jawab seputar pengelolaan sampah.

 

Turut hadir sebagai narasumber yakni pihak Country Director USAID yang membahas program CCBO yang telah berhasil terlaksana di Kota Makassar.

 

Selain itu ada dari Pihak JICA yang memaparkan terkait project persampahan daerah.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Pejuang Pembentukan Sulbar dan Pemangku Kepentingan Silaturahmi Jelang Puncak HUT Sulbar ke 20

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) dengan eksponen pejuang pembentukan Provinsi Sulbar dan pemangku kepentingan, sehari sebelum puncak peringatan hari jadi Sulbar ke 20 tahun, Sabtu, 21 September 2024.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris memaparkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Sulbar yang terjadi dari tahun ke tahun. Ia mengungkapkan, terjadi pertumbuhan ekonomi di provinsi ke 33 di Indonesia ini.

“Ekonomi kita memang bertumbuh sampai di 2024 ini. Namun, pertumbuhan (ekonomi) kita ini belum cukup signifikan. Ini perspektif ekonomi,” kata Muhammad Idris.

Ia juga mengungkapkan, pertumbuhan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar masih sangat lemah. PDRB sendiri adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah.

“Sekarang pertumbuhan PDRB kita ini, masih sangat lemah, kecil,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung soal perspektif sosial politik yang terjadi sejak pembentukan Sulbar. Menurutnya, harus ada akselerasi mengenai perbaikan tatanan politik yang ada di Sulbar.

“Ternyata daerah-daerah baru, termasuk daerah otonomi baru kita di Sulbar ini, kita harus terus ada akselerasi mengenai perbaikan tatanan politik kita.

Ada 7 dosa sosial yang dapat mematikan yang disampaikan Mahatma Gandhi 80 tahun lalu, yakni politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, erniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas, serta peribadatan tanpa pengorbanan,” pungkas Muhammad Idris.

Pada kesempatan yang sama, Pejuang Pembentukan Sulbar, Basri Hasanudin mengaku, membatalkan keberangkatannya ke Jakarta demi menghadiri undangan peringatan hari jadi Sulbar ke 20 tahun yang akan dilangsungkan di gedung DPRD Sulbar, Minggu, 22 September 2024 besok.

“Karena agenda di Mamuju ini adalah agenda memperingati HUT Sulbar yang ke 20, maka saya tunda keberangkatan ke Jakarta itu karena HUT Sulbar lebih penting. Sulbar ini tidak bisa saya lupakan,” kata Basri Hasanuddin.

Ia pun menjelaskan, Pemprov Sulbar harus kerja keras untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dibutuhkan sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah yang lebih maju kedepannya.

“Peningkatan SDM juga dibutuhkan untuk pembangunan daerah. Kita berharap, mereka yang terpilih pada Pilkada serentak bisa menahkodai Sulbar lima tahun kedepannya,” tuturnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.