Connect with us

Balai KIPM Tingkatkan Koordinasi dengan Pemkot Makassar, Pastikan Mutu dan Kualitas Produk Perikanan Terjamin

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menerima kunjungan Plt Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Makassar Mohammad Zamrud, di Amirullah, Jumat (3/5).

 

Dalam kunjungannya, Wali Kota Danny Pomanto didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar Evy Aprialti.

 

Mohammad Zamrud menyebutkan ada dua poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini. Salah satunya menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai salah satu unit di bawah naungan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

 

Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 38/2023 tentang Kementrian Kelautan dan Perikanan. Yakni mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

 

“Ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kota dalam hal pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan,” kata Mohammad Zamrud.

 

Sebagai instansi vertikal yang berkedudukan di Makassar, pihaknya selalu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kota dalam hal ini DP2 Kota Makassar terkait pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

 

Hal itu ditandai dengan program kerja sama yang sudah berjalan beberapa tahun ini terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang berada di sentra penyedia pangan sehat. Seperti di Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan pelabuhan perikanan.

 

“Kita melakukan peninjauan pengecekan produk perikanan yang dijual di pasar-pasar tersebut,” tuturnya.

 

“Dengan kerja sama ini, kita berharap mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang ada di Makassar, di mana produk perikanan yang dijual di pasar tradisional maupun modern itu bisa terjamin kualitasnya sehingga aman dikonsumsi masyarakat,” tambah Mohammad Zamrud.

 

Termasuk juga menindaklanjuti arahan wali kota meninjau pengembangan industri perikanan atau Smart Island di Pulau Barrang Lompo.

 

Wali Kota Danny Pomanto menyampaikan terima kasih kepada Balai Besar KIPM atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan pemerintah kota.

 

Ia pun berharap dengan koordinasi dan sinergitas maka mutu dan kuliatas hasil produk perikanan semakin terjamin.

 

“Kalau kami siap apapun konsepnya bapak,” kata Danny Pomanto.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Launching Roadmap PASTIPADU, PKK Sulbar Komitmen Optimalkan Pelayanan Posyandu

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Roadmap PASTIPADU menjadi peta jalan untuk menangani stunting secara terintegrasi, Kepala Bappeda Sulbar berterima kasih berkat dukungan TP PKK Sulbar sehingga PASTIPADU dapat dilaunching dan segera akan diimplementasikan.

Olehnya Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kinerja TP PKK Sulbar yang aktif mengoptimalkan pelayanan di Posyandu. Bahtiar juga meminta dengan roadmap PASTIPADU maka kedepan posyandu menjadi basis memerangi stunting.

“Kita harus ‘menembak/berperang dari Posyandu, komandonya ada di posyandu. Titik, kalau ini sudah sepakat, sudah. Semua berangkat dari posyandu, logistik, SDM, peralatan dan lainnya, metodenya sudah bisa kita jalankan. Posyandu menjadi basis perang jangan lagi berangkat dari tempat lain,” kata Bahtiar pada Launching Roadmap PASTIPADU , Kamis, 19 Agustus

PJ. Ketua TP PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar berkomitmen PKK Sulbar akan mengoptimalkan posyandu dalam menangani permasalahan stunting di setiap desa.

PJ Ketua PKK menyampaikan, Jumlah posyandu di Sulbar sebanyak 2.271 dengan kader 11.422 orang. Untuk mengoptimalkan Posyandu ini PKK Provinsi dan Kabupaten berkoordinasi mengambil peran guna meningkatkan kinerja dan pelayanan di Posyandu.

Peran Pokja TP PKK sendiri bergerak melakukan penyiapan data dan informasi skala provinsi tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan berkaitan pengelolaan posyandu. Mengkoordinasikan keaetiap instansi terkait data dan informasi terkait pengelolaan posyandu.

Selain itu melakukan analisa dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemisahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, menyusun rencana kegiatan tahunan dan upaya pendanaan untuk menunjang kegiatan posyandu.

Serta melakukan pembinaan pengelolaan posyandu, memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan posyandu, termsuskn penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu.

PJ Ketua PKK Sulbar juga menekankan enam standar pelayanan minimal dalam pengelolaan posyandu, yaitu pendidikan, akesehayan, pekerjaan Umum, perumahan rakyat, ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.

Pj Ketua TP PKK Sulbar mengajak seluruh stakeholder provinsi maupun kabupaten bersama sama berkomitmen mengoptimalkan pelayanan dalam penanganan stunting dan posyandu yang aktif dan berkualitas.

“Saya juga mengajak kerjasama multi sektor di mana keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, sangat diperlukan. hanya dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat perluh penanganan stunting dan posyandu yang aktif dan berkualitas dapat terwujud,” kata Pj Ketua PKK, Sofha Marwa

“Saya berharap peran aktif posyandu, kita dapat mewujudkan SULBAR yang lebih sehat, cerdas dan bebas stunting dalam menggapai Indonesia emas 2045,” tambahnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.