Connect with us

Dibuka Presiden RI Joko Widodo, PJ Sekda Makassar Hadiri Pembukaan Rakernas Apeksi XVII

Published

on

Kitasulsel–Makassar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVII tahun 2024 resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian beserta puluhan Wali Kota se Indonesia termasuk PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra di Dome BSCC, Balikpapan, Selasa (4/06/2024).

Dalam sambutannya, Joko Widodo mengapresiasi agenda tahunan ini. Karena, menurutnya tahun 2045 mendatang beban kota akan menjadi sangat berat.

Pasalnya, 70-80 persen masyarakat akan berpindah tinggal atau melakukan urbanisasi ke area perkotaan.

Olehnya itu, Jokowi menghimbau agar setiap Kota di Indonesia sudah harus memiliki perencanaan pembangunan kota secara detail agar tidak terjadi hal-hal yang mencekam seperti di negara lain.

“Rencana kota harus detail. Jangan sampai kita menjadi kota yang mencekam seperti banyak yang terjadi di negara lain. Seperti penganggurannya banyak, home lessnya banyak dan saya tidak ingin itu terjadi di kota-kota negara Indonesia,” ucapnya.

“Saya harap semua kota nyaman dihuni, pengunjung yang datang senang dan akan berkunjung kembali serta masyarakat setempatnya juga bisa mencintai kotanya karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik,” sambung Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyebutkan setiap kota sudah harus memiliki konsep kota masa depan yang matang.

Kota masa depan yang dimaksud yakni kota yang ramah lingkungan, ramah pejalan kaki, green dan smart city, ramah disabilitas, ramah pesepeda, ramah terhadap anak dan perempuan.

“Banyak kota sudah mulai macet. Rencana transportasi umum di kota harus disiapkan. Jangan sampai membangun kota tapi hanya beton yang didirikan. Ada pedestrian tapi tidak ada pohonnya jadi orang tidak mau berjalan karena tidak teduh. Kehijauan kedepan akan sangat menjadi perhatian kota,” sebutnya.

Di IKN pun konsepnya demikian “Kota Nusa Rimba”. Penghijauan yang akan mendominasi.

Menanggapi hal tersebut, PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menyebutkan Pemerintah Kota Makassar mendukung konsep kota masa depan seperti yang disebutkan Presiden RI, Joko Widodo.

Terbukti saat ini di Kota Makassar sudah mulai dengan konsep Makassar Low Carbon City. Upaya itu diwujudkan dengan membangun solar cell atau panel surya di sekolah hingga gedung pemerintahan.

“Pak Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto sangat konsen terhadap kota Masa depan. Saat ini beberapa disekolah-sekolah Makassar telah terpasang panel surya. Ini wujud Makassar menuju nol emosi karbon. Sejalan yang dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya tadi,” ungkapnya.

Tak hanya di sekolah, Pemkot Makassar juga menyasar perkantoran hingga Puskesmas.

Ia mengaku hal ini menjadi penting untuk mewujudkan komitmen Kota Makassar menjadi kota dunia yang baik untuk semua.

Dia menyebut upaya ini dikerjakan dengan sangat serius hingga mengalokasikan anggaran pengadaan solar cell itu di APBD Perubahan 2024.

Firman juga menambahkan, transportasi publik yang ramah lingkungan pun telah dilakukan di Kota Makassar.

“Mobil dinas kita sudah listrik. Mobil bus kita listrik. Mobil Do’torotta kita sudah mobil listrik. Ini sudah nyata kita jalankan,” bebernya.

Selain tranportasi ramah lingkungan, Pemkot Makassar juga menghadirkan gedung Makassar Government Center (MGC) tahun ini yang sementara dalam tahap penyelesaian. Gedung MGC ini adalah gedung pemerintah pertama yang green energy.

“Ini gedung pertama low carbon di Makassar yang diinisiasi langsung oleh pak Wali. Sementara tahap finishing dan bulan ini sudah bisa ditempati oleh OPD yang memiliki pelayanan publik secara bertahap,” pungkas Firman.

Dengan konsep Makassar Low Carbon City, membuktikan Kota Makassar sudah siap menjadi kota masa depan yang ramah dan nyaman untuk semua. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

on

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

  • Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
  • Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
  • Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel