Connect with us

Diresmikan Yasonna Laoly, Danny Pomanto Hadiri Peresmian Kantor Kemenkumham Sulsel

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri peresmian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly, Jumat (14/6/2024).

Peresmian gedung ditandai dengan pelepasa balon ke udara oleh Menhan Yasonna Laoly didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak.

Menhan Yasonna Laoly juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berkontribusi dan mendukung pembangunan gedung Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel.

Apalagi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel yang dipimpin oleh Liberti Sitinjak selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), menjadi salah satu kantor wilayah terbesar di Indonesia

“Ini menunjukkan bahwa kemampuan kantor wilayah ini di bawah kepemimpinan pak Sitinjak bekerja sama dan bersinergi baik dengan jajaran pemerintah daerah provinsi maupun dengan pemerintah kota khususnya Makassar,” kata Yasonna Laoly.

Yasonna Laoly berharap kehadiran gedung kantor yang baru dan representatif dapat meningkatkan pelayanan sehingga ke depan masyarakat merasa nyaman, cepat, dan baik.

“Kemegahan bangunan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel ini harus dimaknai sebagai manifestasi dari tekad dan niat yang baik, serta menjadi wujud komitmen Kemenkumham yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto juga mengucapkan selamat atas peresmian gedung baru Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel.

“Kita berharap gedung baru ini membawa energi positif bagi seluruh jajaran sehingga senantiasa meningkatkan kinerja dan juga pelayanan yang baik kepada masyarakat” tutup Danny Pomanto.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.