Connect with us

Seluruh Fraksi DPRD Kota Makassar Setujui Ranperda KLA Jadi Perda

Published

on

Kitasulsel–Makassar Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar setujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Layak Anak (KLA).

Salah satu Fraksi dari Hati Nurani Rakyat (Hanura) Muchlis Misbah mengatakan, pihaknya setuju dengan dibuatnya Ranperda ini untuk kepentingan anak agar dapat bertumbuh dan berkembang.

“Ranperda ini bertujuan hadir untuk kepentingan anak. Dimana anak harus dilindungi dan dipelihara agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai hak dan martabat manusia,” ucap Muchlis, Selasa (30/4/2024).

Sementara itu, Pj Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra memberikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas penyusunan Ranperda KLA tersebut.

“Hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus menjadi komitmen kita semua sebagai implementasi dari Konvensi Hak Anak,” ujar Firman.

Hal ini sejalan dengan Visi Kota Makassar yang Inklusif, yaitu percepatan mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas yang Kuat untuk Semua.

“Anak merupakan generasi penerus Bangsa, investasi masa depan, sehingga dibutuhkan kualitas tumbuh kembang anak yang baik dan berkualitas,” ucap Firman.

Firman juga mengataka jika Ranperda KLA ini sejalan dengan program visi Pemkot Makassar yakni ‘Jagai Anakta’.

Dirinya berharap KLA ini dapat mewujudkan sistem pembangunan yang dapat menjamin pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh.

“Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 sesuai dengan Dokumen Nasional yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak,” pungkas Firman. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Sekda Lutim Dukung Peningkatan Produksi Jagung untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Sebagai upaya peningkatan produksi jagung mencapai target swasembada jagung 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, maka digelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan mendukung Produksi Jagung Kerjasama Polri, Selasa (12/08/2025), di Aula Sasana Praja Kantor Bupati.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, H Bahri Suli didampingi Kepala Bagian SDM Polres Luwu Timur, AKP Martinus Wemben.

H. Bahri Suli menyampaikan, dengan adanya program kerjasama antara Polisi, Bulog dan Pemerintah Kab. Luwu Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan berdampak positif bagi pengembangan komoditas jagung di Luwu Timur.

“Saya juga berharap agar pemerintah tingkat Kecamatan dan Desa ikut berperan aktif dalam program ini. Apalagi dengan adanya dukungan dari Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dari petani dengan jaminan harga dari Pemerintah dalam artian tidak boleh ada hasil panen petani yang tidak terserap tanpa persyaratan yang memberatkan petani,” ujar Bahri Suli.

Lewat kesempatan ini, H. Bahri Suli menekankan kepada Penyuluh Pertanian agar mengawal dan mendampingi petani jagung dalam budidaya dan selalu berkoordinasi dengan Babinkantibmas atau Polsek setempat agar program ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

“Olehnya itu, saya sangat berterima kasih dengan adanya program kerjasama antar Pemerintah, Polisi dan Bulog dalam produksi dan penyerapan hasil panen jagung. Saya juga berharap jika ada kendala-kendala di lapangan dapat di kordinasikan dengan baik,” tandas Sekda.

Sementara itu, Kabag SDM Polres Luwu Timur, AKP. Martinus Wemben mengatakan bahwa, dalam mendukung ketahanan pangan meliputi jumlah desa 125, kelurahan 3, dan polisi penggerak 128 personil.

Program ini, kata AKP. Martinus, dibagi dua yang pertama program pemanfaatan proyektif meliputi lahan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) dan yang kedua pemanfaatan lahan produktif yang bukan PTPN.

“Lahan PTPN ini tidak bisa ditanami jagung, ada juga lahan yang PTPN dikuasai oleh masyarakat, kemudian ada juga lahan yang jika dibuka tapi membutuhkan lebih banyak biaya,” ujar Martinus Wembem.

Polres Luwu Timur telah membentuk 5 desa binaan yang disebut Desa Tangguh Pangan Bhayangkara dengan tujuan untuk mendukung program ketahanan pangan di wilayah Luwu Timur, yaitu:

1. Desa Lumbewe, Kec. Burau

2. Desa Kertoraharjo, Kec. Tomoni Timur,

3. Desa Watang Panua, Kec. Angkona,

4. Desa Wanasari, Kec. Angkona,

5. Desa Puncak Indah, Kec. Malili.

Rakor dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lutim, Amrullah Rasyid, Kepala Badan Statistik (BPS) Lutim, Muh. Harta Saham, dan Kepala Bulog Palopo, Hadir Alamsyah.

Turut hadir dalam kegiatan ini para Staf Ahli, para Camat, para Kepala Desa, Penyuluh Pertanian dan para Petani. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel